31.8 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Asahan, Nias, dan Nias Barat Masuk Zona Kuning,Gunung Sitoli Masih Zona Merah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Risiko penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara mulai menurun. Dari 33 kabupaten dan kota, hanya Kota Gunung Sitoli yang masih berada di zona merah. Sedangkan 29 kabupaten/kota berada di zona oranye, dan 3 kabupaten bahkan sudah masuk ke zona kuning.

dr Aris Yudhariansyah
dr Aris Yudhariansyah.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menjelaskan, saat ini risiko penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Nias dan Nias Barat menurun. Karenanya, kedua daerah di Kepulauan Nias ini telah menyusul Kabupaten Asahan masuk ke dalam zona kuning (risiko rendah) pada zonasi pemetaan risiko Covid-19 Sumut.

“Untuk Kota Gunung Sitoli, saat ini statusnya masih tetap berada di zona merah (risiko tinggi). Sementara untuk 29 kabupaten/kota termasuk Medan, masih berada dalam zona orange,” ungkap dr Aris Yudhariansyah kepada wartawan, Selasa (24/11).

Lebih lanjut Aris memaparkan, untuk Kabupaten Nias, penambahan kasus konfirmasi tidak ditemukan, sehingga akumulasinya tetap tujuh orang. Dari jumlah ini, lima diantaranya sudah dinyatakan sembuh.

Begitu juga di Kabupaten Nias Barat, penambahan kasus konfirmasi juga tidak didapatkan, sehingga akumulasinya tetap 16 orang. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. “Dari dua daerah ini, belum ada diperoleh penderita Covid-19 yang sampai meninggal dunia,” jelasnya.

Sementara di Kabupaten Asahan, Aris mengakui, masih didapatkan ada penambahan kasus baru sebanyak dua orang, sehingga akumulasinya menjadi 236 orang. Dari jumlah itu, 189 diantaranya sudah sembuh, dan 13 lainnya meninggal dunia. “Oleh karena itu, untuk saat ini kasus Covid-19 di Asahan tercatat sebanyak 34 orang,” bebernya.

Selanjutnya, sebagai wilayah dengan zona merah, Aris menyebutkan, akumulasi kasus Covid-19 di Gunung Sitoli sudah ada sebanyak 293 orang. Dari jumlah ini, 234 diantaranya sembuh dan 11 lainnya meninggal dunia. “Penambahan kasus baru pada hari ini tidak ada ditemukan. Untuk kasus aktifnya ada 48 orang,” terangnya.

Terhadap wilayah Sumut secara menyeluruh, Aris menyampaikan, terdapat penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 81 orang, sehingga akumulasi kasusnya kini sudah menembus 15.069 orang. Penambahan terbanyak didapatkan dari Kota Medan, 55 orang. Kemudian, Deliserdang 9 orang, Karo 5 orang, Simalungun, Asahan dan Toba masing-masing 2 orang. Sedangkan, sisanya Tanjungbalai, Binjai, Tebingtinggi, Langkat, Sergai, dan Labura juga masing-masing 1 orang.

Diungkapkannya, untuk pasien Corona yang sembuh bertambah 77 orang. Penyumbang terbanyak berasal dari Kota Medan sebanyak 65 orang. Disusul Deliserdang 5 orang, Binjai, Sibolga, Langkat, Toba, Pakpak Bharat, Sergai dan Labusel masing-masing 1 orang. “Akumulasi angka kesembuhan saat ini mencapai 12.446 orang dari hari sebelumnya 12.369 orang,” kata Aris.

Dia melanjutkan, terkait angka meninggal dunia, bertambah 2 orang yang berasal dari Medan dan Deli Serdang. Kini, jumlah sementara 597 orang. “Hanya angka suspek yang menurun sebanyak 5 orang, dan akumulasinya menjadi 573 orang. Sedangkan jumlah spesimen yang dilakukan uji swab totalnya 181.030 sampel,” sambung Aris.

Lebih lanjut ia menyampaikan, diingatkan kembali kepada masyarakat Sumut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini tak lain untuk memutus rantai penularan virus corona karena pandemi di Sumut belum berakhir. “Perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan, selalu diterapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi dan konsumsi vitamin,” tukasnya.

Distribusi Vaksin Tertunda

Rencana distribusi vaksin Covid-19 ke Sumatera Utara pada bulan ini, tertunda. Pasalnya, hingga kini belum ada konfirmasi soal kepastian vaksin akan didistribusikan dalam waktu dekat oleh Kementerian Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengakui sampai saat ini belum adanya konfirmasi pengiriman dari pemerintah pusat tentang vaksin tersebut, membuat pihaknya hanya akan menunggu jadwal pasti. “Delay. Molor dari pusat. Kita ikut saja,” katanya menjawab wartawan, Selasa (24/11).

Ia mengungkapkan, hal ini akhirnya berdampak pada penyaluran vaksin kepada pemerintah di kabupaten/kota se Sumut turut tertunda. “Pendataan daerah penerima juga belum,” ucapnya.

Dinkes Sumut sebelumnya menyatakan, sebanyak 8,2 juta warga Sumut bakal disuntikkan vaksin virus Covid-19. Kata Alwi, para petugas medis yang akan menyuntikkan vaksin, sampai kini masih dalam tahap pelatihan. Hal itu dilakukan, agar petugas tidak salah dalam menyuntikan dan mengetahui reaksi dari vaksin ketika disuntikan kepada warga.

“Saat ini masih pelatihan petugas-petugas yang akan bertugas,” ujarnya beberapa waktu lalu seraya menyebut bahwa orang yang akan disuntik vaksin tersebut berkisar pada usia 15-59 tahun.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan, pemerintah sangat menjaga kerahasiaan data masyarakat yang akan divaksin Covid-19. Baik itu melalui vaksinasi program pemerintah ataupun dilakukan secara mandiri. “Pemerintah sangat mempersiapkan vaksinasi ini sebaik-baiknya. Pemerintah juga pada saat ini sesuai dengan keppres di mana Kemenkes sebagai instansi utamanya untuk melakukan penetapan vaksin tersebut,” ujarnya dalam Webinar bertajuk Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19 yang diikuti Sumut Pos, kemarin.

Sekadar menginformasikan, kata Erick, memang untuk target awal vaksinasi ini bagi usia 18-59 tahun. Begitupun menurutnya, ini baru target awal bukan berarti vaksinasi covid tidak diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. “Ditarget awal ini yaitu 67 persen akan coba menjadi target utamanya di mana pemerintah mengeluarkan dua tipe vaksinasi. Satu vaksinasi memang bantuan pemerintah di mana salah satunya untuk tenaga kesehatan dan semua masyarakat yang memang sangat membutuhkan apalagi sesuai dengan data-data BPJS Kesehatan (PBI), yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian untuk yang mandiri, masyarakat yang memang mampu sehingga memang bisa berbayar sendiri dan ini merupakan kontribusi yang tidak kalah pentingnya karena memang jumlah penduduk Indonesia sangat besar tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, ya sudah seyogyanya bisa membantu pemerintah juga dengan membayar vaksinasi sendiri,” paparnya.

Begitupun, imbuh Erick, faktor yang terpenting dalam penanganan konflik atau bencana nonalam ini yaitu penyelamatan daripada manusia. Terlebih mengingat akibat pandemi Covid-19, tingkat kematian di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara lain.

“Pemerintah tentu berusaha untuk menekan keras laju pandemi ini, salah satu caranya dengan disiplin protokol Covid-19. Lalu standarisasi daripada penyembuhan itu terus dilakukan menjadi salah satu yang kita harapkan, disamping adanya nanti vaksinasi untuk Covid-19,” ujarnya.

Meskipun Ada Vaksin, 3M Tetap Wajib

Sementara, Vaksinolog Dirga Sakti Rambe menyampaikan, Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk proses distribusi vaksin hingga ke pelosok. “Perlu diketahui vaksin itu adalah produk biologis yang perlu disimpan dengan cara khusus, karena sensitif terhadap suhu,” ucapnya.

Dirga menilai Indonesia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memproduksi, mendistribusi, hingga mengimplementasikan vaksin. Sistem rantai dingin yang menjadi salah satu unsur penentu kualitas vaksin juga sudah terbangun dengan baik. “97 persen sistem rantai dingin ini berjalan dengan baik jadi tidak perlu khawatir. Mulai dari pabrik sampai yang menerima di puskesmas, misalnya di Aceh atau Papua itu semua sudah siap,” ungkapnya.

Dirga mengatakan, saat ini di Indonesia ada sekitar 440 ribu dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan. Mereka semua diyakini bisa diajak kerjasama untuk melakukan program vaksinasi.

Namun, masyarakat harus tetap bersabar mengingat saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menjalankan uji klinis tahap III. “Kalau vaksin sudah mendapat izin edar dari BPOM itu sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Dirga meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun nantinya vaksin sudah beredar luas. Sebab, langkah itu menjadi pencegah tertular Covid-19. “Upaya 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu harus terus kita lakukan. Vaksin itu untuk melengkapi pertahanan tubuh kita karena perlindungannya spesifik. Semua ini kita upayakan agar pandemi ini bisa kita kendalikan,” tegas Dirga. (ris/prn/jpc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Risiko penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara mulai menurun. Dari 33 kabupaten dan kota, hanya Kota Gunung Sitoli yang masih berada di zona merah. Sedangkan 29 kabupaten/kota berada di zona oranye, dan 3 kabupaten bahkan sudah masuk ke zona kuning.

dr Aris Yudhariansyah
dr Aris Yudhariansyah.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menjelaskan, saat ini risiko penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Nias dan Nias Barat menurun. Karenanya, kedua daerah di Kepulauan Nias ini telah menyusul Kabupaten Asahan masuk ke dalam zona kuning (risiko rendah) pada zonasi pemetaan risiko Covid-19 Sumut.

“Untuk Kota Gunung Sitoli, saat ini statusnya masih tetap berada di zona merah (risiko tinggi). Sementara untuk 29 kabupaten/kota termasuk Medan, masih berada dalam zona orange,” ungkap dr Aris Yudhariansyah kepada wartawan, Selasa (24/11).

Lebih lanjut Aris memaparkan, untuk Kabupaten Nias, penambahan kasus konfirmasi tidak ditemukan, sehingga akumulasinya tetap tujuh orang. Dari jumlah ini, lima diantaranya sudah dinyatakan sembuh.

Begitu juga di Kabupaten Nias Barat, penambahan kasus konfirmasi juga tidak didapatkan, sehingga akumulasinya tetap 16 orang. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. “Dari dua daerah ini, belum ada diperoleh penderita Covid-19 yang sampai meninggal dunia,” jelasnya.

Sementara di Kabupaten Asahan, Aris mengakui, masih didapatkan ada penambahan kasus baru sebanyak dua orang, sehingga akumulasinya menjadi 236 orang. Dari jumlah itu, 189 diantaranya sudah sembuh, dan 13 lainnya meninggal dunia. “Oleh karena itu, untuk saat ini kasus Covid-19 di Asahan tercatat sebanyak 34 orang,” bebernya.

Selanjutnya, sebagai wilayah dengan zona merah, Aris menyebutkan, akumulasi kasus Covid-19 di Gunung Sitoli sudah ada sebanyak 293 orang. Dari jumlah ini, 234 diantaranya sembuh dan 11 lainnya meninggal dunia. “Penambahan kasus baru pada hari ini tidak ada ditemukan. Untuk kasus aktifnya ada 48 orang,” terangnya.

Terhadap wilayah Sumut secara menyeluruh, Aris menyampaikan, terdapat penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 81 orang, sehingga akumulasi kasusnya kini sudah menembus 15.069 orang. Penambahan terbanyak didapatkan dari Kota Medan, 55 orang. Kemudian, Deliserdang 9 orang, Karo 5 orang, Simalungun, Asahan dan Toba masing-masing 2 orang. Sedangkan, sisanya Tanjungbalai, Binjai, Tebingtinggi, Langkat, Sergai, dan Labura juga masing-masing 1 orang.

Diungkapkannya, untuk pasien Corona yang sembuh bertambah 77 orang. Penyumbang terbanyak berasal dari Kota Medan sebanyak 65 orang. Disusul Deliserdang 5 orang, Binjai, Sibolga, Langkat, Toba, Pakpak Bharat, Sergai dan Labusel masing-masing 1 orang. “Akumulasi angka kesembuhan saat ini mencapai 12.446 orang dari hari sebelumnya 12.369 orang,” kata Aris.

Dia melanjutkan, terkait angka meninggal dunia, bertambah 2 orang yang berasal dari Medan dan Deli Serdang. Kini, jumlah sementara 597 orang. “Hanya angka suspek yang menurun sebanyak 5 orang, dan akumulasinya menjadi 573 orang. Sedangkan jumlah spesimen yang dilakukan uji swab totalnya 181.030 sampel,” sambung Aris.

Lebih lanjut ia menyampaikan, diingatkan kembali kepada masyarakat Sumut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini tak lain untuk memutus rantai penularan virus corona karena pandemi di Sumut belum berakhir. “Perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan, selalu diterapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi dan konsumsi vitamin,” tukasnya.

Distribusi Vaksin Tertunda

Rencana distribusi vaksin Covid-19 ke Sumatera Utara pada bulan ini, tertunda. Pasalnya, hingga kini belum ada konfirmasi soal kepastian vaksin akan didistribusikan dalam waktu dekat oleh Kementerian Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengakui sampai saat ini belum adanya konfirmasi pengiriman dari pemerintah pusat tentang vaksin tersebut, membuat pihaknya hanya akan menunggu jadwal pasti. “Delay. Molor dari pusat. Kita ikut saja,” katanya menjawab wartawan, Selasa (24/11).

Ia mengungkapkan, hal ini akhirnya berdampak pada penyaluran vaksin kepada pemerintah di kabupaten/kota se Sumut turut tertunda. “Pendataan daerah penerima juga belum,” ucapnya.

Dinkes Sumut sebelumnya menyatakan, sebanyak 8,2 juta warga Sumut bakal disuntikkan vaksin virus Covid-19. Kata Alwi, para petugas medis yang akan menyuntikkan vaksin, sampai kini masih dalam tahap pelatihan. Hal itu dilakukan, agar petugas tidak salah dalam menyuntikan dan mengetahui reaksi dari vaksin ketika disuntikan kepada warga.

“Saat ini masih pelatihan petugas-petugas yang akan bertugas,” ujarnya beberapa waktu lalu seraya menyebut bahwa orang yang akan disuntik vaksin tersebut berkisar pada usia 15-59 tahun.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan, pemerintah sangat menjaga kerahasiaan data masyarakat yang akan divaksin Covid-19. Baik itu melalui vaksinasi program pemerintah ataupun dilakukan secara mandiri. “Pemerintah sangat mempersiapkan vaksinasi ini sebaik-baiknya. Pemerintah juga pada saat ini sesuai dengan keppres di mana Kemenkes sebagai instansi utamanya untuk melakukan penetapan vaksin tersebut,” ujarnya dalam Webinar bertajuk Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19 yang diikuti Sumut Pos, kemarin.

Sekadar menginformasikan, kata Erick, memang untuk target awal vaksinasi ini bagi usia 18-59 tahun. Begitupun menurutnya, ini baru target awal bukan berarti vaksinasi covid tidak diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. “Ditarget awal ini yaitu 67 persen akan coba menjadi target utamanya di mana pemerintah mengeluarkan dua tipe vaksinasi. Satu vaksinasi memang bantuan pemerintah di mana salah satunya untuk tenaga kesehatan dan semua masyarakat yang memang sangat membutuhkan apalagi sesuai dengan data-data BPJS Kesehatan (PBI), yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian untuk yang mandiri, masyarakat yang memang mampu sehingga memang bisa berbayar sendiri dan ini merupakan kontribusi yang tidak kalah pentingnya karena memang jumlah penduduk Indonesia sangat besar tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, ya sudah seyogyanya bisa membantu pemerintah juga dengan membayar vaksinasi sendiri,” paparnya.

Begitupun, imbuh Erick, faktor yang terpenting dalam penanganan konflik atau bencana nonalam ini yaitu penyelamatan daripada manusia. Terlebih mengingat akibat pandemi Covid-19, tingkat kematian di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara lain.

“Pemerintah tentu berusaha untuk menekan keras laju pandemi ini, salah satu caranya dengan disiplin protokol Covid-19. Lalu standarisasi daripada penyembuhan itu terus dilakukan menjadi salah satu yang kita harapkan, disamping adanya nanti vaksinasi untuk Covid-19,” ujarnya.

Meskipun Ada Vaksin, 3M Tetap Wajib

Sementara, Vaksinolog Dirga Sakti Rambe menyampaikan, Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk proses distribusi vaksin hingga ke pelosok. “Perlu diketahui vaksin itu adalah produk biologis yang perlu disimpan dengan cara khusus, karena sensitif terhadap suhu,” ucapnya.

Dirga menilai Indonesia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memproduksi, mendistribusi, hingga mengimplementasikan vaksin. Sistem rantai dingin yang menjadi salah satu unsur penentu kualitas vaksin juga sudah terbangun dengan baik. “97 persen sistem rantai dingin ini berjalan dengan baik jadi tidak perlu khawatir. Mulai dari pabrik sampai yang menerima di puskesmas, misalnya di Aceh atau Papua itu semua sudah siap,” ungkapnya.

Dirga mengatakan, saat ini di Indonesia ada sekitar 440 ribu dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan. Mereka semua diyakini bisa diajak kerjasama untuk melakukan program vaksinasi.

Namun, masyarakat harus tetap bersabar mengingat saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menjalankan uji klinis tahap III. “Kalau vaksin sudah mendapat izin edar dari BPOM itu sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Dirga meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun nantinya vaksin sudah beredar luas. Sebab, langkah itu menjadi pencegah tertular Covid-19. “Upaya 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu harus terus kita lakukan. Vaksin itu untuk melengkapi pertahanan tubuh kita karena perlindungannya spesifik. Semua ini kita upayakan agar pandemi ini bisa kita kendalikan,” tegas Dirga. (ris/prn/jpc)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/