LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Seorang warga Kabupaten Langkat, Sugito mengaku, sebagai masyarakat Negeri Bertuah, sangat mendukung proses hukum terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Langkat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek PUPR Tahun Anggaran 2021-2022.
Lanjutnya, “Saya berharap KPK jangan tebang pilih, dalam pengembangan proses hukum tersebut. Usut juga oknum pimpinan DPRD Langkat yang ikut menandatangani APBD Langkat Tahun Anggaran 2020/2021 dan 2021/2022,” ungkap Sugito di Stabat, Senin (24/1) lalu.
Karena menurutnya, diduga oknum tersebut ada menerima gratifikasi proyek yang pagunya senilai Rp2 sampai dengan Rp3 miliar tersebut. Dan diduga dengan uang proyek tersebut, oknum pimpinan DPRD Langkat itu, mau menandatangani APBD yang diusulkan Pemkab Langkat.
“Saya minta Bupati Langkat mau buka suara, beserta Dinas PUPR mau membeberkan sejelas-jelasnya, tentang siapa-siapa saja yang menerima proyek dari Dinas PUPR Langkat,” harap mantan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Secanggang itu.
Ketia dikonfirmasi, via sambungan telpon seluler, pimpinan DPRD Langkat dari Fraksi PDI Perjuangan, RS, tak mau berkomentar.
“Hal itu masih dilakukan pendalaman. Kami pun belum tahu,” pungkasnya. (mag-6/saz)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Seorang warga Kabupaten Langkat, Sugito mengaku, sebagai masyarakat Negeri Bertuah, sangat mendukung proses hukum terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Langkat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek PUPR Tahun Anggaran 2021-2022.
Lanjutnya, “Saya berharap KPK jangan tebang pilih, dalam pengembangan proses hukum tersebut. Usut juga oknum pimpinan DPRD Langkat yang ikut menandatangani APBD Langkat Tahun Anggaran 2020/2021 dan 2021/2022,” ungkap Sugito di Stabat, Senin (24/1) lalu.
Karena menurutnya, diduga oknum tersebut ada menerima gratifikasi proyek yang pagunya senilai Rp2 sampai dengan Rp3 miliar tersebut. Dan diduga dengan uang proyek tersebut, oknum pimpinan DPRD Langkat itu, mau menandatangani APBD yang diusulkan Pemkab Langkat.
“Saya minta Bupati Langkat mau buka suara, beserta Dinas PUPR mau membeberkan sejelas-jelasnya, tentang siapa-siapa saja yang menerima proyek dari Dinas PUPR Langkat,” harap mantan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Secanggang itu.
Ketia dikonfirmasi, via sambungan telpon seluler, pimpinan DPRD Langkat dari Fraksi PDI Perjuangan, RS, tak mau berkomentar.
“Hal itu masih dilakukan pendalaman. Kami pun belum tahu,” pungkasnya. (mag-6/saz)
