TAHANAN: Gatot Pujo Nugroho saat menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Persoalan hukum yang mendera Pemprov Sumut ternyata tidak hanya membuat para pejabatnya gundah gulana. Keuangan di instansi tersebut pun diyakini goyang. Alhasil, serapan anggaran pada triwulan ketiga tahun ini masih jauh dari ekspektasi.
Setidaknya hal ini diakui Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga. “Ya pastilah. Sedikit banyaknya pasti berpengaruh terhadap keuangan kita,” katanya menjawab wartawan, kemarin (25/8), terkait pemeriksaan intens yang dihadapi Pemprovsu belakangan ini, baik dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasban mengungkapkan, tak hanya sektor keuangan yang sedikit goyang, persoalan hukum yang dihadapi cukup membuat konsentrasi pejabat terkait (ikut dalam pemeriksaan) juga pecah. “Tentunya (pemeriksaan) itu cukup membuat konsentrasi pejabat kita terbagi ya,” katanya.
Meski begitu, Hasban berharap seluruh jajaran tetap fokus dengan program kerja yang dicanangkan. Jangan larut dengan duka, meski masih ada keresahan yang dialami.
Meski tidak secara eksplisit mengungkapkan soal kepercayaan pihak ketiga (rekanan) terhadap Pemprovsu dalam hal pekerjaan proyek, Hasban kembali meminta semua pihak terutama SKPD, tetap fokus dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
Disinggung soal besaran serapan anggaran pada triwulan ketiga ini, Hasban belum bisa memberi data konkret. “Pada evaluasi terakhir, sekarang sudah diangka 40 sampai 50 persen. Pun begitu, besok saya pastikan lagi dari Biro Keuangan kita,” bebernya.
Menurutnya, segala proyek saat ini sedang berjalan terutama menyangkut infrastruktur atau fisik. Dimana kalau nanti sudah pembayaran, diyakini Agustus dan September ini persentase serapan akan melejit. “Intinya kita dorong pekerjaan dengan rekanan,” ucapnya.
Tak ada proyek pekerjaan khusus yang menjadi prioritas, karena menurut Hasban, dipastikan saat ini semua proyek tengah berproses. Begitu juga dengan dana alokasi khusus (DAK), juga tengah berproses meskipun belum pencairan. “Intinya kita optimislah jelang tutup buku akhir tahun, serapan anggaran bisa penuhi target,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sumut sendiri sejauh ini belum dapat mengakumulasi serapan anggaran pada triwulan ketiga 2015. Hal ini ditengarai akibat persoalan hukum yang tengah dihadapi belakangan ini. “Kita belum sempat hitung lagi berapa angkanya. Kemarin-kemarin kita disibukkan dengan pemeriksaan aparat Kejaksaan dan KPK,” ujar salah seorang pejabat di Biro Keuangan Pemprovsu, yang minta namanya dirahasiakan.
Dia mengaku kalau pada rapat terakhir yang ia ketahui, presentase serapan anggaran pada triwulan III ini sudah diatas 50 persen. Pun begitu, mengenai angka pastinya, ia tidak bisa menyebutkan karena bukan merupakan domainnya.
Dari data yang diperoleh di Kantor Gubsu, secara umum penerimaan daerah triwulan II 2015, sudah memenuhi target yakni sebesar 55,5%. Realisasi penerimaan hingga 14 Juli 2015 sebesar Rp4,812 triliun, dari target Rp8,674 triliun atau sekitar 55,5%. Jumlah tersebut disumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,366 triliun. Dengan rincian Pajak Daerah Rp2,030 triliun (42,81%), Retribusi Rp44,5 miliar (53,27%), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), Rp236,2 miliar (83,67%), dan lain-lain PAD yang sah Rp54,9 miliar (37,11%). Kemudian, Dana Perimbangan sebesar Rp877,5 miliar (47,73%), dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp172,6 miliar (37,64%), DBH bukan Pajak (SDA) sebesar Rp14,2 miliar (49%), Dana Alokasi Umum Rp664,5 miliar (49,3%), dan Dana Alokasi Khusus Rp26 miliar (30%). (gir/sam/prn)
