DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 380 kepala desa (kades) se Kabupaten Deliserdang mengikuti studi tiru ke Yogyakarta. Karena banyak yang berangkat maka dibagi dua gelombang. Saat ini ada yang sudah kembali dan ada yang masih berada di Yogyakarta.
Setiap kepala desa yang berangkat dikutip Rp17 juta sebagai biaya keberangkatan. Masing masing kades mengambil dari dana desa.
“Empat hari kegiatan studi tirunya. Gelombang pertama sudah kembali karena dari tanggal 20 September kemarin berangkat dan sekarang giliran gelombang kedua. Berangkatnya dari tanggal 25 sampai tanggal 28,”kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deliserdang, Khairul Azman Harahap Senin, (26/9).
Khairul mengatakan lokasi yang menjadi salah satu lokasi studi tiru para kepala desa adalah Desa Sri Mulyo. Desa ini disebut telah mengembangkan desa digital. Desa ini didatangi karena adanya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Secara regulasi kita berangkat karena adanya undangan dari Kementerian Dalam Negeri. Ya tujuannya dalam rangka peningkatan kapasitas. Kita harapkan ke depan pengembangan desa-desa kita juga supaya berbasis digital, “kata Khairul.
Biaya pembiayannya bersumber dari dana desa (DD). Kegiatan itu urusan pemerintahan pelayanan masyarakat dan menghidupkan perekonomian masyarakat itu sudah menggunakan teknologi digital.
Sejumlah kepala desa yang sempat ditemui awak koran ini, mengaku resah dengan banyaknya permintaan dari oknum untuk mengelontorkan Anggaran Dana Desa (ADD) setiap tahun.
Hal ini tentunya menjadi setiap perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kerap ditunda demi mendahulukan program program titipan itu. Seorang kepala desa yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan, kalau ia dan sebagian besar kepala desa yang ada di Deliserdang ini sudah sangat gerah dan pusing melayani berbagai permintaan, baik itu dari komunitas internal maupun dari lembaga tertentu.
“Permintaan mereka ini tidak bisa dibantah apalagi ditolak, semuanya punya kompeten di dalam birokrasi ini. Cuma pusingnya kita ini yang punya rencana pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat itu kerap ditunda dengan terpaksa. Ada saja kegiatan atau titipan itu, belum lagi digilir setor. Kalau bisa memang ADD ini tak usahlah lagi masuk ke kepala desa atau bendahara desa, capek kami jadi bulan bulanan, mending dititipkan saja ke pemkab sana,” ungkapnya.
Sumber menambahkan, untuk Tahun 2022 diperkirakan setiap desa akan mengeluarkan Rp80 juta. Mulai pengadaan lampu neon box di kantor desa seharga Rp20 juta, pembuatan tapal batas desa Rp13 jutaan , bimtek kepala desa kerja sama antar desa Rp15 juta, diklat tentang wawasan kebangsaan Rp5 juta di hotel kotek Berastagi kemarin. Lalu Bimtek stanting dari kesehatan Rp10 juta hotel Danau Toba dan Hotel Kanaya, kepala desa gantian dengan bendahara desa.
“Kita sudah pusing kali untuk tahun ini sudah Rp80 jutaan lebih digelontorkan ADD untuk kegiatan yang dimaksud, ini yang hafal saya Rp70 jutaan tapi seingat saya itu Rp80 jutaan lebih. Kita hitung saja kalau Rp70 juta satu desa dikali 380 desa se Kabupaten Deliserdang, uangnya sudah Rp 26,6 miliar. Memang kami sebagian kepala desa se Kabupaten Deliserdang ini sudah berencana melakukan aksi protes ke lembaga terkait bahkan sampai menteri dan presiden nantinya,” ucapnya. (btr/azw)
