TEBINGTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan stunting. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis (27/8).
Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) tersebut diikuti secara hybrid. Forum ini mempertemukan kepala daerah dan sejumlah perangkat daerah terkait dari berbagai wilayah di Sumatera untuk membahas strategi percepatan penurunan stunting.
Dalam kegiatan itu, Wali Kota Tebingtinggi didampingi Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik, Kepala Dinas Kesehatan dr Fitri Sari Saragih, Plt Kepala Bappeda Muhammad Hamdani serta Kabag Prokopim Faisal Ahmad.
Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, di antaranya penguatan intervensi terhadap kelompok sasaran prioritas. Mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita usia 0-59 bulan.
Integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD, turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Selain itu, peserta juga membahas kebijakan insentif fiskal 2026 serta penyusunan langkah tindak lanjut yang dapat diterapkan secara konkret di daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya BSc mengatakan, persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya oleh satu instansi. Menurutnya, diperlukan kerja bersama dan berkelanjutan dari berbagai unsur.
“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres Eddy Cahyono Sugiharto menyampaikan, angka prevalensi stunting nasional menunjukkan tren penurunan. Dari sebelumnya 30,8 persen menjadi 19,8 persen.
Namun, kondisi Sumatera Utara masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Sumut masih berada di angka 22 persen, atau lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan stunting dinilai harus terus diperkuat agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih memastikan Pemko Tebingtinggi tidak akan mengendurkan upaya penanganan stunting. Pemko menargetkan penurunan angka stunting sekaligus mewujudkan wilayah bebas stunting.
“Mohon doanya agar anak-anak yang berisiko stunting dapat tertangani dan menurun. Pemerintah Kota Tebingtinggi terus semangat melakukan penanganan anak-anak yang berisiko stunting. Mudah-mudahan tahun ini angka stunting menurun, dan target kita adalah zero stunting,” ujar Iman Irdian kepada awak media Diskominfo Tebingtinggi.
Menurutnya, keikutsertaan Pemko Tebingtinggi dalam rakor regional tersebut penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan berbagai program penanganan stunting.
“Berbagai strategi dan kebijakan yang dibahas diharapkan menjadi penguatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas intervensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan program pencegahan stunting menyentuh kelompok sasaran secara tepat,” katanya.
Pemko Tebingtinggi, lanjutnya, akan terus mendorong keterlibatan seluruh pihak. Tidak hanya perangkat daerah dan tenaga kesehatan, tetapi juga keluarga, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan setiap program berjalan secara konsisten, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera. Penandatanganan dilakukan secara luring maupun daring sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk memperkuat komitmen penanganan stunting di wilayah Sumatra. (mag-3/azw)
