KANTOR GUBSU: Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Medan. Saat ini Sekda pemprovsu definitif belum dilantik.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menggodok Rancangan APBD Perubahan 2015 yang akan diajukan ke DPRD Sumut. Ada beberapa pergeseran program dalam laporan tersebut, misalnya perjalanan dinas.
Ketua TAPD Provsu, Hasban Ritonga, mengatakan, dalam RAPBD Perubahan 2015 akan diprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sesuai dengan situasi ekonomi saat ini. Regulasi yang ada menjadi salah satu indikator penyesuaian program dalam RAPBD Perubahan 2015.
“Yang pasti, kegiatan-kegiatan ada pergeseran di RAPBD 2015. Sekarang ini masih dibahas dengan SKPD kita,” ujarnya di Kantor Gubsu, (29/7) kemarin.
Dijelaskannya, pergeseran ini melalui beberapa evalusia, seperti sektor belanja, dan penerimaan daerah yang saat ini dianggap masih sangat lemah. Sampai saat ini, secara umum penerimaan daerah triwulan II 2015, sudah memenuhi target yakni sebesar 55,5 persen. Realisasi penerimaan hingga 14 Juli 2015 sebesar Rp4,812 triliun, dari target Rp8,674 triliun atau sekitar 55,5 persen.
Jumlah tersebut disumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,366 triliun. Dengan rincian Pajak Daerah Rp2,030 triliun (42,81 persen), Retribusi Rp44,5 miliar (53,27 persen), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), Rp236,2 miliar (83,67 persen), dan lain-lain PAD yang sah Rp54,9 miliar (37,11 persen).
“Kemudian, Dana Perimbangan sebesar Rp877,5 miliar (47,73 persen), dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp172,6 miliar (37,64 persen), DBH bukan Pajak (SDA) sebesar Rp14,2 miliar (49 persen), Dana Alokasi Umum Rp664,5 miliar (49,3 persen), dan Dana Alokasi Khusus Rp26 miliar (30 persen),” ungkapnya.
Ditambahkannya, sampai Juli 2015 serapan anggaran APBD Murni 2015 yang berjumlah Rp8,6 triliun, masih berada di sekitar 40 persen. “Saya yakin jumlah serapan ini akan meningkat lagi. Diharapkan bisa maksimal realisasinya,” pungkasnya.
Sementara Asisten Administrasi dan Aset HM Fitriyus, menambahkan, pergeseran kegiatan itu lebih pada penekanan untuk program-program wajib. “Artinya kalau tidak prioritas, anggaran digeser ke program yang prioritas,” ungkapnya.
Dia mencontohkan anggaran perjalanan dinas, yang kemungkinan bakal diefisiensi. Anggaran perjalanan dinas salah satu item yang tersebut yang bisa dikurangi karena Pemprovsu menggunakan sistem at cost (kebutuhan riil) dalam perjalanan dinas. “Jadi anggarannya akan dievaluasi. Disesuaikan dengan kebutuhan,” pungkasnya. (prn/ram)
