MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, ingin meninggalkan prestasi bagus kepada warganya, sebelum masa jabatannya dan wakilnya Musa Rajekshah, berakhir pada September 2023. Salah satunya di bidang infrastruktur jalan. Ia menjanjikan, pembangunan 497,14 km jalan rusak di 33 kabupaten/kota di Sumut rampung pada Juni 2023 mendatang.
Menjelang 2023, Edy mengaku akan mengebut banyak kegiatan strategis yang diurainya dalam lima misi. Yaitu misi bermartabat dalam kehidupan, bermartabat dalam politik, bermartabat dalam pendidikan, bermartabat dalam pergaulan, dan bermartabat dalam lingkungan.
Terkait infrastruktur, Edy menyebutkan, pada tahun 2023, Pemprov menargetkan penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik. Jalan tersebut meliputi kawasan wisata, pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 497,14 km. Ia juga menargetkan tingkat kemantapan Jalan Provinsi Sumut mencapai 85 persen.
“Penanganan jalan sepanjang 497,14 km, apapun alasannya, ini harus kita ciptakan dan harus kita bisa lakukan,” kata Edy dalam paparannya dalam Musrenbang RKPD Sumut tahun 2023 di Hotel Santika Medan, Rabu (30/3).
Ia merinci, pembangunan jalan rusak 497,14 km yang akan dimulai sejak April ini dalam proyek prioritas jalan dan jembatan bernilai Rp2,7 triliun itu, antara lain di Medan sepanjang 4,7 km.
“Karena memang jalan-jalan di Kota Medan lebih banyak adalah status jalan kota. Tapi 4,7 km ini harus benar-benar dilakukan dan bisa menjadikan jalan yang baik,” ujar Edy.
Kemudian di Deliserdang 15 km. “Saya minta masing-masing bupati dan wali kota ikuti perkembangan ini. Bulan Juni 2023, ini harus selesai semua. Bulan April ke depan ini sudah mulai dikerjakan,” tegas Edy.
Lalu Langkat 40,29 km. “Saya minta bupati catat dan kawal. Jangan ada yang mengganggu-ganggu dalam pekerjaan ini. Konsentrasi kita adalah membangun infrastruktur,” kata Edy.
Selain itu Tebingtinggi 6,97 km, Serdang Bedagai 20,9 km dan Batubara 12 km. “Berikutnya Asahan 44,8 km, yang harus kita jalan, kita perbaiki jalan ini. Ada yang kita bangun, ada yang kita renovasi, dan ini harus selesai bulan Juni 2023,” kata Edy.
“Pasti ada yang bertanya, kenapa harus 2023 Bulan Juni? Karena September harus sudah selesai. Saya akan meninggalkan pekerjaan yang sudah saya cita-citakan ini. Saya kejar cita-cita ini dari 2019 Bulan Februari, kita sudah merencanakan ini,” sambungnya.
Edy selanjutnya menyebutkan, Tanjungbalai 3,67 km, Labuhanbatu 11,6 km, Labuhanbatu Utara 4,2 km, Karo 26,67 km, Dairi 11 km, Pakpak Bharat 2,4 km, Simalungun 24,6 km, dan Pematangsiantar 5,64 km “Jadi di Bulan September di 2022 ini, Karo ini saya berharap menuju Berastagi sudah ada dua jalan, one way, jadi menuju Berastagi, dan pulang dari Berastagi menuju ke Medan. Ini harus jadi,” tegas Edy.
Kemudian Toba 14 km, Tapanuli Utara 14,3 km dan Humbang Hasundutan 12,5 km. “Di Tapanuli Utara yang bisa menghubungkan dengan Tapanuli Selatan, ini cukup besar anggarannya,” sambungnya.
Lalu Samosir hanya 9 km, karena Pemerintah Pusat sudah banyak membangun jalan di sana. Namun karena Samosir sebagai tujuan pariwisata dan superprioritas, kata Edy, harus tetap dibantu. Di Padang Lawas Utara sepanjang 34 km dan Padang Lawas 34,8 km, Sibolga 2,5 km, Tapanuli Tengah 4,7 km, Tapanuli Selatan 22,4 km, Padangsidempuan 15 km, dan Mandailing Natal 27,8 km.
“Ini di Padang Lawas ini, ada yang mendemo saya, dia minta pindah provinsi. Inilah di perbatasan Riau. Kita harap ke depan, dengan jalan bisa profesiobal, dia tak minta lagi, minta pindah,” sebutnya.
Kemudian Nias Utara 37,1 km, Nias Barat 24,7 km, Nias Selatan 6,4 km, Nias 2,5 km, Gunungsitoli 1 km. “Ini Nias yang sangat sangat saya prihatin dengan jalan-jalannya ini,” sebut Edy.
“Paling tidak dia sudah mengakui Sumatera Utara lah dengan jalan yang begitu buruk di (Kepulauan) Nias ini. Bulan Juni 2023, jalan-jalan dia sudah tidak buruk lagi,” tandas Edy.
Selain itu, akan dilakukan optimalisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi sekitar 78.000 hektare, yang merupakan kewenangan provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras. Juga pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang, pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.000 unit.
Serta penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak tujuh unit pembangkit listrik tenaga surya. “Ke depan 2023 akhir, saya berharap tidak ada lagi rakyat kita yang tidak bisa dialiri listrik,” kata Edy Rahmayadi.
Di bidang pendidikan, Edy menargetkan capaian indeks pendidikan sebesar 68.85 – 69.35 poin dengan menetapkan prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan melalui beberapa kegiatan strategis. Di antaranya, pembangunan unit sekolah baru menengah kejuruan dan khusus sebanyak 26 unit, pemberian bantuan operasional pendidikan untuk siswa jenjang SMK, SMK, dan SLB Negeri yang kurang mampu sejumlah 167.000 jiwa.
Selanjutnya, membangun kampung beasiswa S1, S2, dan S3 di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Kerja sama link and match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau vokasi dengan dunia usaha dunia industri, penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 kompetensi keahlian vokasi, pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 kompetensi keahlian vokasi.
Juga pembangunan 33 unit pojok baca dan gerobak baca, serta pengembangan perpustakaan digital. “Ini harus terwujud, rakyat harus membaca, tanpa membaca omong kosong akan membuka pikiran yang baik,” kata Edy.
Di bidang kesehatan, Edy menargetkan pencapaian indeks kesehatan sebesar 75,75 – 76,25 poin. Dengan beberapa kegiatan strategis, yakni penanganan Covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis, pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting. “Ini benar-benar difokuskan, bapak bupati walikota, kita masih tinggi nilai stunting kita saya harap ini bisa kita jawab,” ucap Edy.
Selain itu, dilakukan juga peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 tempat tidur dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa Prof dr M Ildrem, kampanye gerakan masyarakat sehat, pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 jiwa. Serta layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan delapan unit mobil medis/bus kesehatan.
Untuk bidang pertanian, nilai tukar tani ditargetkan sebesar 111,41 poin. Dengan kegiatan strategis seperti peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi, peningkatan produksi daging kambing atau domba menjadi sebesar 1.537,50 ton, mempertahankan swasembada beras dan jagung, dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri.
Kemudian peningkatan produksi cabai merah 190.011 ton dan bawang putih 1.421 ton serta bawang merah 18.675 ton untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri, serta peningkatan produksi perikanan tangkap 459.403,89 ton dan produksi perikanan budidaya 216.996 ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Edy mengharapkan seluruh Bupati, Walikota, Forkopimda dan seluruh perangkat desa untuk bergandengan tangan atau bersinergi. Hal tersebut tidak dapat terwujud apabila berjalan sendir-sendiri. “Saya berharap ini jadi komitemen kita, menyejahterakan rakyat,” ucap Edy.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zuhdan Arif Fakrulloh mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, agar RKP terwujud dengan baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama. Menurutnya OPD sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan kehendak kepala daerah. “Jadi kita memerlukan orkestrasi sehingga tujuan kita rancangan RKPD ini bisa dieksekusi dengan tepat,” ujar Zuhdan.
Zuhdan mengatakan, Pemerintah Pusat memberi dukungan dengan caranya tersendiri. Ia mengatakan dukungan bisa berupa platform, baik itu aplikasi ataupun aspek lainnya. “Karena ini akan memperbaiki kualitas tata kelola dalam pelayanan publik,” kata Zuhdan.
Dibuka dengan tari-tarian tradisional asli Sumut dan permainan dram oleh Gubernur Edy Rahmayadi yang didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Musrenbag kali ini juga dimeriahkan dengan pameran produk-produk hasil kerajinan Sumut, seperti kain songket khas Toba, Simalungun, Mandailing, Angkola dan lainnya.
Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam I Bukit Barisan Achmad Daniel Chardin, Wakapolda Sumut Dadang Hartanto, dan Danlantamal I Belawan Djanarko Wibowo, Kepala Perwakilan BPK RI Eydu Oktain Panjaitan, serta Bupati dan Walikota se-Sumut. (gus)
