Dinas SDACKTR Sumut, Lelang 158 Proyek Senilai Rp234 M

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Instruksi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi agar seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat lelang proyek di awal 2020, diterjemahkan dengan baik oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Instansi pimpinan Alfi Syahriza tersebut, hingga kini sudah melelang 158 paket proyek senilai Rp234,9 miliar. Dari 158 paket tersebut, 50 persen di antaranya sudah tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Sisanya kita targetkan bulan tiga nanti selesai 100 persen. Sehingga pengerjaannya juga cepat selesai,” ujar Kepala Dinas SDACKTR Sumut, Alfi Syahriza didampingi Sekretaris Muhammad Haldun kepada wartawan, Jumat (28/2) sore.

Menurut Alfi, dari nilai proyek Rp234,9 miliar itu, dana untuk pengerjaan fisik sebanyak Rp219,8 miliar. Sementara sisanya dikerjakan pihak konsultan. Bukan hanya itu, dari jumlah 158 paket yang akan ditenderkan selama 2020 tersebut juga diketahui tidak ada proyek strategis nasional yang ikut ditenderkan. “Jadi proyek-proyek yang ditenderkan tahun ini proyek reguler. Proyek-proyek yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Beberapa proyek yang telah ditenderkan itu yakni untuk pengelolaan irigasi sungai. Pengelolaan ini meliputi pemeliharaan serta rehabilitasi beberapa sungai yang ada di Sumut. “Termasuk juga kita melakukan perlindungan terhadap proteksi tebing sungai,” ungkap mantan kepala Dinas PU Kota Binjai itu.

Pihaknya menargetkan paling lambat pengerjaan seluruh proyek pemeliharaan irigasi di Sumut, akan rampung pada September mendatang. Sementara untuk pengerjaan bendungan, seperti di Padanggarugur Padang Lawas Utara dan Siborna di Padang Lawas akan pihaknya alokasikan pada TA. 2021. “Kita akan coba anggarkan di 2021. Sekarang ini masih kita pelajari apa yang menjadi kebutuhan untuk pengerjaannya,” katanya.

Saat disinggung keterlibatan pihaknya dalam program Medan Bebas Banjir 2022, Alfi menjelaskan bahwa pada tahun ini Dinas SDACKTR tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk itu.

“Untuk Program Medan Bebas Banjir, kami hanya melakukan kegiatan pembebasan lahan dan AMDAL. Yakni melalui identifikasi larap, appraisal ganti rugi. Ini untuk spot Sungai Babura. Untuk NJOP misalnya, alokasi yang dibutuhkan itu hampir Rp1 triliun. Meski begitu untuk pembebasan lahan mungkin lebih banyak anggaran pemerintah pusat,” katanya.

Selanjutnya soal kolaborasi pihaknya dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Alfi menyebutkan mereka siap mendukung target produktivitas padi sawah 8 ton per hektare dengan melakukan pemeliharaan irigasi-irigasi yang ada tersebut. “Jadi dari pemeliharaan air sampai ke petak-petak sawahnya itu ada di kita. Selama pengerjaan dibawah kewenangan kita, tentu program kolaborasi tersebut kami ikut di dalamnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, terdapat 16 daerah irigasi yang tersebar di tujuh kabupaten yang akan pihaknya bangun bersama Dinas TPH tahun ini. Yakni Kabupaten Deliserdang, terdapat tiga titik seperti di Medan Krio, Percut Seituan, dan Namorambe.

Serdangbedagai juga ada tiga titik yaitu di Pekan Kemis, Pekan Dolok, dan Rantao Panjang. Lalu Simalungun ada tiga titik yakni di Raja Hombang/T. Mangaraja, Bah Tongguran I, dan Raja Maligas.

Selanjutnya Asahan terdapat dua titik yakni di Serbangan dan Panca Arga. Padang Lawas dua titik yaitu di Siborna dan Siborgus. Tapanuli Utara satu titik di Hasak I dan II, serta terakhir di Tapanuli Tengah ada dua titik di Badiri Lopian dan Pandurungan/Sitandiang. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Instruksi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi agar seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat lelang proyek di awal 2020, diterjemahkan dengan baik oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Instansi pimpinan Alfi Syahriza tersebut, hingga kini sudah melelang 158 paket proyek senilai Rp234,9 miliar. Dari 158 paket tersebut, 50 persen di antaranya sudah tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Sisanya kita targetkan bulan tiga nanti selesai 100 persen. Sehingga pengerjaannya juga cepat selesai,” ujar Kepala Dinas SDACKTR Sumut, Alfi Syahriza didampingi Sekretaris Muhammad Haldun kepada wartawan, Jumat (28/2) sore.

Menurut Alfi, dari nilai proyek Rp234,9 miliar itu, dana untuk pengerjaan fisik sebanyak Rp219,8 miliar. Sementara sisanya dikerjakan pihak konsultan. Bukan hanya itu, dari jumlah 158 paket yang akan ditenderkan selama 2020 tersebut juga diketahui tidak ada proyek strategis nasional yang ikut ditenderkan. “Jadi proyek-proyek yang ditenderkan tahun ini proyek reguler. Proyek-proyek yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

Beberapa proyek yang telah ditenderkan itu yakni untuk pengelolaan irigasi sungai. Pengelolaan ini meliputi pemeliharaan serta rehabilitasi beberapa sungai yang ada di Sumut. “Termasuk juga kita melakukan perlindungan terhadap proteksi tebing sungai,” ungkap mantan kepala Dinas PU Kota Binjai itu.

Pihaknya menargetkan paling lambat pengerjaan seluruh proyek pemeliharaan irigasi di Sumut, akan rampung pada September mendatang. Sementara untuk pengerjaan bendungan, seperti di Padanggarugur Padang Lawas Utara dan Siborna di Padang Lawas akan pihaknya alokasikan pada TA. 2021. “Kita akan coba anggarkan di 2021. Sekarang ini masih kita pelajari apa yang menjadi kebutuhan untuk pengerjaannya,” katanya.

Saat disinggung keterlibatan pihaknya dalam program Medan Bebas Banjir 2022, Alfi menjelaskan bahwa pada tahun ini Dinas SDACKTR tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk itu.

“Untuk Program Medan Bebas Banjir, kami hanya melakukan kegiatan pembebasan lahan dan AMDAL. Yakni melalui identifikasi larap, appraisal ganti rugi. Ini untuk spot Sungai Babura. Untuk NJOP misalnya, alokasi yang dibutuhkan itu hampir Rp1 triliun. Meski begitu untuk pembebasan lahan mungkin lebih banyak anggaran pemerintah pusat,” katanya.

Selanjutnya soal kolaborasi pihaknya dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Alfi menyebutkan mereka siap mendukung target produktivitas padi sawah 8 ton per hektare dengan melakukan pemeliharaan irigasi-irigasi yang ada tersebut. “Jadi dari pemeliharaan air sampai ke petak-petak sawahnya itu ada di kita. Selama pengerjaan dibawah kewenangan kita, tentu program kolaborasi tersebut kami ikut di dalamnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, terdapat 16 daerah irigasi yang tersebar di tujuh kabupaten yang akan pihaknya bangun bersama Dinas TPH tahun ini. Yakni Kabupaten Deliserdang, terdapat tiga titik seperti di Medan Krio, Percut Seituan, dan Namorambe.

Serdangbedagai juga ada tiga titik yaitu di Pekan Kemis, Pekan Dolok, dan Rantao Panjang. Lalu Simalungun ada tiga titik yakni di Raja Hombang/T. Mangaraja, Bah Tongguran I, dan Raja Maligas.

Selanjutnya Asahan terdapat dua titik yakni di Serbangan dan Panca Arga. Padang Lawas dua titik yaitu di Siborna dan Siborgus. Tapanuli Utara satu titik di Hasak I dan II, serta terakhir di Tapanuli Tengah ada dua titik di Badiri Lopian dan Pandurungan/Sitandiang. (prn/ila)