Menteri ESDM Sudirman Said membela Pertamina dengan mengatakan sudah ada efisiensi yang signifikan. Pembelian Migas disebutnya sudah ada perbaikan dan ada penghematan USD 28 juta untuk transaksi non hydrocarbon. “Biaya pengolahan sudah lebih efisien. Dari yang selalu di atas MoPS, sekarang sudah sama bahkan beberapa waktu rendah,” terangnya.
VP Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro juga mengatakan sudah banyak efisiensi. Berbagai penghematan disebutnya berbuah pada USD 48 juta atau sekitar Rp 624 miliar. Dia lantas mencontohkan mekanisme pengiriman BBM. Kalau sebelumnya menggunakan cost and freight, sekarang menjadi free on board (FoB).
“Efisiensi juga didapat dari sentralisasi pengadaan BBM mentah maupun produk, dan juga barang dan jasa di Pertamina,” urainya. Perusahaan BUMN pimpinan Dwi Soetjipto itu berupaya agar semua tersentralisasi di bawah korporat.
Soal usulan harga keekonomian Rp8.200, Wianda saat dihubungi beberapa waktu tidak menampik sempat muncul usulan itu. Pertamina menyampaikan usulan bukan asal bicara. Dasarnya pada HIP yang naik dan melemahnya nilai tukar rupiah. “Memang ada hitungan itu, tetapi yang sekarang dikerjakan dulu. Harga juga direvisi tiap bulan,” katanya.
Terpisah, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria tidak yakin dengan klaim efisiensi Pertamina. Apalagi soa biaya pengolahan melalui kilang milik Pertamina yang disebut lebih murah dari negeri Jiran, atau Singapura. Dia berharap klaim yang disampaikan bukan karena faktor murahnya, atau turunnya harga crude oil.
“Apalagi, saat akhir 2014 ketika harga minyak dunia jatuh,” katanya. Pembuktian Pertamina benar-benar melakukan efisiensi bisa dilihat ketika harga minyak mentah kembali naik, atau lebih tinggi dari ketika kilang Pertamina mengolah produk dengan harga murah. Ketidakyakinan itu karena usia kilang yang sudah tua.
Sepengetahuannya, proyek peremajaan kilang Pertamina belum dimulai. Jadi, aneh kalau mengklaim pengolahan sudah lebih efisien. Kalau pemerintah tidak mau jujur terkait efisiensi itu, bisa menjadi kebohongan publik. “Pemerintah bisa menjadi cibiran publik karena dinilai tebar pesona,” katanya. (dim/jpnn/rbb)
