RP2 JUTA KEMAHALAN
Sementara anggota Komisi D DPRD Sumut, Darwin Lubis menilai, keberadaan angkutan betor (becak bermotor) lambat laun akan musnah. Diakuinya, hal itu berkaitan dengan semakin maraknya transportasi online baik sepeda motor maupun mobil. “Kalau betor tidak berubah dan tetap seperti ini, keberadaannya akan hilang,” kata Darwin, Jumat (4/8).
Darwin menganggap wajar ketika betor mulai ditinggalkan peminatnya. Pasalnya, masyarakat lebih memilih transportasi online yang lebih murah, mudah di akses, serta nyaman. Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut ini juga menilai, kebijakan memberlakukan vendor dalam pengawasan operasional taksi online sangat baik. Sebab, angkutan harus memiliki badan hukum yang jelas.
Namun, dia menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap supir taksi online ketika harus mendaftar keanggotaan ke vendor yang telah di tunjuk oleh Dishub Sumut. “Kenapa harus Rp2 juta setiap supir taksi online membayar ke vendor. Itu jumlahnya besar, pastinya akan memberatkan,” sesalnya.
Belum lagai, kata dia, ada iuran bulanan yang dikenakan kepada setiap supir taksi online setiap pekannya. “Janganlah seperti itu membuat kebijakan, kalau nanti supir taksi online tidak sanggup bayar bagaimana. Harus kita akui, bahwa keberadaan tranportasi online membuat lapangan pekerjaan semakin terbuka,” ujarnya.
“Kalau beban pengemudi transportasi online terus ditambah, bisa saja mereka jadi tidak sanggup. Kalau mereka berhenti, semakin banyak pengangguran. Pemerintah itu hadir harusnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat,” paparnya.
Oleh karena itu, Darwin juga meminta agar biaya yang dibebankan kepada supir taksi online harus dikaji ulang. “Bukan hanya itu, penggunaan nya juga harus diawasi. Jumlah uang yang akan beredar sangat besar, rawan ada permainan dibalik ini semua,”tukasnya. (prn/bal/dik/adz)
