26.7 C
Medan
Friday, May 3, 2024

Tercapai 765.120 Unit Program Satu Juta Rumah

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid memberi keterangan kepada wartawan tentang Program Satu Juta Rumah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Kebijakan pemerintah menggenjot pembangunan perumahan guna mengatasi backlog rumah terus menunjukan peningkatan. Meski target pembangunan satu rumah belum bisa terealisasi, target pembangunan rumah tahun 2017 diyakini jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat total pembangunan mencapai 765.120 unit rumah hingga awal Desember 2017.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid optimis pembangunan rumah hingga akhir 2017 dapat lebih tinggi dari tahun 2015 sebanyak 699.770 unit dan tahun 2016 sebanyak 805.169 unit.

“Hingga awal Desember total rumah yang dibangun mencapai 765.120 unit,” ujar Khalawi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/12).

Realisasi pembangunan didominasi segmen rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen. “Sebanyak 619.868 unit merupakan rumah MBR dan 145.252 unit untuk non-MBR, sehingga totalnya , “ imbuh Khalawi.

Karena keterbatasan APBN, Khalawi mengatakan bahwa pemerintah mendorong berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang (seperti REI dan APERSI), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan, perbankan dan masyarakat.

Hingga saat ini, menurut Khalawi, tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah yakni ketersediaan lahan dan percepatan perijinan pembangunan perumahan yang belum diterapkan secara merata di daerah.

Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi ketersediaan lahan, dirinya berharap konsep Bank Tanah dapat segera terwujud. Selain itu, menurutnya pemerintah juga mendorong pengembangan kota mandiri yang menyediakan lahan permukiman yang besar, namun tetap memperhatikan konsep hunian berimbang.

“Kita dorong kehadiran kota baru mandiri seperti Maja. Tapi aturan hunian berimbang diterapkan. Kita juga kembangkan hunian vertikal, karena apartemen sewa jadi jawaban untuk generasi milenial kita,” ujarnya.(nas/jpc/ala)

 

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid memberi keterangan kepada wartawan tentang Program Satu Juta Rumah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Kebijakan pemerintah menggenjot pembangunan perumahan guna mengatasi backlog rumah terus menunjukan peningkatan. Meski target pembangunan satu rumah belum bisa terealisasi, target pembangunan rumah tahun 2017 diyakini jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat total pembangunan mencapai 765.120 unit rumah hingga awal Desember 2017.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid optimis pembangunan rumah hingga akhir 2017 dapat lebih tinggi dari tahun 2015 sebanyak 699.770 unit dan tahun 2016 sebanyak 805.169 unit.

“Hingga awal Desember total rumah yang dibangun mencapai 765.120 unit,” ujar Khalawi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/12).

Realisasi pembangunan didominasi segmen rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen. “Sebanyak 619.868 unit merupakan rumah MBR dan 145.252 unit untuk non-MBR, sehingga totalnya , “ imbuh Khalawi.

Karena keterbatasan APBN, Khalawi mengatakan bahwa pemerintah mendorong berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang (seperti REI dan APERSI), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan, perbankan dan masyarakat.

Hingga saat ini, menurut Khalawi, tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah yakni ketersediaan lahan dan percepatan perijinan pembangunan perumahan yang belum diterapkan secara merata di daerah.

Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi ketersediaan lahan, dirinya berharap konsep Bank Tanah dapat segera terwujud. Selain itu, menurutnya pemerintah juga mendorong pengembangan kota mandiri yang menyediakan lahan permukiman yang besar, namun tetap memperhatikan konsep hunian berimbang.

“Kita dorong kehadiran kota baru mandiri seperti Maja. Tapi aturan hunian berimbang diterapkan. Kita juga kembangkan hunian vertikal, karena apartemen sewa jadi jawaban untuk generasi milenial kita,” ujarnya.(nas/jpc/ala)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/