Ia menyebutkan, diyakini Gubernur Sumut H T Erry Nuradi punya kapabilitas untuk melakukan pengelolaan anggaran lebih baik ke depan. Asalkan, komitmen yang kuat dibarengi dengan tindakan tegas bagi aparatur yang menyelewengkan anggaran. Selain itu, membelanjakan anggaran secara tepat yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Sumut.
“Tidak hanya Sumut kok yang dipotong, tetapi semua provinsi dan kab/kota kena pangkas anggarannya. Makanya, ini menjadi tantangan bagi pimpinan daerah. Walau demikian masih berlomba-lomba orang kepingin jadi pimpinan daerah, dan itulah yang menjadi tantangan,” sebutnya sembari menambahkan, ada daerah yang semakin baik tetapi banyak pula daerah yang tidak berubah perekonomiannya ketika dana perimbangan makin meningkat.
Sementara, Ekonom dari Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Sumut, Gunawan Benjamin menyatakan, kalau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pasti akan mempengaruhi APBD Sumut. Sebab, memang sebagian APBD dibiayai dengan adanya transfer dari pusat.
Meski demikian, jika melihat sejumlah pos anggaran yang dicabut adalah belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya konsinyering dan biaya pembangunan gedung pemerintah, maka bisa disimpulkan adanya sedikit pelemahan pada konsumsi yang mengakibatkan motor pembangunan yang disumbangkan oleh konsumsi akan menurun.
“Meskipun anggaran tersebut dipotong, konsentrasi ke arah pembangunan yang lebih produktif justru terlihat saat ini. Karena, sejumlah pos anggaran pembangunan infrastruktur tidak mengalami penurunan,” ujarnya.
Menurut Gunawan, terkait pemangkasan anggaran itu dinilai pemerintah telah melakukan penghematan yang cukup baik dengan mengedepankan pembangunan yang memiliki dampak multiplier. Karena memang jika mengacu kepada pos anggaran belanja pegawai dan perjalanan dinas, dipikir dampak mutipliernya tidak begitu signifikan, habis untuk konsumsi. Kalaupun pos anggaran ini dipangkas tidak akan memberikan dampak yang buruk terhadap ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Dengan demikian, sejumlah pos anggaran yang lebih produktif, maka pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan lebih sehat. Walaupun, disisi lain dampak negatifnya terlihat dari beberapa pos belanja konsumsi. Mengingat, pertumbuhan ekonomi Sumut juga banyak disumbang oleh belanja rumah tangga. Nah, disini kualitas pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi yang berpeluang mengalami penurunan,” cetusnya.
Gunawan melanjutkan, untuk itu sebaiknya pemerintah melakukan sejumlah upaya agar terjadi peningkatan penyerapan belanja. Jangan sampai ada begitu banyak dana yang mengendap diperbankan daerah. Karena, hal tersebut akan mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah berpeluang lebih lambat larinya. Sebab, anggaran yang telah dipangkas memang mempengaruhi.
“Jika berbicara mengenai rasionalitas pada penempatan anggaran tersebut maka sebenarnya pos anggaran infrastruktur yang tidak dikurangi masih akan menjanjikan dampak multiplier positif dalam jangka menengah panjang. Dan, saya melihat saat ini apa yang dilakukan menteri keuangan masih sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo,” tukas Gunawan sambil menyebutkan, kesimpulannya kebijakan ini secara keseluruhan masih memiliki banyak manfaat. Walaupun, sedikit mengorbankan konsumsi yang masih menjadi motor pembangunan. (bal/prn/ris/adz)
