Disinggung uang yang tertanam di bank itu karena lambatnya Pemko Medan menggunakan dana tersebut, Eldin membantahnya. “Program kitakan sudah berjalan. Insyaa Allah tahun depan dengan program percepatan yang kita lakukan, apalagi sudah ada kebijakan yang boleh dilakukan dalam rangka melelang kegiatan pekerjaan tersebut,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan, Gunawan Surya Lubis mengaku pasti ada efek karena pengurangan dana transper tersebut. Apalagi alokasi itu berasal dari APBN, yang tentu berimbas ke APBD Kota Medan.
Hanya saja ia optimis, sesuai pernyataan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani, di mana menyangkut masalah infrastruktur tetap prioritas. Oleh sebab itu ia mengatakan pekerjaan fisik maupun infrastruktur di Kota Medan, terutama yang ditangani Dinas Perkim tidak menjadi kendala.
“Efeknya pasti berimbas ke APBD kita. Tapi pernyataan Bapak Presiden atau Menkeu yang saya tahu, tetap prioritaskan untuk infrastruktur. Yang tidak prioritas justru akan dirasionalisasikan, seperti belanja-belanja pegawai,” katanya.
Gunawan tak menampik dana transfer selama ini dari pusat masih menjadi primadona. Diakuinya bahwa segala pembangunan di Kota Medan tak terlepas memakai alokasi anggaran tersebut. “Oh iya betul. Dana tersebut memang untuk menunjang infrastruktur kita. Kalau namanya infrastruktur, bagaimanapun harus utama,” ungkapnya.
Apalagi, sambung dia, infrastruktur menjadi salah satu sarat untuk menunjang perekonomian. “Tanpa fasilitas maupun sarana yang baik, orang tentu tidak bisa melintasi kawasan tersebut. Apalagi daerah-daerah itu terisolasi, orang mana mau. Jadi harus berbanding lurus antara infrastruktur dan perekonomian, antara bangunan bertingkat dengan jalan yang dibangun. Kita tidak khawatirlah dengan pengurangan ini, ditambah statemen presiden soal ini,” pungkasnya.
Menyikapi uang Pemko Medan mengendap di bank yang mencapai Rp1,6 triliun hingga Mei 2016, sementara progres pembangunan 2016 sama sekali belum dinikmati masyarakat Medan, DPRD Medan mendesak Pemko Medan segera merealisasikan program yang sudah disahkan, sehingga dana yang disiapkan bermanfaat bagi masyarakat.”Kalau kita lihat, memang sampai sekarang belum nampak pekerjaan. Masyarakat menunggu perbikan jalan-jalan rusak,” kata anggota DPRD Medan Salman Alfarisi, Senin (8/8).
Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan ini mencontohkan, pembebasan lahan Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor sudah selesai. Namun hingga kini belum tampak dikerjakan. “Semestinya Juli sudah dikerjakan. Makanya kita melihat ada yang lambat,” katanya.
Pengamat Ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario menilai, kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi kepala daerah. Menurutnya, pemangkasan anggaran sebenarnya bertujuan untuk penghematan. Karena, menteri keuangan merasa target pajak yang sangat besar sulit untuk dicapai. Sehingga, anggaran yang dipangkas pun berupa belanja tidak langsung atau operasional. Mengingat, memang sebagian besar di Indonesia kabupaten/kota memiliki anggaran operasional untuk gaji pegawai, belanja barang hingga perjalanan dinas.
“Di Sumut juga begitu, rata-rata belanja operasionalnya dalam APBD masih di atas 70 persen. Artinya, cuma 30 persen utk layanan masyarakat. Penghematan ini bertujuan agar pimpinan daerah lebih arif dalam membelanjakan APBD-nya dan mengoptimalkan untuk kepentingan rakyat,” ujar Wahyu.
Dikatakannya, pemerintah sebaiknya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah yang telah baik mengelola keuangan daerahnya dan memberikan teguran kepada pimpinan yang tidak prorakyat. Uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, bukan untuk memperbesar biaya operasional.
Dia mengakui, pemangkasan anggaran ini akan berdampak terhadap APBD Sumut. Sebab, sebenarnya Sumut memiliki APBD-nya sudah cukup besar. Hanya saja, terjadi salah pengelolaan dalam beberapa tahun yang lalu. Maka, imbasnya seperti ini.
“Tidak banyak dana yang bisa digunakan untuk pembangunan karena harus menutupi utang yang lalu. Memang sulit untuk bergerak akhirnya, tetapi itulah tantangan. Namun begitu, banyak provinsi lain yang memiliki dana transfer lebih rendah tetapi mereka dapat mengelolanya secara baik dan optimal,” tuturnya Wahyu Ario.
