Menyikapi ini, Pengamat Hukum dan Pemerintahan dari UMSU Rio Affandi Siregar mengatakan, lambatnya penerimaan dari BUMD Sumut memiliki pengaruh terhadap jalannya pembangunan di Sumut. Pasalnya, keberadaan perusahaan milik Pemprov Sumut itu berasal dari dana APBD. Sehingga sudah seharusnya pengelolaannya bisa lebih baik dengan menyampaikan kontribusi terhadap PAD sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan.
“Ya pastinya hal ini menjadi aneh saja. Karena keberadaan BUMD itu kan dari anggaran Pemprov Sumut. Sebagaimana target yang ditetapkan, harusnya itu bisa dijalankan oleh BUMD yang ada,” sebut Rio.
Selain itu, dirinya juga melihat ada kemungkinan dalam penyusunan Perubahan APBD Sumut yang dalam waktu dekat sejatinya mulai bergulir, menjadi akan terpengaruh jika penerimaan PAD dari BUMD tidak kunjung disampaikan. Terlebih lagi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan.
“Sehat atau tidaknya BUMD kan menjadi gambaran bagaimana kondisi Pemprov sendiri,, khusunya Gubernur sebagai pemegang saham. Karena itu Gubernur selalu mengingatkan agar pengelola BUMD bisa bekerja profesional dan memajukan perusahaan daerahnya,” katanya.
Dengan kondisi ini, Rio berharap gubernur bisa mengevaluasi BUMD yang lambat menyampaikan PAD dalam mendukung percepatan pembangunan di Sumut. Sebab selain melayani masyarakat, Gubernur juga harus memperhatikan perusahaan daerah yang bersumber dari dana APBD Sumut.
“BUMD itu kan bagian dari Pemprov Sumut, jadi sudah seharusnya bisa mematuhi apa yang menjadi ketetapan. Termasuk dengan menyetor PAD secara berkala tepat waktu, agar manajemen pengelolaan keuangan Pemprov juga semakin baik dari sebelum-sebelumnya,” pungkasnya. (bal/adz)
Realisasi PAD BUMD Pemprov Sumut
Perusahaan Target Realisasi Persentase
- PT Perkebunan Rp18 M Rp3M 16,67%
- PT Bank Sumut Rp257,5 M Nihil Nihil
- PT Dhirga Surya Rp400 Juta Rp100 Juta 25%
- PT Pembangunan Prasarana Rp244 Juta Nihil Nihil
- PT KIM Rp1,080 M Rp1,085M 100,5%
- P.T Asuransi Bangun Askrida Rp271,7 Juta Nihil 0%
- PD Aneka Industri dan Jasa Nihil Nihil Nihil
- PDAM Tirtanadi Nihil Nihil Nihil
Menyikapi ini, Pengamat Hukum dan Pemerintahan dari UMSU Rio Affandi Siregar mengatakan, lambatnya penerimaan dari BUMD Sumut memiliki pengaruh terhadap jalannya pembangunan di Sumut. Pasalnya, keberadaan perusahaan milik Pemprov Sumut itu berasal dari dana APBD. Sehingga sudah seharusnya pengelolaannya bisa lebih baik dengan menyampaikan kontribusi terhadap PAD sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan.
“Ya pastinya hal ini menjadi aneh saja. Karena keberadaan BUMD itu kan dari anggaran Pemprov Sumut. Sebagaimana target yang ditetapkan, harusnya itu bisa dijalankan oleh BUMD yang ada,” sebut Rio.
Selain itu, dirinya juga melihat ada kemungkinan dalam penyusunan Perubahan APBD Sumut yang dalam waktu dekat sejatinya mulai bergulir, menjadi akan terpengaruh jika penerimaan PAD dari BUMD tidak kunjung disampaikan. Terlebih lagi terhadap pelaksanaan proyek pembangunan.
“Sehat atau tidaknya BUMD kan menjadi gambaran bagaimana kondisi Pemprov sendiri,, khusunya Gubernur sebagai pemegang saham. Karena itu Gubernur selalu mengingatkan agar pengelola BUMD bisa bekerja profesional dan memajukan perusahaan daerahnya,” katanya.
Dengan kondisi ini, Rio berharap gubernur bisa mengevaluasi BUMD yang lambat menyampaikan PAD dalam mendukung percepatan pembangunan di Sumut. Sebab selain melayani masyarakat, Gubernur juga harus memperhatikan perusahaan daerah yang bersumber dari dana APBD Sumut.
“BUMD itu kan bagian dari Pemprov Sumut, jadi sudah seharusnya bisa mematuhi apa yang menjadi ketetapan. Termasuk dengan menyetor PAD secara berkala tepat waktu, agar manajemen pengelolaan keuangan Pemprov juga semakin baik dari sebelum-sebelumnya,” pungkasnya. (bal/adz)
Realisasi PAD BUMD Pemprov Sumut
Perusahaan Target Realisasi Persentase
- PT Perkebunan Rp18 M Rp3M 16,67%
- PT Bank Sumut Rp257,5 M Nihil Nihil
- PT Dhirga Surya Rp400 Juta Rp100 Juta 25%
- PT Pembangunan Prasarana Rp244 Juta Nihil Nihil
- PT KIM Rp1,080 M Rp1,085M 100,5%
- P.T Asuransi Bangun Askrida Rp271,7 Juta Nihil 0%
- PD Aneka Industri dan Jasa Nihil Nihil Nihil
- PDAM Tirtanadi Nihil Nihil Nihil
