Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Sumut Ibnu Hutomo mengingatkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk segera menyurati Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar secepatnya menyampaikan masukan untuk PAD. Hal ini karena sedikit atau banyak akan berpengaruh pada jalannya pembangunan. “Ya kalau posisi keuangan itu sedikit dan membutuhkan masukan, tentu itu akan berpengaruh,” ujar Ibnu kepada Sumut Pos, Rabu (9/8).
Untuk itu, Ibnu mengaku pihaknya juga sudah menyampaikan kepada BP2RD agar secepatnya menyurati BUMD yang dalam laporan triwulan kedua 2017 per 30 Juni, belum menyetor PAD ke Pemprov Sumut sama sekali atau yang persentasenya masih di bawah 50 persen. “Nanti akan kita sampaikan lagi ke BP2RD. Mereka juga pastinya terus menyurati BUMD untuk itu,” katanya.
Sementara Kepala BP2RD Sumut melalui Kepala Bidang PKB/PKA Victor Lumbanraja mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan realisasi penerimaan daerah kepada legislatif, Selasa (8/8) malam lalu. Dalam data yang disampaikan, diketahui sejumlah BUMD belum menyetorkan PAD hingga 50 persen dari target. Bahan ada yang sama sekali belum melaporkan dengan persentase nol.
Namun diakuinya, dalam penyampaian laporan dimaksud, angka nol persen atau nihil dari realisasi penerimaan PAD bersumber dari BUMD, tidak mendapat tanggapan berarti dari para anggota legislatif. “Memang ada tanggapan, tetapi kalau soal penerimaan BUMD, tidak ada dipermasalahkan,” sebutnya.
Victor juga mengakui bahwa keterlambatan penyetoran PAD oleh BUMD atau pos lainnya, berpengaruh kepada proses pembangunan di Sumut. Sebab sejatinya, anggaran yang diterima dengan cepat dan tepat waktu, mendukung percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Pasti ada pengaruhnya, karena sekecil apapun kan dibutuhkan untuk membangun Sumut. Apalagi itu kan akan menjadi ukuran dalam memanajemen keuangan Pemprov,” pungkasnya. (dvs/bal/adz)
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Sumut Ibnu Hutomo mengingatkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk segera menyurati Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar secepatnya menyampaikan masukan untuk PAD. Hal ini karena sedikit atau banyak akan berpengaruh pada jalannya pembangunan. “Ya kalau posisi keuangan itu sedikit dan membutuhkan masukan, tentu itu akan berpengaruh,” ujar Ibnu kepada Sumut Pos, Rabu (9/8).
Untuk itu, Ibnu mengaku pihaknya juga sudah menyampaikan kepada BP2RD agar secepatnya menyurati BUMD yang dalam laporan triwulan kedua 2017 per 30 Juni, belum menyetor PAD ke Pemprov Sumut sama sekali atau yang persentasenya masih di bawah 50 persen. “Nanti akan kita sampaikan lagi ke BP2RD. Mereka juga pastinya terus menyurati BUMD untuk itu,” katanya.
Sementara Kepala BP2RD Sumut melalui Kepala Bidang PKB/PKA Victor Lumbanraja mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan realisasi penerimaan daerah kepada legislatif, Selasa (8/8) malam lalu. Dalam data yang disampaikan, diketahui sejumlah BUMD belum menyetorkan PAD hingga 50 persen dari target. Bahan ada yang sama sekali belum melaporkan dengan persentase nol.
Namun diakuinya, dalam penyampaian laporan dimaksud, angka nol persen atau nihil dari realisasi penerimaan PAD bersumber dari BUMD, tidak mendapat tanggapan berarti dari para anggota legislatif. “Memang ada tanggapan, tetapi kalau soal penerimaan BUMD, tidak ada dipermasalahkan,” sebutnya.
Victor juga mengakui bahwa keterlambatan penyetoran PAD oleh BUMD atau pos lainnya, berpengaruh kepada proses pembangunan di Sumut. Sebab sejatinya, anggaran yang diterima dengan cepat dan tepat waktu, mendukung percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Pasti ada pengaruhnya, karena sekecil apapun kan dibutuhkan untuk membangun Sumut. Apalagi itu kan akan menjadi ukuran dalam memanajemen keuangan Pemprov,” pungkasnya. (dvs/bal/adz)
