MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak termasuk di Sumatera Utara (Pilgubsu) pada 2018 mendatang diprediksi bakal mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu kebijakan politik akan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario mengatakan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi khususnya Sumut akan mengalami ke arah penurunan. Hal itu dipengaruhi oleh Pilkada. Kendati demikian, pengaruh tersebut tidak terlalu signifikan.
“Kalau kita lihat iklim politik (Pilkada) di Sumut beberapa tahun sebelumnya pada 2008 dan 2013, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak penurunan yang terjadi tidak terlalu besar. Tapi, yang jelas ada perlambatan,” ungkap Ario kepada Sumut Pos, kemarin.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi USU ini, kalau sudah memasuki tahun politik, belanja pemerintah daerah (APBD) lebih konservatif. Dengan kata lain, lebih berjaga-jaga.
Oleh sebab itu, hal ini kemungkinan karena investasi masih wait and see lantaran melihat apa yang terjadi pada Pilkada tersebut. Artinya, kepala daerah yang terpilih nantinya sesuai harapan investor atau mendorong investasi dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan.
“Tahun politik itu menjadi tahun yang membuat investor wait and see,” cetusnya.
Meski demikian, kata Ario, apabila nantinya bisa melewati kondisi tersebut maka tahun politik tidak mempengaruhi perekonomian. Hal itulah yang diharapkan, sehingga ke depannya seperti ini juga.
Harapannya pada tahun 2018, pola demikian itu tak terjadi. Tidak ada pengaruh tahun politik terhadap ekonomi. Namun, kalau pola itu tetap terjadi tentunya ada sesuatu masalah,” sebutnya.
Walau mempengaruhi, tambah dia, pertumbuhan ekonomi Sumut tetap stabil dan selalu lebih tinggi dari nasional. Hanya saja terjadi perlambatan.
“Siapapun yang menjadi kepala daerah diharapkan membuat kebijakan yang pro terhadap investasi dan pasar,” tukasnya.
