Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulistyo memaparkan, pemerintah harus memberikan insentif atau stimulus dalam hal kebijakan fiskal dan moneter agar dunia usaha tertarik melakukan proyek infrastruktur.
“Kita perlu stimulus atau insentif dalam hal kebijakan fiskal dan moneter supaya para pelaku usaha tertarik untuk melakukan proyek-proyek khususnya proyek infrastrktur yang dapat meningkatkan fundamental perekonomian Indonesia,” ungkap Bambang Sulistyo di Jakarta, Selasa,(15/3).
Suryo menjelaskan, insentif dalam kebijakan moneter ini menyangkut tentang suku bunga (BI rate), dimana suku bunga di Indonesia termasuk yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
“Bunga yang berlaku di Indonesia itu paling tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya. Bunga kita itu di atas 12 persen, bagaimana kita mau melakukan investasi jika bunganya setinggi itu,” paparnya.
Disisi lain, insentif atau stimulus dalam hal kebijakan fiskal juga diperlukan yaitu yang menyangkut tentang perpajakan dan kepabeanan. Yakni, kebijakan fiskal dan moneter ini bisa dibuat lebih menarik agar pelakuk usaha tertarik untuk melakukan proyek-proyek khususnya proyek infrastruktur.
“Stimulus ini bisa dibuat lebih menarik dari yang berlaku sekarang. Misalnya yang diberlakukan sekarang untuk perusahaan dikenakan pajak 30 persen mungkin untuk perusaahan dibidang sektor infrastruktur khususnya bisa dikenakan hanya 15 persen itu yang namanya insentif fiskal,” tambah Suryo.
Suryo pun mengimbau semuanya harus lebih kreatif dalam mencari terobosan-terobosan baru karena masalah infrastriuktur ini sudah sangat mendesak.
“Coba bayangkan Jakarta yang macet ini. Oleh karena itu harus segera diselesaikan dengan cara-cara tadi. Kita bikin lebih menarik lagi, kalau menarik kan orang-orang pada mau bangun infrastruktur di Indonesia,” pungkasnya. (net/jpnn)
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulistyo memaparkan, pemerintah harus memberikan insentif atau stimulus dalam hal kebijakan fiskal dan moneter agar dunia usaha tertarik melakukan proyek infrastruktur.
“Kita perlu stimulus atau insentif dalam hal kebijakan fiskal dan moneter supaya para pelaku usaha tertarik untuk melakukan proyek-proyek khususnya proyek infrastrktur yang dapat meningkatkan fundamental perekonomian Indonesia,” ungkap Bambang Sulistyo di Jakarta, Selasa,(15/3).
Suryo menjelaskan, insentif dalam kebijakan moneter ini menyangkut tentang suku bunga (BI rate), dimana suku bunga di Indonesia termasuk yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
“Bunga yang berlaku di Indonesia itu paling tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya. Bunga kita itu di atas 12 persen, bagaimana kita mau melakukan investasi jika bunganya setinggi itu,” paparnya.
Disisi lain, insentif atau stimulus dalam hal kebijakan fiskal juga diperlukan yaitu yang menyangkut tentang perpajakan dan kepabeanan. Yakni, kebijakan fiskal dan moneter ini bisa dibuat lebih menarik agar pelakuk usaha tertarik untuk melakukan proyek-proyek khususnya proyek infrastruktur.
“Stimulus ini bisa dibuat lebih menarik dari yang berlaku sekarang. Misalnya yang diberlakukan sekarang untuk perusahaan dikenakan pajak 30 persen mungkin untuk perusaahan dibidang sektor infrastruktur khususnya bisa dikenakan hanya 15 persen itu yang namanya insentif fiskal,” tambah Suryo.
Suryo pun mengimbau semuanya harus lebih kreatif dalam mencari terobosan-terobosan baru karena masalah infrastriuktur ini sudah sangat mendesak.
“Coba bayangkan Jakarta yang macet ini. Oleh karena itu harus segera diselesaikan dengan cara-cara tadi. Kita bikin lebih menarik lagi, kalau menarik kan orang-orang pada mau bangun infrastruktur di Indonesia,” pungkasnya. (net/jpnn)
