Anggota Komisi C Fraksi Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz menambahkan bahwa Dispenda Sumut perlu mempercepat proses sensus jumlah kendaraan bermotor yang ada di Sumut. Menurutnya, masalah optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan bukan hanya dari sisi PBBKB. “Dari sisi jumlah kendaraan bermotor yang valid saja belum ada, kalau ini sudah berhasil, optimalisasi pajak kendaraan bermotor juga dapat dilakukan,”terangnya.
Sementara itu, sikap bungkam PT Pertamina Marketing Operational Region (MOR) I, Medan, terkait angka penjualan BBM di sejumlah SPBU di Sumut berbuntut persoalan panjang. Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut mempertanyakan sikap PT Pertamina MOR I yang bungkam. Sebagai perusahaan milik negara, KIP menilai PT Pertamina harus terbuka kepada publik.
“Pertama PT Pertamina itu BUMN, perusahaan korporasi milik negara. Menurut Undang Undang (UU) No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), semua penyelenggara harus terbuka baik terkait laporan keuangan dan informasi publik,” ungkap Komisioner KIP, Sahyan RW, kepada Sumut Pos.
Sahyan menyebut, bila tidak ada masalah soal angka penjualan BBM di Sumut, harusnya Pertamina melawan sikap Dispenda Sumut yang menuding mereka korupsi dan melapor ke KPK. “Silahkan PT Pertamina beberkan ke publik angka penjualan BBM yang menurut Dispenda Sumut tidak transparan laporannya. Kalau memang ternyata tidak ada masalah (data penjualan BBM,red) dengan pajak PBBKB yang harus disetor ke Dispenda Sumut, kenapa harus takut,” ungkapnya.
Bila PT Pertamina bersikeras beralasan karena mereka korporasi, sehingga laporan keuangan atau laporan penjualan produknya, dalam hal ini BBM, tidak bisa dipublikasikan karena suatu hal tertentu menurut Sahyan itu tidak benar.
“Karena tetap PT Pertamina itu badan publik, perusahaan milik negara intinya harus tunduk pada UU No 14 tentang KIP dan bila dilanggar, ada sanksi pidana kepada pejabat terkait yang dimintai informasi,” paparnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andri, yang dikonfirmasi Sumut Pos terkait laporan dugaan korupsi PT Pertamina oleh Dispenda Sumut mengaku belum mengetahui.
“Banyak laporan yang masuk ke KPK, jumlahnya ada ribuan. Coba nanti saya tanyakan terlebih dahulu, saya belum dengar ada laporan Dispenda Sumut terkait dugaan korupsi PT Pertamina masuk KPK,” terang Yuyuk. (ris/dik/mag-1/ril)
