Wagubsu: Tarif Tol Sulit Turun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agaknya enggan mengkritisi tingginya tarif Jalan Tol Binjai-Medan-Tebingtinggi. Pasalnya Pemprovsu menilai, tarif yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) masih tergolong lebih murah jika dibandingkan dengan besarannya di Pulau Jawa.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Nurhajizah Marpaung menyampaikan, kemungkinan besar tarif Rp981 per kilometer yang dibebankan kepada pengguna jasa jalan tol yang baru diresmikan Presiden RI Joko Widodo itu akan sulit untuk diturunkan. Sebab, melalui berbagai pertemuan, dirinya mengaku mendapatkan perhitungan tentang harga yang harus diberlakukan.

“Saya sudah diskusi juga dengan Menteri BUMN, Menteri PU-Pera, Menseskab, Kapolda dan Pangdam. Bagaimana caranya rakyat tidak terlalu terbebani tetapi sejahtera. Setelah dihitung-hitung, kita tidak bisa lagi menurunkan, karena nanti yang lain (di luar Sumut) mengikut,” ujar Wagub kepada Sumut Pos, kemarin.

Menurutnya, perhitungan penetapan tarif jalan tol secara umum adalah sama. Meskipun bisa saja ada hal yang mungkin bisa dipertimbangkan sebelum diberlakukan. Apalagi lanjut Nurhajizah, untuk di Pulau Jawa, hitungan per kilometernya lebih besar dibandingkan dengan tarif di Sumut, sampai diatas Rp1.000 per kilometer bahkan hingga Rp2.000 per kilometernya. “Begitupun nanti kalau ada kendala, kita akan diskusikan lagi,” katanya.

Sementara terkait perbandingan dengan tarif tol Belawan-Tanjung Morawa (Belmera), Nurhajizah mengatakan, pembangunannya dilakukan puluhan tahun lalu. Sehingga hal itu membuat perbedaan perhitungan besaran tarif jauh lebih murah dari saat ini. “Belmera itukan sudah cukup lama, tetapi yang inikan baru. Nanti disesuaikan, yang terpenting tetap diperhitungkan untuk kesejahteraan rakyat,” sebutnya.

Pun begitu, Wagub meyakinkan akan ada penyesuaian sekaligus perbaikan terhadap keberadaan jalan tol yang ada di Sumut. Sekalipun ada penyesuaian, namun tidak memungkinkan untuk membedakan atau menurunkan tarif yang sudah berdasarkan perhitungan pemerintah sebelum persemian lalu.

“Yang penting nanti akan dilanjutkan lagi penyesuaiannya, dan semua akan diperbaiki. Tetapi selesai dulu yang belum dibangun, yaitu seksi 1Tanjung Mulia (Binjai-Medan) dan seksi 7 Tebingtinggi (Kualanamu-Tebing Tinggi),” katanya.

Pengamat ekonomi, Benjamin Gunawan menilai, soal besaran tarif Tol Kualanamu-Tebingtinggi yang sedang diperdebatkan pada dasarnya sah-sah saja dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, besaran tarif tol yang baru diresmikan Presiden itu sama dengan besaran tarif tol yang ada di Pulau Jawa. Hanya saja, masyarakat di Sumut selama ini sudah terbiasa dengan tarif tol lama, Belmera yang tidak mahal.

“Jadi untuk meredam ribut-ribut soal mahalnya tarif tol yang baru diresmikan ini, pemerintah boleh melakukan sosialisasi kepada masyarakat, begini loh sebenarnya perhitungan tarifnya. Memang dalam penetapan tarif ini kita, konsumen tidak dilibatkan bagaimana hitung-hitungannya, hanya mereka (Jasa Marga) yang tahu itu,” ungkapnya.

Besaran tarif tol itu juga sebenarnya tak berdampak negatif bagi pelaku usaha. Gunawan mengatakan kalau dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan saat melintas di jalan arteri dan tol yang baru sama, pelaku usaha sudah pasti tetap memilih tol baru. “Alasannya karena efisiensi waktu. Meski pun biata yang dikeluarkan sama saja antara melewati tol maupun arteri, pengusaha pasti memilih tol. Kenapa, waktu yang bisa dihemat itu menjadi salahsatu hitungan dalam geliat produksi,” katanya. (bal/dvs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agaknya enggan mengkritisi tingginya tarif Jalan Tol Binjai-Medan-Tebingtinggi. Pasalnya Pemprovsu menilai, tarif yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) masih tergolong lebih murah jika dibandingkan dengan besarannya di Pulau Jawa.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Nurhajizah Marpaung menyampaikan, kemungkinan besar tarif Rp981 per kilometer yang dibebankan kepada pengguna jasa jalan tol yang baru diresmikan Presiden RI Joko Widodo itu akan sulit untuk diturunkan. Sebab, melalui berbagai pertemuan, dirinya mengaku mendapatkan perhitungan tentang harga yang harus diberlakukan.

“Saya sudah diskusi juga dengan Menteri BUMN, Menteri PU-Pera, Menseskab, Kapolda dan Pangdam. Bagaimana caranya rakyat tidak terlalu terbebani tetapi sejahtera. Setelah dihitung-hitung, kita tidak bisa lagi menurunkan, karena nanti yang lain (di luar Sumut) mengikut,” ujar Wagub kepada Sumut Pos, kemarin.

Menurutnya, perhitungan penetapan tarif jalan tol secara umum adalah sama. Meskipun bisa saja ada hal yang mungkin bisa dipertimbangkan sebelum diberlakukan. Apalagi lanjut Nurhajizah, untuk di Pulau Jawa, hitungan per kilometernya lebih besar dibandingkan dengan tarif di Sumut, sampai diatas Rp1.000 per kilometer bahkan hingga Rp2.000 per kilometernya. “Begitupun nanti kalau ada kendala, kita akan diskusikan lagi,” katanya.

Sementara terkait perbandingan dengan tarif tol Belawan-Tanjung Morawa (Belmera), Nurhajizah mengatakan, pembangunannya dilakukan puluhan tahun lalu. Sehingga hal itu membuat perbedaan perhitungan besaran tarif jauh lebih murah dari saat ini. “Belmera itukan sudah cukup lama, tetapi yang inikan baru. Nanti disesuaikan, yang terpenting tetap diperhitungkan untuk kesejahteraan rakyat,” sebutnya.

Pun begitu, Wagub meyakinkan akan ada penyesuaian sekaligus perbaikan terhadap keberadaan jalan tol yang ada di Sumut. Sekalipun ada penyesuaian, namun tidak memungkinkan untuk membedakan atau menurunkan tarif yang sudah berdasarkan perhitungan pemerintah sebelum persemian lalu.

“Yang penting nanti akan dilanjutkan lagi penyesuaiannya, dan semua akan diperbaiki. Tetapi selesai dulu yang belum dibangun, yaitu seksi 1Tanjung Mulia (Binjai-Medan) dan seksi 7 Tebingtinggi (Kualanamu-Tebing Tinggi),” katanya.

Pengamat ekonomi, Benjamin Gunawan menilai, soal besaran tarif Tol Kualanamu-Tebingtinggi yang sedang diperdebatkan pada dasarnya sah-sah saja dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, besaran tarif tol yang baru diresmikan Presiden itu sama dengan besaran tarif tol yang ada di Pulau Jawa. Hanya saja, masyarakat di Sumut selama ini sudah terbiasa dengan tarif tol lama, Belmera yang tidak mahal.

“Jadi untuk meredam ribut-ribut soal mahalnya tarif tol yang baru diresmikan ini, pemerintah boleh melakukan sosialisasi kepada masyarakat, begini loh sebenarnya perhitungan tarifnya. Memang dalam penetapan tarif ini kita, konsumen tidak dilibatkan bagaimana hitung-hitungannya, hanya mereka (Jasa Marga) yang tahu itu,” ungkapnya.

Besaran tarif tol itu juga sebenarnya tak berdampak negatif bagi pelaku usaha. Gunawan mengatakan kalau dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan saat melintas di jalan arteri dan tol yang baru sama, pelaku usaha sudah pasti tetap memilih tol baru. “Alasannya karena efisiensi waktu. Meski pun biata yang dikeluarkan sama saja antara melewati tol maupun arteri, pengusaha pasti memilih tol. Kenapa, waktu yang bisa dihemat itu menjadi salahsatu hitungan dalam geliat produksi,” katanya. (bal/dvs)