TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menjadi program strategis nasional. Proyek PLTA ini akan mendukung terwujudnya visi Indonesia Maju yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
“PLTA Batangtoru hadir guna mendukung Indonesia yang lebih produktif karena semua kegiatan pembangunan dan produksi membutuhkan ketersediaan listrik. kehadiran PLTA Batangtoru untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik ke depan,” kata Communication and External Relations Direktor PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), Firman Taufick, kepada wartawan di Tapsel, Rabu (24/7).
Selain itu, PLTA Batangtoru juga membuktikan Indonesia mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi dengan inovasi dan meninggalkan pola lama. “Saat ini dunia menghadapi masalah perubahan iklim, yang salah satunya akibat emisi karbon dari pembangkit listrik tenaga posil selama ratusan tahun. Jadi kita beralih ke pembangkit lsitrik tenaga terbarukan seperti PLTA Batangtoru yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya.
Kehadiran PLTA Batangtoru juga sebagai langkah konkret menerapkan perjanjian Paris melalui UU No 16 Tahun 2016.
“Hasil kajian pustaka alam menunjukkan PLTA Batangtoru dapat mengurangi emisi gas rumah kaca mencapai 1,6 juta matrik ton CO2, atau 4 persen target sektor energi Indonesia tahun 2030,” terangnya.
PLTA Batangtoru berkontribusi besar mengurangi emisi karbon nasional. Juga untuk mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim yang sedang menjadi ancaman dunia.
PLTA Batangtoru berkapasitas 510 MW dibangun oleh PT NSHE, menjadi salah satu program strategis nasional untuk mencapai target pembangunan infrastruktur pembangkit listrik 35.000 di Indonesia.
PLTA merupakan pembangkit energi terbarukan, yang ramah lingkungan. Energi terbarukan adalah energi yang dapat pulih secara alami, ada terus menerus dan berkelanjutan.
“Presiden Jokowi telah menegaskan, apa yang dilakukan lima tahun ke depan, di antaranya meneruskun pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi dan pengaturan anggaran pada APBN,” ujarnya. (rel)
