JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Harga beras medium di pasaran belum juga turun masih di kisaran Rp 11-13 ribu per kilo meski penyaluran raskin dan operasi pasar (OP) gencar dilakukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Kondisi ini bisa memunculkan terjadinya penyelundupan beras negara tetangga yang harganya murah jika tidak segera diatasi.
“Kita khawatir ada oknum-oknum yang diam-diam mengambil keutungan dengan kenaikan harga beras ini, misalnya dengan memasukkan beras dari negara tetangga yang harganya lebih murah secara ilegal. Karena memang harga beras medium kita beberapa tahun ini tertinggi di ASEAN,” ujar Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Indonesia (KTNA), Winarno Thohir kemarin (27/2).
Dalam kondisi seperti ini, dia meminta pemerintah secara ketat mengawasi daerah-daerah perbatasan yang rawan penyelundupan. Pasalnya, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan. “Bayangkan saja kalau satu kilo untung Rp 5.000, berapa duit yang bisa didapat kalau bisa memasukkan 100 ton,” “sebutnya.
Dia mengambil contoh, beras kelas medium di Vietnam harganya hanya sekitar Rp 5.500 perkilo sudah termasuk ongkos kirim sampai ke Indonesia. Sementara harga beras medium grosir di Indonesia saat ini sekitar Rp 10.500-11.000 perkilo. Dia menyebut, potensi penyelundupan beras dari Vietnam paling besar karena “keuntungan yang didapat bisa dua kali lipat. “Pasti sekarang banyak pengusaha hitam yang ngiler,” katanya.
Banyak pelabuhan tikus di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang bisa dimanfaatkan oleh para importir ilegal itu. Bisa jadi, kata dia, kenaikan harga beras saat ini juga sengaja diciptakan oleh mereka. Untuk itu, Winarno meminta pemerintah secepatnya menurunkan harga beras saat ini. “Jangan sampai nanti Maret pasokan berlebih dari dalam negeri plus dari impor ilegal,” kilahnya.
Winarno mengaku kenaikan harga beras saat ini tidak banyak dinikmati petani karena stoknya sudah banyak dijual di bulan November-Desember 2014. Itu terjadi karena akhir tahun lalu pemerintah Jokowi tidak menyalurkan raskin sama sekali. “Beda dengan zaman Presiden SBY, November-Desember 2013 masih menyalurkan raskin sehingga Januari-Februari 2014, saat harga naik, stok petani masih ada,” sebutnya,
Hal itu yang menyebabkan pasokan beras petani di Januari-Februari 2015 sangat kecil. Sementara pemerintah yang awalnya beniat tidak menyalurkan raskin di tahun 2015 akhirnya diputuskan penyaluran raskin sebesar 300 ribu ton. “Kebutuhan beras buat makan kita itu sekitar 2,5 juta ton perbulan, kalau Januari petani suplai satu juta ton, Februari dua juta ton memang kurang,” ungkapnya.
Dia berharap dengan gencarnya operasi pasar dan penyaluran raskin harga beras bisa segera turun. Namun dia mengingatkan Bulog agar tetap mengantisipasi penurunan harga secara drastis. Pasalnya, bulan Maret sudah memasuki panen raya. “Jangan digerojok terus tanpa perhitungan. Harapan kita harga beras bisa turun di Rp 8.000 perkilo, itu sudah baik buat petani juga buat konsumen,” tandasnya.
Pasalnya, jika dibandingkan dengan harga pembelian petani “(HPP) yang saat ini Rp 7.260 perkilo masih cukup menguntungkan. Hanya saja, dia berharap penurunan harga itu tidak kebablasan sehingga berada di bawah HPP. Jika itu terjadi maka petani bisa mengalami kerugian besar. “Bercocok tanam padi itu keutungannya kecil, kalau sampai dibawah Rp 7.260 perkilo bisa rugi kita,” tandasnya.
Dia mengambil contoh, pengeluruan yang harus dikeluarkan petani antara lain untuk “biaya tenaga kerja hampir 30 persen, pupuk 20 persen, benih 10 persen, pestisida 10 persen dan sisanya untuk biaya sewa lahan. “Sewa lahan itu hitungannya 3-4 ton gabah per hektar pertahun, jadi kalau harga gabah sekarang naik seiring harga beras maka biaya sewa lahannya juga naik,” terangnya.
Oleh karena itu jika harga beras terlalu turun dibawah HPP maka keuntungan petani menjadi kecil. Akibatnya petani akan kembali tidak bersemangat untuk menanam padi. “Tahun ini ada anggaran APBN untuk subsidi petani sekitar Rp 17 triliun untuk bantuan pupuk, benih dan lain-lain sehingga target produksi naik menjadi 73,4 juta ton dari tahun lalu yang 69,9 juta ton,” tuturnya
Direktur Jenderal Standarisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan, Widodo mengakui bahwa potensi penyelundupan beras melalui pelabuhan tikus cukup tinggi. Pasalnya Indonesia memiliki laut yang sangat luas sehingga memungkinkan kapal untuk bersandar dimana saja.”Banyak sungai-sungai di Sumatera yang bisa dimasuki kapal cukup besar. Mereka bisa saja bawa beras,” katanya.
Pihaknya mencatat, setidaknya ada lebih seratus pelabuhan “tikus” di SUmetara, belum lagi yang ada di Kalimantan dan Sulawesi. Hal ini yang membuat pengawasan barang yang beredar di akan sulit dibendung. “Kita kesulitan melakukan pengawasn barang di pelosok-pelosok karena memang jumlah pelabuhan tikus terlalu banyak, di Sumatera bagian timur ada 100-an, Batam ada puluhan, belum lagi Kalimantan,” sebutnya. ”
Menurut Widodo, mekanisme pengawasan barang itu ada beberapa macam antara lain di pelabuhan dan di pasaran. Untuk di pelabuhan itu yang berwenang adalah Bea Cukai. Sementara Kemendag bertugas mengewasi peredaran barang di pasaran.”Akan lebih sulit ketika barang sudah ada dipasaran. Karena bisa saja beras-beras itu dicampur dioplos sehingga tidak kelihatan asalanya dari mana,” jelasnya. (wir)
