“Kami kesulitan membebaskan lahan atau pohon milik masyarakat. Ini kami minta para stakeholder, masyarakat, perkebunan baik swasta maupun pemerintah untuk bersedia lahannya dilalui oleh tiang-tiang PLN,” tuturnya.
Begitu juga terhadap daerah-daerah pesisir di Nias, sambungnya, yang sulit diakses sehingga PLN harus mengoperasikan mesin untuk melistriki warga di sana. Tantangan selanjutnya, adalah soal perizinan yang mana beberapa tempat harus dilalui jaringan bukan merupakan lahan milik masyarakat atau perusahaan perkebunan, melainkan hutan lindung.
“Meski demikian, kita optimis pada Desember 2018 seluruh desa di wilayah Sumut sudah teraliri listrik. Selain karena didukung oleh anggaran, kontribusi dukungan juga datang dari berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah daerah terutama para bupati. Mereka sangat menyadari bahwa program ini untuk rakyat mereka. Sedangkan, PLN di sini hanya berperan sebagai pelaksana Public Service Obligation, bukan komersil,” katanya.
Dia menuturkan, saat ini Sumut sendiri sudah memiliki rasio elektrifikasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Sumatera, yakni 95 persen. Angka rasio itu menandakan hampir setiap kepala keluarga sudah mendapatkan listrik dan tinggal 5 persen saja yang belum.
“Angka rasio tersebut sudah tergolong tinggi, karena Riau saja misalnya masih memiliki rasio elektrifikasi sekitar 75 persen,” imbuhnya.
Sementara, Gubernur Sumut (Gubsu) Tengku Erry berharap agar seluruh desa yang ada di hingga ke pelosok dapat teraliri listrik. Sebab, listrik merupakan salah satu infrastruktur yang menopang pembangunan dan perekonomian dari suatu desa.
“Mudah-mudahan desa-desa kita yang jauh di pelosok penjuru tanah air dapat terang-benderang. Tentunya, ini berkat kerja keras kita semuanya dengan slogan kerja bersama terangi negeri kita khususnya Sumatera Utara yang kita cintai,” ucap Erry. (ris/ram)
