SUMUTPOS.CO – Penggunaan email pribadi oleh Hillary Clinton saat melakukan tugas sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat sedang dikaji karena kemungkinan melanggar peraturan.
Dari tahun 2009 hingga 2013, Clinton tidak memiliki email resmi pemerintah, seperti disampaikan Departemen Luar Negeri AS kepada koran The New York Times.
Undang-undang Pencatatan Federal mengharuskan email-email disimpan karena korespondensi pejabat pemerintah ditentukan sebagai catatan pemerintah.
Puluhan ribuan halaman email sudah diserahkan oleh staf Clinton namun bukan merupakan seluruh emailnya selama menjabat menlu.
Dokumen-dokumen pejabat pemerintah, kecuali yang tergolong rahasia, disimpan untuk bisa digunakan oleh wartawan, komite Kongres, dan para sejarawan.
Beberapa pejabat federal Amerika Serikat lainnya juga menggunakan email pribadi untuk korespondensi resmi namun dalam kasus Hillary Clinton penggunaan email pribadi amat meluas.
Beberapa lembaga pengamat pemerintah dan para mantan pejabat Badan Pencatatan dan Arsip Nasional mengatakan kepada New York Times bahwa penggunaan email pribadi oleh Clinton merupakan pelanggaran serius.
Beberapa pihak lain mengkhawatirkan email pribadi lebih gampang diretas oleh pihak ketiga.
Juru bicara Clinton, Nick Merrill, tidak menjelaskan alasan penggunaan email pribadi itu dan mengatakan Hillary Clinton sudah mematuhi ‘peraturan tertulis dan semangat yang ada dalam aturan tersebut’. (BBC)
SUMUTPOS.CO – Penggunaan email pribadi oleh Hillary Clinton saat melakukan tugas sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat sedang dikaji karena kemungkinan melanggar peraturan.
Dari tahun 2009 hingga 2013, Clinton tidak memiliki email resmi pemerintah, seperti disampaikan Departemen Luar Negeri AS kepada koran The New York Times.
Undang-undang Pencatatan Federal mengharuskan email-email disimpan karena korespondensi pejabat pemerintah ditentukan sebagai catatan pemerintah.
Puluhan ribuan halaman email sudah diserahkan oleh staf Clinton namun bukan merupakan seluruh emailnya selama menjabat menlu.
Dokumen-dokumen pejabat pemerintah, kecuali yang tergolong rahasia, disimpan untuk bisa digunakan oleh wartawan, komite Kongres, dan para sejarawan.
Beberapa pejabat federal Amerika Serikat lainnya juga menggunakan email pribadi untuk korespondensi resmi namun dalam kasus Hillary Clinton penggunaan email pribadi amat meluas.
Beberapa lembaga pengamat pemerintah dan para mantan pejabat Badan Pencatatan dan Arsip Nasional mengatakan kepada New York Times bahwa penggunaan email pribadi oleh Clinton merupakan pelanggaran serius.
Beberapa pihak lain mengkhawatirkan email pribadi lebih gampang diretas oleh pihak ketiga.
Juru bicara Clinton, Nick Merrill, tidak menjelaskan alasan penggunaan email pribadi itu dan mengatakan Hillary Clinton sudah mematuhi ‘peraturan tertulis dan semangat yang ada dalam aturan tersebut’. (BBC)
