BANGKOK, SUMUTPOS.CO – Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah tersebut mungkin cocok dengan nasib Yingluck Shinawatra. Mantan perdana menteri Thailand yang telah digulingkan itu harus menerima kenyataan pahit bertubi-tubi dalam waktu yang hampir bersamaan.
Pada Rabu (7/5), Mahkamah Konstitusi (MK) mencopot jabatannya sebagai perdana menteri. Dia dinyatakan bersalah karena terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Nah, kemarin (8/5) ganti keputusan panel dari Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC) Thailand menyatakan bahwa Yingluck juga terbukti bersalah atas kasus korupsi skema subsidi beras.
Dengan putusan tersebut, Yingluck mungkin bisa menghadapi tuduhan kriminalitas dan dihukum penjara. Sebab, kerugian negara akibat skema subsidi beras itu mencapai miliaran dolar. Jika dibawa ke pengadilan kriminal, Yingluck tidak hanya menghadapi kemungkinan ditahan, tetapi juga larangan berpolitik selama lima tahun.
Meski begitu, tim juri hingga kini belum memutuskan apakah Yingluck melanggar hukum kriminal atau tidak. “Skema subsidi beras tersebut penuh dengan risiko dan kelemahan di setiap level hingga mengakibatkan korupsi dan berdampak pada budget negara,” ujar Komisioner NACC Vicha Mahakun.
Skema subsidi beras diluncurkan Yingluck pada 2013. Saat itu pemerintah di bawah kepemimpinan Yingluck membeli beras dari petani lokal dengan harga lebih tinggi 50 persen dibandingkan dengan harga pasar. Program tersebut sukses mengangkat pamor Yingluck dan mengantarkannya menjabat kembali sebagai PM Thailand. Namun, program itu ternyata membuat negara merugi sekitar USD 9.2 miliar atau setara dengan Rp 105,9 triliun.
Rencananya, Komisi Anti Korupsi tersebut membawa putusan mereka ke senat. Jika senat nanti juga menyatakan bahwa Yingluck bersalah, adik dari Thaksin Shinawatra itu tidak akan bisa berpolitik lagi, paling tidak selama lima tahun mendatang. “Komisi melihat ada cukup bukti untuk mendakwa (Yingluck) dan mengajukan kasus ini ke senat,” ujar Kepala NACC Panthep Klanarongran.
Jika kasus tersebut dibawa ke ranah kriminal, Yingluck bisa jadi akan mengikuti jejak kakaknya. Yaitu, melarikan diri ke luar negeri. Thaksin kini tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas kasus korupsi yang menderanya setelah dia digulingkan militer pada 2006.
Sementara itu, para demonstran di Bangkok menuturkan, keluarga Shinawatra telah meracun Thailand dengan korupsi. Mereka meminta ada pemerintahan yang baru secepatnya. Jika tidak, mereka akan bertindak sendiri. “Besok (hari ini Red) kami akan mengambil langkah-langkah terkait dengan pengangkatan pemerintah yang baru,” kata juru bicara demonstran Akanat Promphan. Menurut dia, legitimasi pemerintah kini telah hilang.
Beberapa pihak memprediksi bahwa kondisi di Thailand akan kian memanas. Sebab, dengan lengsernya Yingluck, banyak pihak yang ingin menggantikan jabatannya. Pendukung Yingluck maupun oposisi bakal bersitegang memutuskan siapa yang bakal duduk di kursi PM selanjutnya. Padahal, saat ini jabatan tersebut sudah dipegang wakil PM Thailand Niwatthamrong Boonsongphaisan. (AFP/AP/The Wall Street Journal/sha/c15/tia)
