KUALA LUMPUR– Anggota parlemen Malaysia Kalam Salan memakai Bahasa Jawa untuk menyampaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia mendesak pemerintah Indonesia menghentikan karhutla dan mencegah kejadian serupa berulang setiap tahun.
Anggota parlemen dari Sabak Bernam, Selangor, Malaysia, itu menyampaikan pesan tersebut dalam debat anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia pada Rabu (21/10). Penggunaan Bahasa Jawa menjadi sorotan karena Kalam menilai para pemimpin Indonesia mungkin tidak memahami bahasa Melayu.
Dikutip dari The Star, Kalam meminta Prabowo mengambil tindakan segera untuk memadamkan api dan menghentikan praktik pembakaran yang memicu kabut asap. ”Pak Prabowo, tolong masalah iki enggal ditangani, kobongan alas kudu dipataeni. Ojok meneh-meneh nganti saben tahun Malaysia lan Indonesia podo nandang susah mergo asep (Pak Prabowo, tolong masalah itu segera ditangani, kebakaran hutan harus dipadamkan. Jangan lagi setiap tahun Malaysia dan Indonesia menghadapi kesulitan karena asap),” kata Kalam dalam pidatonya.
Kalam juga menyoroti pernyataan seorang pejabat Indonesia yang menyebut hutan Indonesia selama ini turut memasok oksigen bagi Malaysia. Pernyataan itu dinilai tidak tepat. Karena dinilai sebagai bahan candaan saat rakyat sedang menghadapi dampak kabut asap. ”Lha, alas Malaysia kuwi opo mung teko plastik, ora iso ngasilke oksigen? (Apakah hutan di Malaysia terbuat dari plastik? Tidak bisa menghasilkan oksigen?)” kata dia.
Lebih dari itu, Kalam juga meminta pemerintah Malaysia menggunakan jalur diplomatik untuk mendorong Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN tahun ini. Terutama memperkuat penanganan kabut asap lintas negara. Dia mengusulkan untuk memperkuat penegakan hukum bersama, membangun sistem peringatan dini regional dengan pemantauan satelit dan data titik panas secara waktu nyata, serta membentuk tim tanggap darurat regional.
Upaya Pemerintah
Dikonfirmasi atas kritik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mengatakan, Indonesia memahami dampak kabut asap yang dirasakan negara-negara tetangga. ”Saya kira apa yang dirasakan oleh negara-negara tetangga juga yang paling pertama merasakannya adalah kita,” ujarnya di kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin (22/10).
Pemerintah terus mengintensifkan penanganan karhutla. Misalnya dengan mengerahkan 35 helikopter untuk operasi udara, termasuk water bombing. Pesawat TNI digunakan dalam operasi modifikasi cuaca melalui penaburan dry ice dan NaCl. Juga puluhan ribu personel untuk memadamkan api secara langsung.
”Karena sejauh ini, semuanya bisa kita penuhi, dan tentu saja upaya-upaya yang kita lakukan juga akan terus kita tingkatkan,” katanya.
Pemerintah, kata Sugiono, mengerahkan 71.000 personel dan menyalurkan bantuan Rp 1,235 triliun untuk penanganan di daerah terdampak. Di antaranya untuk pelayanan kesehatan, pembagian masker, oksigen portabel, hingga fasilitas atau sarana pemulihan seperti rumah oksigen. Juga penambahan perlengkapan diri atau alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, pembuatan sumur bor, hingga operasional dan mobilisasi personel dalam rangka pemadaman karhutla.
”Prioritas berikutnya, bantuan pemerintah pusat tersebut diperuntukkan untuk dukungan logistik bagi para personel yang terlibat di dalam upaya pemadaman karhutla ini,” jelasnya.
Sebelas Perusahaan Jadi Tersangka
Bareskrim Polri saat ini tengah menaikkan status 98 laporan polisi terkait kejahatan lingkungan oleh korporasi ke tahap penyidikan. Hasilnya, sebelas perusahaan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya berafiliasi dengan Penanaman Modal Asing.
”Semuanya masih dalam proses penyidikan lebih lanjut,” terang Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
Dia menyebut dalam waktu dekat, Bareskrim Polri juga akan menetapkan tersangka perorangan. ”Baik itu pemilik perusahaan maupun pemegang sahamnya yang harus bertanggung jawab atas terjadinya karhutla di Indonesia,” tegasnya.
Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, penanganan kasus karhutla serta kerusakan lingkungan diarahkan pada standar baru. Sanksi hukum maupun penanganan pidana tidak lagi cukup untuk menyelesaikan persoalan. Penegakan hukum wajib berorientasi pada pengembalian kesehatan ekosistem dan pemulihan lingkungan yang telah rusak.
”Hukum tanpa sains akan buta, dan sains tanpa hukum akan lumpuh,” tegas Jumhur. Pada awal 2026, negara mengajukan gugatan terhadap enam perusahaan atas dugaan kerusakan lingkungan seluas lebih dari 2.500 hektare di Sumatera Utara. Nilai gugatan mencapai Rp4,8 triliun.
Desakan Karhutla Bencana Nasional
Ratusan masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik pemerintah, termasuk menuntut karhutla dijadikan sebagai bencana nasional. Massa aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, kemarin (22/10) itu mengenakan baju serba hitam.
Koordinator aksi Daniel Situmurang mengatakan, kritik tajam diarahkan pada penanganan karhutla di sejumlah daerah, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Timur. Sebaran kabut asap yang meluas hingga Singapura dan Malaysia dinilai berpotensi memicu persoalan diplomatik selain krisis ekologis. ”Yang dibutuhkan masyarakat adalah langkah konkret dan preventif, bukan sekadar menunggu faktor alam,” tegas mahasiswa Universitas Airlangga tersebut.
Di sisi lain, belum ditetapkannya status karhutla sebagai bencana nasional dinilai menyulitkan koordinasi di daerah. Hal tersebut membuat pemerintah daerah dan relawan menghadapi kendala operasional akibat keterbatasan armada serta anggaran.
Selain itu, mereka juga menuntut penegakan supremasi sipil. Mereka mendesak pemerintah untuk mengembalikan peran militer sesuai tugas pokok dan fungsinya serta membatasi keterlibatan dalam ranah sipil. Selain itu juga ada tuntutan penghentian program MBG dan KDKMP karena dinilai tidak berjalan efektif. ”Dan terakhir, kami mendesak pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya,” ucapnya.
Lagi, Relawan Karhutla Meninggal
Relawan pemadam karhutla yang meninggal bertambah. Pada Rabu (21/10), Nurdin, 50, anggota BPK Kayu Bulan, meninggal setelah bertugas memadamkan karhutla di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, ada lima relawan pemadam karhutla yang meninggal usai menangani kebakaran di kawasan Bromo, Jawa Timur.
Radar Banjarmasin Grup Jawa Pos melaporkan Nurdin sempat mengeluhkan sesak napas dan nyeri dada di lokasi karhutla. Kondisinya memburuk hingga akhirnya meninggal dalam perjalanan menuju Klinik Setara, Handil Bakti. ”Sekitar pukul 13.00 Wita kami sampai di lokasi. Korban turun untuk memadamkan api bersama beberapa orang lainnya. Kurang lebih satu jam bekerja, korban mengeluh sesak napas dan sakit dada,” cerita Iskandar, 53, relawan Damkar Sarimi di Jalan Sultan Adam.
Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Nurdin. Ia datang ke Klinik Setara dan mengingatkan seluruh relawan pemadam kebakaran agar mengutamakan keselamatan saat bertugas. ”Kami memohon dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk bersama-sama menanggulangi karhutla di Barito Kuala,” jelas dia.
Sementara itu, karhutla juga masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapin, Kamis (22/10). Di Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, api merembet ke kandang ayam milik H. Baihaqi. Sekitar 3.200 ekor ayam terdampak. ”Kerugian akibat kejadian itu diperkirakan mencapai Rp250 juta,” kata Kepala Pelaksana BPBD Tapin Muhammad Nor. (mia/wan/lyn/idr/ian/mln/ras/jun/jpg)
