26.7 C
Medan
Sunday, May 19, 2024

Sicanang Jadi Wisata Mangrove

Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM meninjau pembangunan jembatan  di Kampung Sentosa, Lingkungan XX, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan atau lebih dikenal dengan sebutan Sicanang Kering, Senin (2/1) lalu.

Saat kunjungan ke Kelurahan Belawan Sicanang, Rahudman mengatakan, ingin menjadikan kawasan Sicanang menjadi wisata mangrove. Untuk mewujudkannya, telah dilakukan sejumlah pembenahan mulai perbaikan infrastruktur jalan maupun jembatan.

Di samping itu, Rahudman akan meninjau ulang seluruh izin tambak yang ada di kawasan tersebut, karena tidak membawa keuntungan bagi warga setempat dan kehadiran tambak merusak lingkungan sekitar.
Pembangunan jembatan, kata Rahudman, dilakukan dalam rangka membangun utilitas sehingga akses keluar dan masuk semakin lancar.

Masih Rahudman, akhir Januari ini, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, akan mengunjungi kawasan Sicanang untuk pencanangan penanaman mangrove. Sejauh ini, Rahudman mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi untuk pencanangan tersebut. “Untuk lokasinya masih dicari Camat Medan Belawan dan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan,” ujarnya.

Dijelaskannya, Sicanang akan dijadikan kawasan resepan. Untuk itu, kawasan Sicanang tidak sembarangan lagi dijadikan lokasi tambak. “Jadi saya akan tinjau kembali semua izin tambak yang ada di kawasan ini,” tegasnya.
Dengan begitu, lanjut Rahudman, dirinya segera menginstruksikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Kadis Distanla Kota Medan untuk meninjau ulang izin tambak yang ada saat ini. Rahudman meminta kepada pengusaha, apa dasar pengusaha tambak membuka tambak di kawasan Sicanang. “Kawasan ini harus dilestarikan. Jangan mereka merusak lingkungan,” tegasnya.

Untuk membangun kawasan Sicanang, tambah Rahudman, pihaknya  telah menyiapkan anggaran yang bakal dipergunakan untuk pembetonan badan jalan atau tarub. Pembangunan itu dilakukan agar kawasan Sicanang tidak tertinggal .

Diketahui, pembangunan jembatan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi jembatan sudah  terbangun. Jembatan yang dibangun itu panjangnya lebih dari 15 meter. Jika jembatan selesai dibangun, maka akses masuk maupun keluar kawasan ini semakin lancar. Dengan demikian, masyarakat sekitar akan merasakan sentuhan pembangunan yang tengah gencar dilakukan Pemko Medan saat ini. (adl)

Anggota DPRD Medan Pemko Harus Serius

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V HT Bahrumsyah mengatakan, jika Pemko Medan memang serius menetapkan Sicanang sebagai kawasan wisata mangrove, tidak boleh lagi ada izin mendirikan bangunan atau usaha lainnya seperti yang terjadi selama ini.

“Dulu ada tiga lokasi yang jadi kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yaitu Belawan Bahari, Bagan Deli, dan Belawan II, tapi sekarang berubah menjadi kawasan industri dengan adanya usaha depo container milik swasta dan lainnya. Kalau memang serius, kawasan Sicanang itu harus bersih dari industri. Jangan sampai tiba-tiba terjadi perubahan peruntukkan yang membuat kawasan wisata berubah fungsi,” katanya.

Pada kawasan Sicanang, lanjutnya, diperkirakan hanya berkisar lima hektar. Dan itupun dipertanyakan kepemilikannya. Setahu dia, sudah ada pemilik lahan di kawasan Sicanang tersebut, hanya saja dibiarkan pemiliknya begitu saja. “Sebagian lagi memang milik petani tambak yang ada di sana. Itu harus diperhatikan Pemko, jadi program ini bisa berjalan sukses,” ujarnya.

Dari DPRD Medan, lanjut dia, Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW), harus menyelamatkan kawasan mangrove ini dengan melakukan pemetaan secara langsung. Jangan sampai, program ini justru merugikan satu pihak terutama petani tambak. “Saya katakan begitu karena di kawasan Sicanang banyak petani tambak. Jangan sampai ketika sudah dijadikan kawasan mangrove, petani digusur dari kawasan itu,” pungkasnya.(adl)

Pengamat Lingkungan Hidup Libatkan Warga Setempat

Keinginan Wali Kota Medan Rahudman Harahap menjadikan Sicanang menjadi wisata mangrove disambut positif pengamat lingkungan, salah satunya Jaya Arjuna.

Menurut Jaya, adanya kawasan wisata mangrove sangat efektif melindungi ekosistem laut. Tetapi diharapkan, untuk penanaman bibit bakaunya diserahkan ke masyarakat sekaligus dengan bibit udang dan kepiting agar warga merasa memiliki dengan membina dan merawat hutan mangrove tersebut.

“Biar pemko dan masyarakat saling menguntungkan,” kata Jaya Arjuna, Rabu (4/1) siang.

Selain itu, lanjut Arjuna, lokasi hutan mangrove yang rencananya akan dijadikan tempat wisata mempunyai nilai sejarah tinggi untuk Kota Medan. “Pada abad ke 13, kawasan itu menjadi kawasan nasional karena daerah itu merupakan perkampungan warga keturunan (Tionghoa),” jelasnya.

Ditambahkannya, Pemko Medan dalam melakukan pembenahan di kawasan tersebut harus berhati-hati agar tidak merusak nilai sejarah yang tinggi di kawasan tersebut. “Untuk nilai sejarahnya, harus diselamatkan dahulu, karena nilai sejarah di kawasan tersebut sangat tinggi. Untuk itu dukungan masyarakat harus lebih diuntungkan di kawasan tersebut agar dapat berpadu antara masyarakat dan Pemko Medan,” sarannya.(adl)

Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM meninjau pembangunan jembatan  di Kampung Sentosa, Lingkungan XX, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan atau lebih dikenal dengan sebutan Sicanang Kering, Senin (2/1) lalu.

Saat kunjungan ke Kelurahan Belawan Sicanang, Rahudman mengatakan, ingin menjadikan kawasan Sicanang menjadi wisata mangrove. Untuk mewujudkannya, telah dilakukan sejumlah pembenahan mulai perbaikan infrastruktur jalan maupun jembatan.

Di samping itu, Rahudman akan meninjau ulang seluruh izin tambak yang ada di kawasan tersebut, karena tidak membawa keuntungan bagi warga setempat dan kehadiran tambak merusak lingkungan sekitar.
Pembangunan jembatan, kata Rahudman, dilakukan dalam rangka membangun utilitas sehingga akses keluar dan masuk semakin lancar.

Masih Rahudman, akhir Januari ini, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, akan mengunjungi kawasan Sicanang untuk pencanangan penanaman mangrove. Sejauh ini, Rahudman mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi untuk pencanangan tersebut. “Untuk lokasinya masih dicari Camat Medan Belawan dan Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan,” ujarnya.

Dijelaskannya, Sicanang akan dijadikan kawasan resepan. Untuk itu, kawasan Sicanang tidak sembarangan lagi dijadikan lokasi tambak. “Jadi saya akan tinjau kembali semua izin tambak yang ada di kawasan ini,” tegasnya.
Dengan begitu, lanjut Rahudman, dirinya segera menginstruksikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Kadis Distanla Kota Medan untuk meninjau ulang izin tambak yang ada saat ini. Rahudman meminta kepada pengusaha, apa dasar pengusaha tambak membuka tambak di kawasan Sicanang. “Kawasan ini harus dilestarikan. Jangan mereka merusak lingkungan,” tegasnya.

Untuk membangun kawasan Sicanang, tambah Rahudman, pihaknya  telah menyiapkan anggaran yang bakal dipergunakan untuk pembetonan badan jalan atau tarub. Pembangunan itu dilakukan agar kawasan Sicanang tidak tertinggal .

Diketahui, pembangunan jembatan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi jembatan sudah  terbangun. Jembatan yang dibangun itu panjangnya lebih dari 15 meter. Jika jembatan selesai dibangun, maka akses masuk maupun keluar kawasan ini semakin lancar. Dengan demikian, masyarakat sekitar akan merasakan sentuhan pembangunan yang tengah gencar dilakukan Pemko Medan saat ini. (adl)

Anggota DPRD Medan Pemko Harus Serius

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V HT Bahrumsyah mengatakan, jika Pemko Medan memang serius menetapkan Sicanang sebagai kawasan wisata mangrove, tidak boleh lagi ada izin mendirikan bangunan atau usaha lainnya seperti yang terjadi selama ini.

“Dulu ada tiga lokasi yang jadi kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yaitu Belawan Bahari, Bagan Deli, dan Belawan II, tapi sekarang berubah menjadi kawasan industri dengan adanya usaha depo container milik swasta dan lainnya. Kalau memang serius, kawasan Sicanang itu harus bersih dari industri. Jangan sampai tiba-tiba terjadi perubahan peruntukkan yang membuat kawasan wisata berubah fungsi,” katanya.

Pada kawasan Sicanang, lanjutnya, diperkirakan hanya berkisar lima hektar. Dan itupun dipertanyakan kepemilikannya. Setahu dia, sudah ada pemilik lahan di kawasan Sicanang tersebut, hanya saja dibiarkan pemiliknya begitu saja. “Sebagian lagi memang milik petani tambak yang ada di sana. Itu harus diperhatikan Pemko, jadi program ini bisa berjalan sukses,” ujarnya.

Dari DPRD Medan, lanjut dia, Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW), harus menyelamatkan kawasan mangrove ini dengan melakukan pemetaan secara langsung. Jangan sampai, program ini justru merugikan satu pihak terutama petani tambak. “Saya katakan begitu karena di kawasan Sicanang banyak petani tambak. Jangan sampai ketika sudah dijadikan kawasan mangrove, petani digusur dari kawasan itu,” pungkasnya.(adl)

Pengamat Lingkungan Hidup Libatkan Warga Setempat

Keinginan Wali Kota Medan Rahudman Harahap menjadikan Sicanang menjadi wisata mangrove disambut positif pengamat lingkungan, salah satunya Jaya Arjuna.

Menurut Jaya, adanya kawasan wisata mangrove sangat efektif melindungi ekosistem laut. Tetapi diharapkan, untuk penanaman bibit bakaunya diserahkan ke masyarakat sekaligus dengan bibit udang dan kepiting agar warga merasa memiliki dengan membina dan merawat hutan mangrove tersebut.

“Biar pemko dan masyarakat saling menguntungkan,” kata Jaya Arjuna, Rabu (4/1) siang.

Selain itu, lanjut Arjuna, lokasi hutan mangrove yang rencananya akan dijadikan tempat wisata mempunyai nilai sejarah tinggi untuk Kota Medan. “Pada abad ke 13, kawasan itu menjadi kawasan nasional karena daerah itu merupakan perkampungan warga keturunan (Tionghoa),” jelasnya.

Ditambahkannya, Pemko Medan dalam melakukan pembenahan di kawasan tersebut harus berhati-hati agar tidak merusak nilai sejarah yang tinggi di kawasan tersebut. “Untuk nilai sejarahnya, harus diselamatkan dahulu, karena nilai sejarah di kawasan tersebut sangat tinggi. Untuk itu dukungan masyarakat harus lebih diuntungkan di kawasan tersebut agar dapat berpadu antara masyarakat dan Pemko Medan,” sarannya.(adl)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/