MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi tenaga honorer di lingkungan Pemprovsu yang kerjanya melempem bahkan malas-malasan, atau tak maksimal, bakal terjaring evaluasi kinerja dengan pemutusan kontrak.
Pasalnya, Biro Umun dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tengah melakukan evaluasi kinerja terhadap semua tenaga honorer di wilayah kerjanya. Hasil evaluasi tersebut baru akan diserahkan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada akhir 2019 nanti.
“Sekarang semuanya sedang dievaluasi. Mana saja yang kinerjanya sudah baik dan perlu dipacu lagi, semua sudah ada catatan-catatannya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Dwi Endah Purwanti menjawab Sumut Pos, Rabu (31/7).
Sejak awal, lanjut Dwi, ketika muncul pernyataan Gubsu Edy akan mengurangi tenaga honorer dan outsourcing di lingkungan Pemprovsu, pihaknya sudah memperingatkan semua tenaga honorer yang bekerja saat ini. Di mana, nantinya, pengurangan terhadap mereka akan diberlakukan berdasarkan kinerja.
“Kalau hasil evaluasi kami, terutama di kepala-kepala bagian, sudah memiliki catatan-catatan untuk itu. Tapi tentunya akan kita evaluasi terus sampai akhir tahun anggaran,” katanya.
Apakah dari perjalanan evaluasi yang dilakukan saat ini banyak tenaga honorer yang memenuhi kriteria? Dwi, yang juga Kabag Pengadaan dan Perawatan Biro Umum dan Perlengkapan, menyebut cukup banyak. “Banyak (yang penuhi kriteria). Kadang tidak sedikit dari mereka itu yang dibutuhkan. Terutama yang berkenaan dengan penggunaan IT (informasi teknologi), itu sangat dibutuhkan,” katanya.
Ia mengklaim, sedari awal pihaknya juga telah selektif memilih para tenaga honorer yang dibutuhkan tersebut. Karenanya, jika melihat penerapan kebijakan pemangkasan terhadap mereka nantinya, Biro Umum dan Perlengkapan tentu akan lebih intensif menilai kinerja para tenaga honor itu.
“Apakah masih bisa dikurangi atau sudah sesuai jumlahnya dengan beban kerjanya, ini yang terus kami evaluasi sekarang. Artinya kami ingin menyesuaikan beban kerja dan jumlah tenaga kerja itu sama,” katanya.
Sebelumnya ia pernah menegaskan, pihaknya siap mengikuti keinginan gubernur ihwal penerapan kebijakan pemangkasan tenaga honorer. “Pada prinsipnya kami siap mengikuti arahan gubernur, sembari mempertimbangkan siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang tidak,” katanya.
Diketahui, Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemprovsu yang memiliki banyak tenaga honorer, ketimbang OPD lain. Sehingga wajar saja bila saat ini mereka sedang melakukan upaya evaluasi kinerja internal soal para honorer tersebut.
Dwi menyebutkan, saat ini tenaga honorer yang bekerja di kantor Gubsu berjumlah 241 orang dengan gaji setiap bulan senilai Rp2,5 juta. Menurutnya, tenaga honorer itu ada berbagai macam jenisnya, tergantung dari apa jenis pekerjaan yang dikerjakannya. “Seperti di bagian pengadaan tempat saya di Biro Umum ada 12 orang. Tenaga pengangkut barang, penjaga gudang dan lain-lain,” ujarnya.
Sementara itu sebelumnya, Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap menyampaikan soal penerapan kebijakan pemangkasan tenaga honorer masih dalam tahap evaluasi. “Kita kemarin itukan masih mendata. Apa kelanjutannya nanti kita tunggu petunjuk pimpinan. Jadi sekarang ini masih dalam tahap evaluasi,” katanya.
Ia menambahkan, pada mulanya terkait hal ini pihaknya tidak tahu menahu. Namun karena sudah terlalu banyak jumlah tenaga honorer yang ada, pihaknya jadi ikut terlibat melakukan pendataan.
“Lalu sudah kita surati dan sebenarnya berapa sih kebutuhan di masing-masing OPD. Tapi rapat mengenai ini kami belum tahu lagi kapan, dan masih menunggu arahan selanjutnya juga. Dan sekarang masih dalam tahap pendataanlah,” pungkasnya. (prn/ila)
