MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan kerja sama penandatanganan komitmen bersama 24 kampus lainnya dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut, di Hotel Santika Primere Dyandra Medan, Kamis (1/8).
Rektor USU, Dr Muryanto Amin SSos MSi mengatakan, hal ini merupakan ide dari USU ke Kedaireka yang pihaknya sebagai koordinator sesuai kesepakatan, yakni 10 kabupaten/kota di Sumut.
“Ini menjadi upaya pihak kampus mengajak Stakeholder terutama BKKBN untuk menurunkan angka stunting, dengan menentukan satu program yang bisa memberikan banyak manfaat,” ujarnya usai berlangsungmya acara.
Kemudian, lanjutnya, pihaknya juga menggerakan mahasiswa untuk diterjunkan ke program Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta dosen, baik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).
“Selanjutnya, mengundang 25 perguruan tinggi hingga nanti selesai di Desember 2022, harapannya dapat melanjutkannya langsung ke Pemerintah Daerah (Pemda) dengan perguruan tinggi yang ada di daerah. Kita bisa menyupportnya terus menerus. Ini akan kita laksanakan hingga angka stunting turun ke 14 persen, dan nantinya di tahun depan akan kita ajukan lagi untuk program lanjutannya,” jelasnya.
Muryanto mengungkapkan, akan melakukan aksi turun ke lapangan, melalui implementasi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). “Kita mengajak para ibu, pasangan menikah serta ibu hamil agar menggunakan pangan lokal, sebagai upaya mengatasi manajemen resiko stunting untuk menciptakan anak berkualitas (Martabe),” tandasnya.
Hal senada dikatakan Ketua Program, Dr dr Juliandi Harahap MA Sp KKLP. Dia menyebutkan, program penurunan stunting telah dilakukan sejak 2018, namun realisasinya di 2021. Ada 10 Kabupaten/Kota sesuai Kedaireka, di antaranya Kabupaten Mandailingnatal (Madina), Pakpakbharat, Padanglawas (Palas) dan Dairi.
“Sebenarnya 25 perguruan tinggi ini bekerja di 25 kabupaten/kota, tetapi karena fokus Kedaireka, sehingga diutamakan 10 kabupaten/kota. Sedangkan untuk 15 kabupaten/kota lainnya, kita tetap bekerja sama dengan BKKBN,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Rektor Bidang Kesehatan, Prof dr Fasli Jalal Sp GK PhD mengungkapkan, pihaknya sedang menerapkan 4 sehat 5 sempurna sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Tetapi, saat ini oleh Badan Pangan Nasional menjadi beragam, bergizi seimbang dan aman (BBSA). “Inilah menjadi pegangan Forum Rektor dan Dashat. Kita merasa bersyukur, salah satu yang paling banyak keterlibatan anggota Forum Rektor di Indonesia, adalah Sumut. Karena berhasil mengajak 25 perguruan tinggi di bawah koordinator Rektor USU untuk membantu 25 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Dia berharap, di tahun-tahun mendatang semua kabupaten/kota mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi. “Sesuai Keppres, di 2024 mendatang, 514 kabupaten/kota wajib mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi. Inilah Forum Rektor berupaya merealisasikannya,” tukasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, M Irzal memaparkan, dalam rangka penurunan stunting harus berkolaborasi, termasuk dengan perguruan tinggi dan media. Oleh karena itu, USU sudah menjadi koordinatornya, maka akan dilaksanakan di 25 kabupaten/kota. Namun untuk 33 kabupaten/kota tetap digarap, sebab setiap wilayah ada angka stuntingnya.
“Mudah-mudahan koordinasi dengan perguruan tinggi, angka stunting dapat turun. Karena itu ada Dashat, agar masyarakat dapat berperilaku memanfaatkan makanan lokal menjadi makanan bergizi,” harapnya.
Adapun, terkait angka stunting di Sumut, pihaknya membagi 3 kategori sesuai data SSGI BKKBN Tahun 2021, yakni merah, kuning dan hijau. Warna merah berarti di atas 35 persen. “Untuk di Sumut, dalam hal ini yang tertinggi adalah Madina 47,7 persen, Palas 40,8 persen, Pakpakbharat 40 persen. Nah, ini masuk 3 besar angka stunting tertinggi dan menjadi faktor perhatian kita,” pungkasnya. (dwi/azw)
