MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN menganggap perlu menjelaskan rencana kenaikan daya listrik yang sempat diragukan Ketua Komisi VII DPR-RI Gus iRawan Pasaribu akan menyebabkan konsumsi listrik menjadi boros dan beban masyarakat tambah berat karena biaya abonemen tinggi.
Namun dalam pertemuan dengan GM PLN wilayah Sumut Feby Joko Priharto, anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Sumut tersebut mendapat penjelasan lebih detil. Gus Irawan Pasaribu sebelumnya mengatakan rencana kenaikan daya pelanggan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA dan 3.300 VA, 4.400, menjadi 5.500 VA membebani.
“Awalnya saya ingin menegaskan apa pun yang membebani masyarakat terutama soal tarif listrik tidak kita biarkan. Komisi VII benar-benar menentang rencana tersebut. Kemudian satu lagi yang kita khawatir terjadinya pemakaian listrik besar-besaran. Tidak terkontrol,” jelasnya.
Kemudian, kata Gus Irawan, kenaikan daya menggangu jargon hemat energi yang selama ini digaungkan. “Dulu pejabat diajak hemat. Semua tekanan AC saja diatur waktu on off-nya. Saya masih ingat sekali waktu jadi direktur Utama Bank Sumut semua dibatasi. Bahkan jas pejabat pun diatur jangan terlalu tebal sehingga tidak perlu menggunakan AC terlalu dingin,” tuturnya.
Dengan memberi daya lebih besar kepada masyarakat tentu hal tersebut (hemat energi) terabaikan, jelasnya. “Karena tidak ada lagi batasan,” kata Gus Irawan Pasaribu.
Atas kondisi tersebut, kemudian GM PLN wilayah Sumut Feby Joko Priharto bertemu dengan Gus Irawan Pasaribu di Hotel Aryaduta kemarin untuk menjelaskan rencana kenaikan dan tentu saja menyelesaikan informasi simpang siur tentang kenaikan daya.
Menurut Feby Joko, penyesuaian tersebut sebenarnya sama dengan program tambah daya gratis. “Tidak ada yang berubah dengan kenaikan daya. Biaya abonemen atau yang diistilahkan biaya beban tetap sama sesuai golongan penggunaan masyarakat. Kalau selama ini mereka pakai listrik 1.300 VA nanti sesuai hitungan jam pemakaian. Biaya beban atau abonemennya sama,”kata dia.
Malah, lanjutnya, untungnya ketika mereka yang 1.300 VA butuh listrik lebih besar tidak perlu lagi mengajukan penambahan daya. “Tiba-tiba ada acara di rumah dan butuh listrik jumlah besar tak perlu mengajukan tambah daya. atau masyarakat tak lagi mencoba-coba mengganti MCB (mini circuit breaker) sendiri. Sudah cukup dengan listrik yang diberikan PLN,” jelasnya.
Hal kedua, lanjut Feby, penambahan daya sekaligus mendorong penggunaan listrik karena konsumsi Indonesia masih kalah dengan negara-negara ASEAN. “Konsumsi listrik kita per kapita per tahun malah kalah dari Vietnam. Di sana konsumsi listriknya sudah 1.300 Kwh per kapita per tahun. Thailand sudah lebih tinggi yaitu 2.300 kwh. Kita hanya sedikit di atas Thailand yang konsumsi listriknya 0,8 (800) kwh per kapita per tahun,” jelasnya.
Dia mengatakan dorongan penggunaan listrik tentu bukan untuk pemborosan. “Kita ingin memudahkan masyarakat lantas mendorong pemakaian listrik ke sektor produktif. Misalnya usaha-usaha rumah tangga harus bermunculan. Home industry harus berkembang atas bertambahnya daya listrik. Misalnya usaha konveksi, tukang pangkas, kuliner, dan program pemberdayaan harus bertumbuh di masyarakat,” jelas Feby lagi.
Bahkan, menurutnya, dari penjelasan Gus Irawan Pasaribu yang sedang mengembangkan budidaya tanaman hidroponik di Sei Mencirim Sunggal, menggunakan listrik untuk usaha produktif patut dikembangkan. “Contohnya ya usaha hidroponik,” jelasnya.
