Jangan Ulang Kesalahan
Sementara itu, kalangan dewan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) untuk serius mempersiapkan tahapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online (daring) 2018. Hal ini mengingat tahun lalu, ratusan siswa menjadi korban akibat ketidaksiapan oknum aparatur dan sistem yang dibangun.
Anggota Komisi E DPRD Sumut Ahmadan Harahap mengatakan bahwa tahun lalu, ratusan siswa menjadi korban akibat sistem penerimaan siswa secara online diduga tidak dijalankan sebagaimana semestinya oleh petugas terkait. Sehingga meskipun tahapannya sudah disusun, namun tetap terjadi masalah yang hingga kini belum jelas solusi penyelesaiannya.
“Kita meminta agar pemerintah provinsi (Pemprov) khsusunya Disdik Sumut untuk benar-benar mempersiapkan sistem PPDB online tersebut. Karena tahun lalui, sudah dibuat sistemnya, tetapi tetap saja bermasalah akibat petugas yang sepertinya tidak siap,” sebut Ahmadan kepada Sumut Pos, Rabu (2/5).
Selain mempersiapkan sistem penerimaan siswa baru secara online, politisi PPP ini juga meminta agar penerapan zonasi atau rayonisasi sesuai alamat tempat tinggal yang berdekatan dengan sekolah, dapat diterapkan. Sehingga tujuan pemerataan pendidikan serta meniadakan istilah sekolah favorit bisa benar-benar berjalan.
“Kalau sudah online, berarti kan harus transparan tahapannya. Jadi kami minta benar-benar itu dijalankan. Kalua memang ada ketentuan rayonisasi, ya jangan lagi ada orang dari luar rayon diterima di sekolah tertentu, misalnya SMA Nergeri 1 yang selama ini jadi sekolah favorit,” katanya.
Untuk itu, Ahmadan mengingatkan Disdik Sumut agar tida main-main soal sistem PPDB online yang dibangun dengan harapan, seleksi penerimaan siswa baru bisa berjalan adil sesuai kemampuan akademik masing-masing. Namun yang terpenting, tidak ada lagi muncul masalah seperti tahun sebelumnya yang membuat nama baik penidikan di Sumut menjadi kurang baik.
“Kalau sampai terulang lagi, ya menurut kita bisa saja ini main-main. Makanya kami juga akan panggil Dinas Pendidikan untuk melihat sejauh mana persiapan mereka nanti. Ini bentuk pengawasan kami agar PPDB online berjalan transparan dan jujur,” pungkasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi E Darmawansyah Sembiring berharap pelaksanaan PPDB berbasis online yang akan datang dalam beberapa waktu kedepan, bisa lebih baik. Hal ini mengingat karena penerapannya baru dijalankan tahun lalu. Sehingga kesalahan dan persoalan menjadi hal yang wajar.
“Kita harapkan masalah yang terjadi pada tahun lalu itu tidak terulang lagi di tahun ini. Kalau kita di dewan, secara lembaga sudah komitmen tidak akan terlibat dalam ‘titip menitip’ siswa di PPDB. Biarkan semuanya sejalan sesuai aturan dan sistem yang ada. Jadi yang lulus itu, berdasarkan kemampuannya,” kata Darmawansyah. (gus/bal)
