Sejumlah nelayan saat beraktivitas di Bagan Deli Medan Belawan. Ada 30 persen warga niskin di Medan Utara.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan masih tinggi untuk Kota Medan khususnya di wilayah utara, yakni 30 persen. Hal ini mematik rasa keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Kita prihatin melihatnya, kalau terus dalam 10 tahun terakhir ada 30 persen kemiskinan, berarti nggak ada upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Panitia Khusus Ranperda PAPBD 2017, Muhammad Nasir dalam rapat pembahasan Ranperda PAPBD 2017, bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan di Ruang Badan Angggaran, Rabu (4/10).
Pihaknya mendorong Pemerintah Kota Medan melakukan penanganan masalah pengentasan kemiskinan secara komprehensif, bukan parsial. Sebab, Medan Utara sejatinya menjadi salah satu pintu gerbang perekonomian di Indonesia. Apalagi sejumlah sumber pendapatan telah tumbuh dikawasan itu, seperti PT Pelindo, Pertamina, PLN dan perusahan swasta lainnya.
“Jadi, kalau hari ini tingkat kemiskinan capai 30 persen berarti pemerintah tak berbuat apapun. Oleh karenanya kita mendorong Pemko Medan dibawah kendali Wali Kota Dzulmi Eldin harus bisa tingkatkan taraf perekonomian masyarakat Medan Utara,” harap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Ia pun meminta epada Dinas Ketahanan Pangan agar tidak hanya sekadar memberi asupan gizi ke masyarakat, namun harus membuat terobosan baru bagi peningkatan perekonomian yang turut dibantu pemerintah.
“Kita desak pemerintah harus berperan, jangan hanya mengatakan 30 persen miskin, tanpa ada teroboan, ini jadi keprihatinan kita. Dan kita minta juga upaya mereka pola pengentasan kemiskinan itu,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Medan Muslim Harahap mengatakan, kondisi yang dominan pada masyarakat pesisir dengan mata pencaharian nelayan berpenghasilan rendah, rentan kepada terciptanya masyarakat ekonomi miskin.
“Situasi masyarakat disitu (Medan Utara) memang dari dulu miskin, pada umumnya kemiskinan di wilayah pesisir di manapun berada. Data itu rilis dari BPS. Disebutkan angka itu berdasar kumulatif dari empat kecamatan di sana,” katanya.
Meski yang menerima bantuan itu warga miskin atau tidak, menurut Muslim bukan berarti pemerintah gagal. “Tapi kebijakan kita ada, termasuk pengajuan proposal buat hidoponik, steling dan olahan bakso, dari 10 usaha bakso kita kasih alat giling bakso bgi masyarakat, tapi sampai sekarang itu belum seluruhnya terlaksana,” ujarnya. (prn/ila)
