“Kalau teman-teman mencari sumber berita, ada kepastiannya, jangan isu,” lanjut Buwas.
Selama pimpinan Polri melalui sidang Wanjakti belum memutuskan apa-apa soal dirinya, Buwas menegaskan bahwa dirinya masih menjabat dan bekerja sebagai kabareskrim.
“Saya masih Kabareskrim, masih bekerja seperti biasa,” ujar Buwas.
Banyak kalangan yang mengangap dirinya adalah sosok kontroversial. Bahkan, beberapa kasus seperti kasus dugaan korupsi Kondensat, dugaan korupsi cetak sawah, penimbunan sapi siap potong, dan pengadaan mobile crane di PT Pelindo II merupakan bagian dari gebrakan Buwas yang dianggap hanya sensasi.
Puncaknya saat Buwas menciduk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto, kasus penyidik KPK Novel Baswedan, hingga dugaan penyelewengan proyek elektronik payment gateway oleh mantan wakil menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Buwas menyatakan, ia siap untuk diaudit bila dianggap tidak benar. Dia memastikan bahwa pengusutan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim adalah murni untuk penegakan hukum. Bahkan, penyidik selalu berdasar pada adanya laporan pengaduan masyarakat. Laporan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pelapor, terlapor hingga pengumpulan barang bukti.
“Bisa dicek, urut-urutan langkah yang dilakukan oleh penyidik Polri,” ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (2/9). Jenderal bintang tiga itu juga menepis kalau tindakannya menggangu stabilitas ekonomi.
“Kalau mengada-ada, mencari-cari, itu akan membuat kegaduhan itu bisa membuat ekonomi terganggu,” tukasnya.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tidak membenarkan atau membantah hal itu. Namun, dia menyebut bahwa Presiden Jokowi tak menginginkan ada kegaduhan dalam penegakan hukum.
“Presiden dan Wapres kan sudah memerintahkan di Bogor jangan menciptakan kegaduhan. Kalau mau menindak secara hukum silakan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan,” kata Luhut usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/9).
Luhut juga belum berani mengungkap apakah alasan pencopotan Budi Waseso terkait dengan insitutusi penegak hukum yang dianggap telah mengganggu perekonomian. Dia berjanji akan mengungkapnya.
“Saya belum berani komentar. Nanti saya komentar,” ucap mantan kepala staf kepresidenan tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang sehari-hari bersama Presiden, mengatakan tidak mengetahui perihal rumor pergantian tersebut. “Belum tahu, saya enggak tahu,” ujarnya di Jakarta.
Ditanya soal komunikasi antara Jokowi dengan Kapolri Jenderal Badrodin Hati, Pratikno kembali mengaku tak tahu. Ia hanya mengatakan, jika pencopotan dilakukan maka hal tersebut merupakan wewenang kepolisian. “Saya enggak ikutan. Yang jelas keputusannya di level Kapolri,” imbuhnya.
Saat ditanya perihal rumor pencopotan, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti juga belum berkomentar banyak. Menurutnya, pembahasan penggantian Bareskrim sepenuhnya di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
“Masih kami bicarakan. Sejauh ini belum ada, jadi terserah wanjakti saja,” ujarnya.
