Pemko Alokasikan Anggaran Rp700 M

SUMUTPOS.CO – Pada tahun ini Pemko Medan masih fokus pada perbaikan infrastruktur. Meski tidak setinggi alokasi di 2017 mencapai Rp1,1 triliun, tetap ada anggaran yang dimasukkan guna perbaikan jalan, drainase dan jembatan.

“Tetap dong, kita masih fokus pembenahan infrastruktur. Karena kita tahu masih banyak jalan-jalan kita yang rusak, drainase yang belum diperbaiki di 2017. Makanya di 2018 ini tetap ada kita alokasikan anggaran infrastruktur,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdako Medan, Wiriya Alrahman kepada Sumut Pos, Rabu (3/1).

Sedikitnya, kata Wiriya, senilai Rp700-an miliar alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur tahun ini. “Porsi pastinya saya lupa berapa. Cuma memang tidak sebesar di 2017 yang hampir Rp1,1 triliun. Seingat saya sekitar Rp700-an miliar adalah untuk itu (infrastruktur, Red),” katanya.

Menurut dia, salah satu faktor penunjang peningkatan perekonomian masyarakat adalah sektor infrastruktur. Sebab tidak mungkin investor mau masuk bila faktor penunjang tersebut tidak dipenuhi. Pemko berkewajiban memenuhi unsur pembenahan infrastruktur yang baik, dalam rangka kenyamanan warganya dan calon investor.

“Alhasil pendapatan asli daerah (PAD) kita tidak akan bertambah. Kalaulah sempat infrastruktur kita tidak baik, maka itu konyol. Tidak akan ada yang mau investor menanamkan sahamnya di kota kita. Jangankan investor, kita saja sebagai warga dan tinggal di Medan tidak akan nyaman,” paparnya.

Di samping pembenahan infrastruktur, di 2018 ini Pemko juga fokus pada perbaikan sarana dan prasarana publik, pelayanan publik dan bidang kesejahteraan sosial masyarakat (kesra). “Sama halnya dengan bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya turut kita akomodir dalam APBD 2018. Harapan saya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Supaya output dan outcome bisa terlaksana dengan baik pula. Sebab jika pelaksanaan di lapangan tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik dan maksimal juga. Manfaatnya juga tidak akan dirasakan langsung masyarakat,” katanya.

Bukti Pemko di 2018 fokus di bidang Kesra, dengan menampung anggaran bagi masyarakat kurang mampu yang belum terkover sebagai peserta bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

SUMUTPOS.CO – Pada tahun ini Pemko Medan masih fokus pada perbaikan infrastruktur. Meski tidak setinggi alokasi di 2017 mencapai Rp1,1 triliun, tetap ada anggaran yang dimasukkan guna perbaikan jalan, drainase dan jembatan.

“Tetap dong, kita masih fokus pembenahan infrastruktur. Karena kita tahu masih banyak jalan-jalan kita yang rusak, drainase yang belum diperbaiki di 2017. Makanya di 2018 ini tetap ada kita alokasikan anggaran infrastruktur,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Setdako Medan, Wiriya Alrahman kepada Sumut Pos, Rabu (3/1).

Sedikitnya, kata Wiriya, senilai Rp700-an miliar alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur tahun ini. “Porsi pastinya saya lupa berapa. Cuma memang tidak sebesar di 2017 yang hampir Rp1,1 triliun. Seingat saya sekitar Rp700-an miliar adalah untuk itu (infrastruktur, Red),” katanya.

Menurut dia, salah satu faktor penunjang peningkatan perekonomian masyarakat adalah sektor infrastruktur. Sebab tidak mungkin investor mau masuk bila faktor penunjang tersebut tidak dipenuhi. Pemko berkewajiban memenuhi unsur pembenahan infrastruktur yang baik, dalam rangka kenyamanan warganya dan calon investor.

“Alhasil pendapatan asli daerah (PAD) kita tidak akan bertambah. Kalaulah sempat infrastruktur kita tidak baik, maka itu konyol. Tidak akan ada yang mau investor menanamkan sahamnya di kota kita. Jangankan investor, kita saja sebagai warga dan tinggal di Medan tidak akan nyaman,” paparnya.

Di samping pembenahan infrastruktur, di 2018 ini Pemko juga fokus pada perbaikan sarana dan prasarana publik, pelayanan publik dan bidang kesejahteraan sosial masyarakat (kesra). “Sama halnya dengan bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya turut kita akomodir dalam APBD 2018. Harapan saya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Supaya output dan outcome bisa terlaksana dengan baik pula. Sebab jika pelaksanaan di lapangan tidak baik, maka hasilnya tidak akan baik dan maksimal juga. Manfaatnya juga tidak akan dirasakan langsung masyarakat,” katanya.

Bukti Pemko di 2018 fokus di bidang Kesra, dengan menampung anggaran bagi masyarakat kurang mampu yang belum terkover sebagai peserta bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.