MEDAN- kemana arah pembangunan Sumatera Utara dalam setahun kedepan? Dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Pemprovsu 2013, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho mengharapkan pembangunan difokuskan dalam 9 bidang. Satu diantara program terpenting itu adalah peningkatan kualitas pendidikan. Gubsu mengharapkan program wajib belajar 12 tahun dan pembangunan ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntaskan.
Dijelaskannya dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Santika Medan tadimalam, kualitas pendidikan sangat penting untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Sumut. Sehingga, dengan peningkatan ini dapat pula meningkatkan daya saing masyarakat.
“Kita berharap agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan Dengan wajib belajar 12 tahun, jenjang pemikiran dan pencarian pekerja lebih banyak. Dan setidaknya akan memberikan nilai lebih pada masyarakat,” ungkapnya.
Sedangkan untuk pembangunan kelas baru, terutama untuk jenjang SMK, diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. “Untuk pembangunan kelas baru ini, sistematisnya kita akan koordinasi dengan Kabupaten Kota untuk mendata berapa banyak lokal yang sudah layak atau tidak layak lagi. Setelah itu, dapat dimasukkan dalam tahapan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014,” lanjutnya.
Setelah mutu pendidikan ditingkatkan, Gatot berharap agar nantinya akan muncul berbagai profesional yang ahli dalam kelautan maupun perikanan. Karena kedepannya, nantinya pembangunan akan berbasis kelautan.
Selain mutu pendidikan, fokus pemprov dalam Musrembang ini adalah penguatan tata kelola kepemrintahan yang baik dengan mengedepankan pelayanan publik, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan terutama penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Kemudian peningkatan infrastuktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing ekonomi, pengembangan pedesaan dan perkotaan, wilayah kepulauan dan perbatasan wilayah terluar.
Dalam hal ini, akan diupayakan peningkatan jalan mantap menuju 95 persen, penyediaan air bersih, perbaikan irigasi, pembangunan jalan tol, peningkatan ASDP dan operasional bandara serta pelabuhan. Peningkatan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan melalui hilirisasi industry yang memberikan nilai tambah ekonomi dengan mengedepankan diversifikasi dan swasembada pangan. Peningkatan penguasaan Iptek, inovasi dan kreativitas, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, industri rumah tangga, agribisnis dan pengembangan pasar tradisional, terminal agribisnis dan pasar induk.
Selanjutnya prioritas perluasan kesempata kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin melalui dorongan penciptaan lapangan kerja bagi pengusaha pemula berbasis gender dan PNPM Mandiri. Dan yang terakhir adalah perluasan kesempatan kerja dan mendukung kebijangan nasional di daerah seperti implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG’S 2011-2025, RAD Gas Rumah Kaca, RAD Pangan Gizi, RAD Pemberantasan Korupsi, MP3EI dan MP3KI.
Gubsu menekankan kepada kepala SKPD di lingkuangan provsu dapat lebih berperan aktif dan responsif khsususnya penyampaian paparan narasumber, sehinga dapat tercipta sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provsu dan pemkab/pemko. “Hal ini penting saya tekankan, karena RKPD tahun 2014 merupakan RKPD Provinsi tahun pertama dari dokumen RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2014-2018,” tegas Gatot.
Hadir dalam pembukaan Musrenbang Staf Ahli Mendagri Saut SItumorang, anggota DPD RI Prof Damayanti Lubis, Ketua dan Anggota DPRD Sumut, FKPD, Ketua Tim aPengerak PKK Ny Sutias Handayani, Ketua Darmawanita Ny Doharni, Sekda Provsu Nurdin Lubis, STaf Ahli, Konsulat Jenderal, rector perguruan tinggi di Medan, bupati/walikota dan kepala Bappeda kabupaten/kota.
Kepala Bappeda Riadil Lubis menjelaskan bahwa Musrenbang adalah amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Daerah. Tujuan Musrebang, ujar Riadil, adalah mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi tingkat provinsidan kabupaten/ kota, mendapatkan masukan stakeholder untuk penajaman prioritas pembangunan 2014, mensinkronkan Renja pusat dan daerah serta media konsutasi publik/stakeholder.
Permasalahan listrik dalam upaya meningkatkan daya saing di Sumatera Utara (Sumut) menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Untuk itu, pemerintah provinsi Sumut mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera merealisasikan pembangunan pembangkit di Asahan 3. Desakan ini merupakan salah satu wacana yang dikembangkan dalam Musrembang.
“Untuk meningkatkan daya saing, salah satu yang harus dilakukan adalah pembangunan Asahan 3 yang dapat menghasilkan energi listrik,” ujar Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho.
Dijelaskannya, tugas pemprovsu dalam memperlancar pembangunan Asahan 3 adalah mengurus dan mengeluarkan izin lokasi, dan itu sudah dilaksanakan. Saat ini, kendalah pembangunan tengah dalam proses penyelesaian. “Tetapi ternyata, ada kendala saat pembebasan tanah dalam aspek hukum dari PLN. Karena itu, belum bisa dilaksanakan pembangunan,” lanjutnya.
Selain mendesak pembangunan Asahan 3 yang berpotensi menghasilkan energy listrik sebesar 2 X 87 MW, Pemprovsu juga berusaha agar PLN segera memberikan wewenang kepada swasta untuk pembangunan area Batangtoru. Dalam studi, pembangkit Batangtoru dapat menghasilkan listrik dengan kekuatan setara kawasan Asahan 3. “Saat ini, Batangtoru dalam monitor PLN. Nah, kalau diserahkan swasta, pembangunan pasti akan lebih cepat,” ungkapnya.
Begitupun, Gatot mengakui bahwa Musrembang ini sebagai formalitas. Tetapi, bukan tanpa hasil. Karena, sebelum diadakannya musyawarah ini, dirinya terlebih dahulu melakukan pendalaman Musrembang dari setiap SKPD. “Selama 3 hari berturut-turut saya mempelajari semua yang direncanakan oleh SKPD. Dengan harapan, semua yang direncanakan dapat di sesuaikan dengan pihak kementrian, kemudain di transformasikan dari pihak SKPD dan formasikan ke kabupaten/kota,” ujar Gatot.
Dijelaskannya, dengan musrembang ini, setidaknya ada berbagai perencanaan untuk pembangunan di Sumut. Karena sudah termasuk dalam RKPD 2014. “Inikan untuk melihat rencana pembangunan pada 2014. Dan bila dilaksanakan akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutupnya.
Fitra: Seremonial Berbiaya Rp1,4 Miliar
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara menuding, Musrenbang hanya menghamburkan uang rakyat yang jumlahnya tidak kecil, Rp1,4 miliar. Pasalnya, Musrenbang sekadar seremoni untuk mengesahkan hasil yang telah dirancang oleh pemprov sebelumnya.
Direktur Eksekutif FITRA, Rurita Ningrum menyatakan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran bersifat semu atau pseudo participation. Para stakeholders di luar pemerintahan pada dasarnya hanya menjadi penonton pemaparan program pemerintah daerah yang dismpaikan SKPD yang dikoordinasi BAPPEDA.
“Musrembang yang dilaksanakan dalam waktu beberapa hari kerja dengan biaya besar, sebenarnya tidak sejalan dengan kondisi rakyat yang makin berat menanggung beban hidup, utamanya harga kebutuhan pokok yang makin tidak terkendali,” ujarnya kemarin (3/4).
Untuk itu, FITRA Sumut mengajak segenap komponen bangsa untuk mendorong revitalisasi partisipasi masyarakat dalam proes perencanaan pembangunan berjenjang dari bawah, bukan sekadar mobilisasi peserta untuk menyaksikan seremoni ketok palu.
Perencanaan pembangunan partisipatif telah dimulai di beberapa provinsi dan kabupaten kota secara bergulir, kini saatnya hal itu diselenggarakan di Sumatera Utara. (ram)
