Dikatakannya coklit pada prinsipnya ‘door to door’ (mendatangi orang per orang). Mereka yang pertama didatangi akan ditanya mengenai dokumen kependudukan baik KTP elektronik ataupun surat keterangan (suket) yang harus ditunjukkan kepada petugas.
“NIK salah satu yang penting, tapi kalau gak ada dokumen KTP atau suket kita masukan dalam daftar potensi pemilih non KTP elektronik. Makanya kemarin itu hasil DPS kita hanya 9.202.967, problemnya pada saat didatangi tak ketemu,” mantan Komisioner KPU Pakpak Bharat itu menambahkan.
Lantas apakah yang sudah masuk DPT dipastikan sudah memiliki KTP elektronik atau suket? “Saya bilang tidak, tapi untuk semangat selamatkan hak pilih, maka kita masukkan sepanjang ada pengakuan dari Disdukcapil bahwa ada dalam database kita. Tapi harus kita dorong masyarakat memiliki KTP dan suket kalau gak hari H bisa ‘cendong’ juga,” ungkapnya berkenaan dengan fakta pencoklitan.
Diketahui, dari pleno DPT Pilgubsu sebanyak 9.051.014 jiwa belum lama ini, masih ditemukan data ganda berasal dari Nias Selatan dan Labuhanbatu. Dimana ada NIK dua namanya yang sama. “Kenapa NIK-nya bisa ganda? KPU bukan tukang keluarkan NIK, artinya riil kah penduduk Indonesia atau Sumut, maka saya jawab kita harus klarifikasi bila temukan ganda itu, orang mati saja bisa masuk lagi itu keluhan setiap tahun. Ia akan hidup sepanjang dia (keluarga yang meninggal) tak lapor bahwa dia sudah meninggal dan itulah yang selalu kami hadapi,” sebut Nazir seraya tidak menyalahkan Disdukcapil karena pada prinsipnya menunggu laporan dari warga. (prn/azw)
Dikatakannya coklit pada prinsipnya ‘door to door’ (mendatangi orang per orang). Mereka yang pertama didatangi akan ditanya mengenai dokumen kependudukan baik KTP elektronik ataupun surat keterangan (suket) yang harus ditunjukkan kepada petugas.
“NIK salah satu yang penting, tapi kalau gak ada dokumen KTP atau suket kita masukan dalam daftar potensi pemilih non KTP elektronik. Makanya kemarin itu hasil DPS kita hanya 9.202.967, problemnya pada saat didatangi tak ketemu,” mantan Komisioner KPU Pakpak Bharat itu menambahkan.
Lantas apakah yang sudah masuk DPT dipastikan sudah memiliki KTP elektronik atau suket? “Saya bilang tidak, tapi untuk semangat selamatkan hak pilih, maka kita masukkan sepanjang ada pengakuan dari Disdukcapil bahwa ada dalam database kita. Tapi harus kita dorong masyarakat memiliki KTP dan suket kalau gak hari H bisa ‘cendong’ juga,” ungkapnya berkenaan dengan fakta pencoklitan.
Diketahui, dari pleno DPT Pilgubsu sebanyak 9.051.014 jiwa belum lama ini, masih ditemukan data ganda berasal dari Nias Selatan dan Labuhanbatu. Dimana ada NIK dua namanya yang sama. “Kenapa NIK-nya bisa ganda? KPU bukan tukang keluarkan NIK, artinya riil kah penduduk Indonesia atau Sumut, maka saya jawab kita harus klarifikasi bila temukan ganda itu, orang mati saja bisa masuk lagi itu keluhan setiap tahun. Ia akan hidup sepanjang dia (keluarga yang meninggal) tak lapor bahwa dia sudah meninggal dan itulah yang selalu kami hadapi,” sebut Nazir seraya tidak menyalahkan Disdukcapil karena pada prinsipnya menunggu laporan dari warga. (prn/azw)
