28 C
Medan
Tuesday, December 3, 2024
spot_img

Target UNBK: SLTA 80 Persen, SMP 30 Persen

UJIAN - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Batang.
UJIAN – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Batang.

BOGOR, SUMUTPOS.CO – Rencana pemerintah mewajibkan seluruh sekolah melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diklarifikasi Mendikbud Muhadjir Effendy. Dia mengakui, tidak mungkin tahun ini seluruh sekolah  mengadakan UNBK. Namun jenjang SMA dan SMK akan mendapatkan prioritas agar sebagian besar bisa melaksanakan UNBK.

Ditemui usai rapat kabinet Paripurna di Istana Bogor kemarin, Muhadjir menyatakan target tersebut tidak bisa 100 persen terlaksana. “Untuk SMA/SMK, targetnya 80 persen. Sementara, SMP 30 persen tahun ini,’’ urainya. Alasannya, pemberian fasilitas untuk SMA/SMK lebih mudah megingat sebagian besar berokasi di perkotaan.

Di kawasan perkotaan, sudah tersedia fasilitas listrik dan internet yang memadai sehingga sarana komputer tinggal diberikan. Selebihnya, yang 20 persen tetap ujian mengunakan kertas. Kondisi berbeda terjadi pada jenjang SMP. Selain lokasinya yang menyebar sampai ke pelosok, fasilitas penunjang lainnya belum tentu tersedia dengan kualitas yang memadai.

Juga, jumlah peserta untuk jenjang SMP lebih banyak ketimbang SMA/SMK. “Apalagi banyak SMP yang di pedalaman,” lanjutnya.

Karena itu, pihaknya tidak berani mematok target tinggi di atas 30 persen. Fasilitas untuk SMP secara bertahap akan dipenuhi. Diharapkan, pada 2018 UNBK SMP bisa mencapai 60-70 persen.

Disinggung mengenai banyaknya sekolah yang akan menumpang, Muhadjir mengelak. Dia menjelaskan, tidak akan memaksakan UNBK bagi sekolah yang belum punya fasilitas komputer dan penunjang yang memadai.

’’Kalau digabung, itu termasuk juga sekolah yang belum berhak menyelengarakan (unas),’’ tutur mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.

Sekolah yang dimaksud adalah yang akreditasinya C atau di bawahnya, termasuk yang belum terakreditasi. Selama bertahun-tahun, sekolah dengan status trsebut ujiannya selalu menumpang di sekolah lain karena belum boleh menyelenggarakan unas. Umumnya, yang ditumpangi adalah sekolah negeri.

Muhadjir menambahkan, tahun ini pihaknya menganggarkan belanja modal berupa 40 ribu unit komputer. “Kami adakan paling lambat akhir januari,’’ tambahnya. Diharapkan, tambahan komputer itu bisa memenuhi target peningkatan peserta UNBK di Indonesia.  (byu/wan/jpg)

 

UJIAN - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Batang.
UJIAN – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1 Batang.

BOGOR, SUMUTPOS.CO – Rencana pemerintah mewajibkan seluruh sekolah melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diklarifikasi Mendikbud Muhadjir Effendy. Dia mengakui, tidak mungkin tahun ini seluruh sekolah  mengadakan UNBK. Namun jenjang SMA dan SMK akan mendapatkan prioritas agar sebagian besar bisa melaksanakan UNBK.

Ditemui usai rapat kabinet Paripurna di Istana Bogor kemarin, Muhadjir menyatakan target tersebut tidak bisa 100 persen terlaksana. “Untuk SMA/SMK, targetnya 80 persen. Sementara, SMP 30 persen tahun ini,’’ urainya. Alasannya, pemberian fasilitas untuk SMA/SMK lebih mudah megingat sebagian besar berokasi di perkotaan.

Di kawasan perkotaan, sudah tersedia fasilitas listrik dan internet yang memadai sehingga sarana komputer tinggal diberikan. Selebihnya, yang 20 persen tetap ujian mengunakan kertas. Kondisi berbeda terjadi pada jenjang SMP. Selain lokasinya yang menyebar sampai ke pelosok, fasilitas penunjang lainnya belum tentu tersedia dengan kualitas yang memadai.

Juga, jumlah peserta untuk jenjang SMP lebih banyak ketimbang SMA/SMK. “Apalagi banyak SMP yang di pedalaman,” lanjutnya.

Karena itu, pihaknya tidak berani mematok target tinggi di atas 30 persen. Fasilitas untuk SMP secara bertahap akan dipenuhi. Diharapkan, pada 2018 UNBK SMP bisa mencapai 60-70 persen.

Disinggung mengenai banyaknya sekolah yang akan menumpang, Muhadjir mengelak. Dia menjelaskan, tidak akan memaksakan UNBK bagi sekolah yang belum punya fasilitas komputer dan penunjang yang memadai.

’’Kalau digabung, itu termasuk juga sekolah yang belum berhak menyelengarakan (unas),’’ tutur mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.

Sekolah yang dimaksud adalah yang akreditasinya C atau di bawahnya, termasuk yang belum terakreditasi. Selama bertahun-tahun, sekolah dengan status trsebut ujiannya selalu menumpang di sekolah lain karena belum boleh menyelenggarakan unas. Umumnya, yang ditumpangi adalah sekolah negeri.

Muhadjir menambahkan, tahun ini pihaknya menganggarkan belanja modal berupa 40 ribu unit komputer. “Kami adakan paling lambat akhir januari,’’ tambahnya. Diharapkan, tambahan komputer itu bisa memenuhi target peningkatan peserta UNBK di Indonesia.  (byu/wan/jpg)

 

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/