IMM Sumut Minta RI Tarik Dubes
Pembantaian yang terjadi di Provinsi Rakhine, Negara Myanmar, akhir-akhir ini mengundang simpati dari banyak pihak. Tak kurang 4.000 orang telah meregang nyawa akibat serangan militer di Barat Laut Myanmar itu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Gusti meminta Pemerintah Indonesia lebih tegas dalam mengambil kebijakan luar negeri yang menyangkut misi kemanusian, sehingga konflik di Myanmar tak terus membara. “Melalui Kemenlu seharusnya Pak Jokowi sudah layak menarik dubes kita di sana,” kata Gusti kepada wartawan di Stabat, Senin (4/9) siang.
Menurutnya, sebagai negara berdaulat dan menjujung tinggi perdamain dunia, Indonesia harus aktif dan bebas dalam menyuarkan kebenaran. “Kita sebagai negara terbesar di Asean sudah layak menjadi pimpinan penentu perdamaian di kawasan Asia Tenggara,” papar Gusti.
Namun satu sisi jelasnya, kita harus apresiasi tinggi Pak Presiden Ir Jokowi melalui Kemenlu Buk Retno Masudi, yang sudah banyak melakukan diplomasi luas baik ke PBB, pimpinan Asean serta terbang langsung ke Myanmar menemui AUU Syu Kuii Perdana mentri Myanmar. “Saya rasa hanya Indonesia paling eksis melakukan pembelaan misi kemanusian seperti itu,” ungkap Putra Langkat tersebut.
Dijelaskannya, Indonesia sendiri sedang menyiapkan program pembangunan sekolah serta camp peninggalan sementara para pengusi Rohingya. Juga program pemberdayaan seperti yang di sampaikan presiden di Istana Kepresidenan kemarin.
Bahwa Indensia sangat mengecam keras dan mengutuk kekejaman militer Myanmar. Dan indonesia selalu mendesak kepada pemerintah yang myanmar agar menghentikan tindakan tidak terpuji tersebut. (fac/bam/adz)
IMM Sumut Minta RI Tarik Dubes
Pembantaian yang terjadi di Provinsi Rakhine, Negara Myanmar, akhir-akhir ini mengundang simpati dari banyak pihak. Tak kurang 4.000 orang telah meregang nyawa akibat serangan militer di Barat Laut Myanmar itu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Gusti meminta Pemerintah Indonesia lebih tegas dalam mengambil kebijakan luar negeri yang menyangkut misi kemanusian, sehingga konflik di Myanmar tak terus membara. “Melalui Kemenlu seharusnya Pak Jokowi sudah layak menarik dubes kita di sana,” kata Gusti kepada wartawan di Stabat, Senin (4/9) siang.
Menurutnya, sebagai negara berdaulat dan menjujung tinggi perdamain dunia, Indonesia harus aktif dan bebas dalam menyuarkan kebenaran. “Kita sebagai negara terbesar di Asean sudah layak menjadi pimpinan penentu perdamaian di kawasan Asia Tenggara,” papar Gusti.
Namun satu sisi jelasnya, kita harus apresiasi tinggi Pak Presiden Ir Jokowi melalui Kemenlu Buk Retno Masudi, yang sudah banyak melakukan diplomasi luas baik ke PBB, pimpinan Asean serta terbang langsung ke Myanmar menemui AUU Syu Kuii Perdana mentri Myanmar. “Saya rasa hanya Indonesia paling eksis melakukan pembelaan misi kemanusian seperti itu,” ungkap Putra Langkat tersebut.
Dijelaskannya, Indonesia sendiri sedang menyiapkan program pembangunan sekolah serta camp peninggalan sementara para pengusi Rohingya. Juga program pemberdayaan seperti yang di sampaikan presiden di Istana Kepresidenan kemarin.
Bahwa Indensia sangat mengecam keras dan mengutuk kekejaman militer Myanmar. Dan indonesia selalu mendesak kepada pemerintah yang myanmar agar menghentikan tindakan tidak terpuji tersebut. (fac/bam/adz)
