Wali Kota Medan, T Dzulmi Eldin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO –Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diingatkan agar tidak menunda-nunda pelantikan direksi Perusahaan Daerah (PD) Kota Medan yang sebelumnya sudah diumumkan. Selain itu, Eldin juga diminta tetap teguh pendirian dan tidak goyang ketika banyak titipan partai politik untuk posisi direksi itu.
Peringatan ini disampaikan partai politik pengusung Eldin-Akhyar saat Pilkada lalu, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan. “Ya, kami mendesak agar wali kota segera melantik para direksi tiga PD ini. Hal ini penting agar perusahaan itu segera berbenah dan menyusun program untuk kemajuan perusahaannya ke depan,” kata Penasehat FPKS DPRD Medan Salman Alfarisi kepada wartawan, Kamis (5/1).
Tidak itu saja, FPKS juga menentang dikresi (kebijakan) wali kota Medan apabila banyak menempatkan direksi dari kalangan partai politik ketimbang profesional. Sebab, kata Salman, informasi sangat santer diperoleh pihaknya bahwa posisi kedua belas direksi PD Kota Medan ini, kental aroma bagi-bagi kekuasaan terhadap partai pengusung yang membantu Eldin-Akhyar menang saat pilkada lalu.
“Kami berharap seluruh direksi yang dilantik berasal dari kalangan profesional, supaya ke depan terjadi kemajuan di perusahaan daerah Pemko Medan,” katanya.
Selama ini, ungkap Anggota Komisi C tersebut, tiga PD yakni PD Pasar, Pembangunan dan Rumah Potong Hewan (RPH) bukan dipimpin dari kalangan profesional sehingga tidak mampu memberikan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemko Medan.
“Makanya ke depan ini, kita berharap orang-orang yang duduk dan dilantik nantinya murni dari kalangan profesional sehingga mampu membuat terobosan-terobosan baru sehingga mampu berkembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD,” ujarnya.
Kesempatan itu pihaknya mengaku kecewa terhadap kinerja direksi lama yang tidak mampu berkontribusi bagi Pemko Medan. Bahkan ada PD yang pendapatannya khusus dibayarkan untuk melunasi utang-utang pegawai di bank. “Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau direksi PD bersangkutan mampu melakukan pengembangan,” sebutnya.
Apalagi dari aset yang dimiliki PD masing-masing yaitu senilai triliunan rupiah sangat tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan berkisar 0,5-0,6 persen yang disetorkan ke kas Pemko Medan. “Ke depan kita berharap Wali Kota Medan harus mempertegas lagi kepada direksi yang bakal dilantik tentang target PD bukan aspek sosial tetapi murni profit. Jika lebih besar aspek sosialnya lebih baik PD tersebut diubah jadi dinas saja,” kata mantan Ketua Komisi C itu.
Ia menambahkan, pihaknya selaku bagian dari para pendukung Eldin-Akhyar, kembali ingin mengingatkan keduanya agar wali kota dan wakil wali kota sadar jangan larut atas titipan atau bisikan pihak tertentu yang bakal menjerumuskan mereka. “Oleh karenanya jangan berlarut-larut lagi, dan diutamakan orang-orang yang profesional,” tegasnya.
Sebelumnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tampak masih menggantung pelantikan ulang kedua belas direksi PD Kota Medan. Pasalnya belum ada arahan dari orang nomor satu di Pemko Medan itu, terkait penjadwalan ulang direksi yang sebelumnya sudah diumumkan tersebut. “Sejauh ini belum ada arahan dan instruksi dari Pak Wali Kota. Kami juga masih menunggu,” kata Sekretaris Daerah Kota Medan Syaiful Bahri Lubis kepada wartawan, Rabu (4/1) lalu.
Menurut Syaiful, sewaktu pelantikan pertama pada 24 November 2016, dirinya mengetahui bahkan ada menandatangani jadwal pelantikan tersebut. Namun dia tidak mengetahui persis apa masalah sampai pelantikan akhirnya batal digelar.
“Kalau saya supirnya, dua saja pun penumpangnya akan terus saya bawa. Tapi kan bukan saya wali kotanya,” katanya berseloroh. (prn/rbb)
