“Sebenarnya di 2017 telah kita usulkan untuk itu (pembangunan Pasar Aksara). Tinggal menunggu persetujuan dari mereka (Kemendag), karena presiden sudah perintahkan segera dibuat permohonannya. Apalagi kemarin perwakilan Sesneg sudah turun juga untuk melihat lokasinya, dari situ mereka kontak ke Kementrian Perdagangan,” katanya.
Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS menegaskan Pemko Medan harus jemput bola untuk memastikan anggaran pembangunan Pasar Aksara tertampung di APBN. Sebab sudah begitu lama pedagang menderita akibat tak punya kios tetap untuk berjualan.
“Kita (DPRD) selalu mendesak Pemko agar pembangunan Pasar Aksara cepat dilakukan. Bahkan kita rekomendasikan agar dibangun kembali di pasar yang terbakar. Tapi oleh Pemko disebut tidak memungkinkan lagi dibangun di sana,” katanya.
Politisi Hanura ini menambahkan, pihaknya tidak permasalahkan mau di mana lokasi pembangunan pasar itu dibangun. Hanya saja terlebih dulu perlu disosialisasikan kepada seluruh pedagang, dan tentunya mendapat persetujuan dari pedagang.
“Intinya jangan sepihak pemko ambil kebijakan. Harus tahu juga pedagang di mana lokasinya dan mereka setuju. Kemudian bagaimana nanti urusan retribusi, pembagian kios dan lainnya harus disepakati biar di kemudian hari tidak ribut lagi,” pungkasnya. (prn/azw)
“Sebenarnya di 2017 telah kita usulkan untuk itu (pembangunan Pasar Aksara). Tinggal menunggu persetujuan dari mereka (Kemendag), karena presiden sudah perintahkan segera dibuat permohonannya. Apalagi kemarin perwakilan Sesneg sudah turun juga untuk melihat lokasinya, dari situ mereka kontak ke Kementrian Perdagangan,” katanya.
Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS menegaskan Pemko Medan harus jemput bola untuk memastikan anggaran pembangunan Pasar Aksara tertampung di APBN. Sebab sudah begitu lama pedagang menderita akibat tak punya kios tetap untuk berjualan.
“Kita (DPRD) selalu mendesak Pemko agar pembangunan Pasar Aksara cepat dilakukan. Bahkan kita rekomendasikan agar dibangun kembali di pasar yang terbakar. Tapi oleh Pemko disebut tidak memungkinkan lagi dibangun di sana,” katanya.
Politisi Hanura ini menambahkan, pihaknya tidak permasalahkan mau di mana lokasi pembangunan pasar itu dibangun. Hanya saja terlebih dulu perlu disosialisasikan kepada seluruh pedagang, dan tentunya mendapat persetujuan dari pedagang.
“Intinya jangan sepihak pemko ambil kebijakan. Harus tahu juga pedagang di mana lokasinya dan mereka setuju. Kemudian bagaimana nanti urusan retribusi, pembagian kios dan lainnya harus disepakati biar di kemudian hari tidak ribut lagi,” pungkasnya. (prn/azw)
