Beberapa teknologi lain untuk penyandang disabilitas antara lain alat yang bisa berbicara, GPS yang bisa memberitahukan lokasi, tujuan, dan posisi. Rambu lalu-lintas yang memiliki tombol yang bisa ditekan penyandang disabilitas untuk memudahkannya menyeberang, adanya lokasi parkir khusus penyandang disabilitas, dsb.
Bagaimana dengan pekerjaan? Sayang, menurut William, hingga saat ini para penyandang disabilitas di AS tetap kesulitan mendapat pekerjaan, karena para pemilik perusahaan takut menanggung biaya tambahan untuk mengakomodasi kepentingan pada penyandang disabilitas. Seperti memberi jalur khusus, jemputan khusus, layar komputer khusus, dan sebagainya.
”Jadi khusus untuk pekerjaan, kondisinya sama seperti sebelum UU itu diberlakukan, yakni 2/3 penyandang disabilitas di AS tetap saja tidak mempunyai pekerjaan,” kata William.
BAGAIMANA DI MEDAN?
Sejumlah guru SLB dan aktivis penyandang disabilitas yang hadir dalam diskusi informal itu mempertanyakan bagaimana caranya agar penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Medan, bisa menikmati kemudahan yang sama.
”Bersatulah memperjuangkannya,” jawab William kalem.
Kata dia, penyandang disabilitas di AS juga melakukan perjuangan didukung oleh dua perusahaan besar yang mengadvokasi agar tuntutan mereka didengar dan disetujui oleh DPR AS.
Terkait kondisi yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk Medan,
Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri mengatakan, para penyandang disabilitas diharapkan terus menyuarakan aspirasi, agar para pengambil keputusan tergerak mengalokasikan dana yang terbatas untuk mengakomodasi aspirasi mereka.
”Sistem pemerintahan kita masih mencari bentuk dan kesimbangan. Jadi kita jangan mengeluh terus. Bersatulah menyuarakan aspirasi. Jangan diam saja. Berusahalah untuk memperjuangkan perubahan. Ini perjuangan panjang,” katanya. (mea)
