MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar bakal tertundanya lagi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru pada formasi Pemprov Sumut, sangat dikesalkan Forum Honorer Indonesia (FHI) Sumut. Menurut FHI Sumut, jika sampai program ini gagal lagi, tentu dapat menampar wajah Gubernur Edy Rahmayadi, yang begitu konsern dengan dunia pendidikan.
“Hemat kami, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu tidak serius untuk membuka rekrutmen PPPK guru ini. Kinerja mereka sangat tidak becus dalam hal ini, dan seolah telah menampar wajah bapak gubernur kita, yang sangat peduli akan peningkatan SDM guru honorer dan dunia pendidikan Sumut secara umum,” kata Ketua FHI Sumut, Andi Subakti menjawab Sumut Pos, Senin (5/7).
FHI menuding, baik Disdik dan BKD, tidak siap dalam menindaklanjuti keinginan pemerintah pusat yang ingin menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan guru di pelosok nusantara, termasuk wilayah Sumut. “Buktinya adalah, kenapa formasi mereka usulkan dan kemudian disetujui Kemenpan RB, lalu sekarang ada alasan ketidakmampuan APBD Sumut. Berarti skema anggaran untuk ini juga tidak mereka persiapkan dengan baik. Karena lucu kita mendengarnya, ketika formasi diusulkan, ada alasan anggaran tidak disiapkan. Padahal itukan harusnya satu paket kajiannya. Dan anggaran untuk itu pun, daerah mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Andi menyebut, sebelum mengusulkan kebutuhan formasi ini ke pusat, Pemprovsu tentu sudah melakukan analisis jabatan dan analisis kebutuhan untuk itu. Jadi, sangat lucu jika BKD menyatakan bahwa mereka ingin meminta revisi formasi untuk pengadaan PPPK guru tersebut. “Yang iyanya, provinsi tidak punya uang untuk pengadaan PPPK guru honorer ini. Buktinya tahun lalu pun tidak dibuka untuk PPPK guru ini dari Pemprovsu. Kenapa pemko dan pemkab di Sumut bisa, tetapi pemprov tidak bisa? Ini patut kita pertanyakan kinerja Disdik maupun BKD Sumut. Jangan sampai Pak Gubernur tau masalah ini, tentu beliau akan marah besar,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Ahmad Hadian. “Kalaulah alasan pemprov terkait kemampuan anggaran, tentu ini bisa dikomunikasikan dengan DPRD Sumut. Jangan sampai formasi yang sudah diberikan itu tidak jadi dibuka pengadaannya tahun ini. Saya kira ruang konsultasi tentang ini cukup terbuka kita lakukan,” katanya.
Permasalahan lain sekaitan ini, lanjutnya, yakni porsi kuota rekrutmen PPPK untuk guru agama, di mana berbanding jauh untuk guru mata pelajaran lainnya. “Sebagai sample di sebuah kabupaten, porsi guru agama itu cuma 19 orang, sementara guru olahraga lebih dari 150 orang. Saya pribadi selaku seorang guru agama sangat prihatin terhadap kenyataan ini. Maka selaku anggota DPRD Sumut, saya mendorong gubernur untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dan Kemendikbudristek agar segera menambah porsi guru agama pada rekrutmen PPPK ini,” katanya.
Menurutnya, membangun sebuah bangsa tidak bisa hanya melalui pembangunan fisik material semata, namun juga wajib membangun mental spiritualnya, dan itu salah satu ruangnya ada dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah. “Saya melihat memang negeri ini tidak serius dalam pembangunan mental spiritual anak bangsa. Faktanya tercermin dari porsi rekrutmen PPPK guru yang akan segera digelar, terlihat disitu dari satu koma sekian juta formasi guru, hanya 27.303 orang porsi guru agama (se Indonesia). Keluhan ini saya dapatkan saat mengadakan reses III tadi malam, di Desa Tanah Rakyat, Kec. Pulau Bandring, Kabupaten Asahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution mengatakan,belum dibukanya penerimaan PPPK Pemprov Sumut hingga kini berkaitan dengan skema penganggaran.”Masih menunggu karena ini terkait dengan skema penganggaran juga. Kami kemarin juga diskusi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Pak Sekda (Afifi Lubis). Apakah terima tahun ini atau tidak?” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (4/7).
Diterangkan Faisal, penggajian bagi setiap PPPK yang lulus seleksi nantinya, memang dananya bersumber dari APBN. Namun, anggarannya dimasukkan melalui Dana Alokasi Umun (DAU). DAU sendiri merupakan anggaran yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia, termasuk Sumut setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Selain itu, DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, serta menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD setiap daerah.
Sehingga, Faisal menilai, masih perlu pembahasan bersama TAPD untuk menyesuaikan dengan program pembangunan Pemprov Sumut yang telah ditetapkan sebelumnya. “Nanti saya mau tanya juga dengan Pak Sekda. Karena ini berkaitan dengan penggajian jugakan,” ujarnya. (prn)
