Ops Zebra Toba 2017: Tilang PNS Naik 107 Persen

Menanggapi banyaknya PNS ditilang, Direktur Lembaga Pemerharti Kinerja Polisi (Polri Watch), Abdul Salam mengingatkan sebaiknya lakukan sosialisasi yang menyeluruh ke kantor-kantor pemerintah, sehingga aparatur bisa taat terhadap aturan. Bila perlu pucuk pimpinan Polri menandatangani sebuah MoU agar aparat sipil sadar akan tertib berlalulintas.

“Saya rasa hal ini memalukan ya. Di tengah dilakukan peningkatkan pelaksanaan aturann, disitu pulalah aparatur seperti PNS malah meningkat melanggar aturan tentang lalulintas. Ini harus ditanggapi serius, karena bagaimana pun mereka panutan masyarakat, pemberi contoh. Saya rasa perlu dibuat semacam perjanjian atau MoU antara pimpinan daerah dengan pimpinan polri di tiap-tiap daerah agar PNS tertib berlalulintas dan andministrasi,” kata pria yang akrab disapa Salum.

Dia berpendapat, pimpinan daerah selayaknya membuat sebuah kebijakan agar memberi sanksi kepada PNS yang tak tertib berlalulintas dan administrasi.  “Mungkin bisa dibuat kebijakan di kantor-kantor pemerintahan agar PNS di kantor itu memiliki SIM. Kalau tidak punya mungkin diberi sanksi administrasi. Itu salahsatunya contoh kebijakan lah. Mungkin teknisnya bisa mereka yang membahas. Karena malu kita, kok PNS melanggar lalulintas. Harusnya kan mereka panutan,” ungkapnya.

Salum menyebutkan, seperti hal data anggota TNI yang menurun melakukan pelanggaran, seharusnya PNS juga demikian. “Kita tahu ya, militer itu disiplin, PNS juga harus. Hal-hal seperti ini terkadang dianggap sepele, tapi dampaknya cukup berpengaruh kepada tertibnya masyarakat biasa,” pungkas Salum. (dvs/ril)

Pelanggaran Berdasarkan Jenis Status Profesi

Profesi                                  2017                      2016                       Persentase

ASN atau PNS                        176                       85                         Naik 107 %

Karyawan                            1.027                     649                         Naik 58 %

Pelajar                                     442                      238                         Naik 86 %

TNI                                              15                        31                         Turun 52 %.

Sumber : Data Humas Poldasu

Menanggapi banyaknya PNS ditilang, Direktur Lembaga Pemerharti Kinerja Polisi (Polri Watch), Abdul Salam mengingatkan sebaiknya lakukan sosialisasi yang menyeluruh ke kantor-kantor pemerintah, sehingga aparatur bisa taat terhadap aturan. Bila perlu pucuk pimpinan Polri menandatangani sebuah MoU agar aparat sipil sadar akan tertib berlalulintas.

“Saya rasa hal ini memalukan ya. Di tengah dilakukan peningkatkan pelaksanaan aturann, disitu pulalah aparatur seperti PNS malah meningkat melanggar aturan tentang lalulintas. Ini harus ditanggapi serius, karena bagaimana pun mereka panutan masyarakat, pemberi contoh. Saya rasa perlu dibuat semacam perjanjian atau MoU antara pimpinan daerah dengan pimpinan polri di tiap-tiap daerah agar PNS tertib berlalulintas dan andministrasi,” kata pria yang akrab disapa Salum.

Dia berpendapat, pimpinan daerah selayaknya membuat sebuah kebijakan agar memberi sanksi kepada PNS yang tak tertib berlalulintas dan administrasi.  “Mungkin bisa dibuat kebijakan di kantor-kantor pemerintahan agar PNS di kantor itu memiliki SIM. Kalau tidak punya mungkin diberi sanksi administrasi. Itu salahsatunya contoh kebijakan lah. Mungkin teknisnya bisa mereka yang membahas. Karena malu kita, kok PNS melanggar lalulintas. Harusnya kan mereka panutan,” ungkapnya.

Salum menyebutkan, seperti hal data anggota TNI yang menurun melakukan pelanggaran, seharusnya PNS juga demikian. “Kita tahu ya, militer itu disiplin, PNS juga harus. Hal-hal seperti ini terkadang dianggap sepele, tapi dampaknya cukup berpengaruh kepada tertibnya masyarakat biasa,” pungkas Salum. (dvs/ril)

Pelanggaran Berdasarkan Jenis Status Profesi

Profesi                                  2017                      2016                       Persentase

ASN atau PNS                        176                       85                         Naik 107 %

Karyawan                            1.027                     649                         Naik 58 %

Pelajar                                     442                      238                         Naik 86 %

TNI                                              15                        31                         Turun 52 %.

Sumber : Data Humas Poldasu