MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumatera Utara, Muhammad Nuh mendukung penuh langkah Komnas HAM mengungkap fakta tewasnya 6 warga sipil yang merupakan anggota FPI, pada awal Desember 2020 lalu. Sebagai bentuk dukungannya, Nuh melayangkan surat resmi ke Ketua Komnas HAM agar dapat bekerja secara profesional dan tranparan dalam menyidik dan mengungkap fakta di balik peristiwa yang diduga sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan extra-judiciall killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan).
“Tindakan extra-judiciall killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak azasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya. Karenanya, tindakan itu tidak boleh terjadi di Indonesia yang merupakan negara hukum,” kata Nuh dalam siaran persnya terkait refleksi 2020 dan semangat menyongsong tahun 2021 yang diterima SumutPos.co, Kamis (7/1/2021).
Muhammad Nuh juga menyikapi soal aspirasi masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang mengharapkan agar dana desa bisa sepenuhnya untuk pembangunan, tidak dialokasikan untuk program covid 19. “Karena masih banyak infrastruktur desa yang harus diperbaiki dengan dana desa tersebut. Masyarakat juga berharap pembagian dana desa disesuaikan dengan jumlah penduduknya (proporsional),” sebut Nuh.
Mantan anggota DPRD Sumut ini juga mengungkapkan, kondisi infrastruktur khususnya ruas jalan nasional di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) masih banyak yang rusak. “Seperti di Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padanglawas, dan Padanglawas Utara, banyak jalan yang rusak dan berlubang sehingga sering terjadi kecelakaan. Karenanya, diharapkan perbaikan jalan nasional tersebut dapat disegerakan,” bebernya.
Selain itu, Nuh juga menyikapi soal penyaluran bantuan Covid-19 kepada masyarakat, di mana ia masih banyak menemui kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19. “Kita harapkan teknis pembagian bantuan dapat lebih kondusif dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi penularan Covid,” imbaunya.
Di bidang pendidikan, Nuh mengaku banyak mendapat aspirasi dari guru honorer, khususnya pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Medan, agar mereka dapat diangkat menjadi PNS. “Saat ini pemerintah akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PNS. Kita harap, mereka ini dapat diprioritaskan karena selama ini guru PAI jarang diangkat menjadi PNS, padahal mereka sudah lama mengabdi,” ungkapnya.
Begitu juga dengan anak-anak lulusan sekolah luar biasa (SLB), lanjut Nuh, mereka sangat berharap agar perguruan tinggi negeri maupun swasta dapat meberikan peluang yang besar bagi mereka. “Karena selama ini sangat sedikit perguruan tinggi yang menerima lulusan SLB. Kita tidak mau ada diskriminasi,” tandasnya. (adz)
