MEDAN-Enam tahanan di jajaran Mapolresta Medan positif terjangkit penyakit HIV. Keenam tahanan tersebut empat orang di tahanan Mapolresta Medan, sedang dua tahan lagi berada di Mapolsekta Medan Area.
Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polresta Medan, Iptu PM Simanjuntak mengatakan, tahan yang positif terjangkit penyakit mematikan itu diketahui berinisial WPL alias A (tahanan Sat Narkoba), DAA (tahanan Sat Narkoba), CS (tahanan Sat Narkoba), AKP L (tahanan Polsekta Medan Baru) “Semuanya sudah dibantarkan ke rumah sakit,” ungkapnya.
Menurutnya, di rumah tahanan Mapolresta Medan sebulan sekali dilakukan pemeriksaan oleh tim Dokkes Polda Sumut untuk mengetahui penyakit yang dialami tahanan termasuk penyakit HIV.
“Kalau ada penyakit akan langsung kita rujuk ke rumah sakit,” ujarnya.
PM Simanjuntak memastikan di rumah tahanan Mapolresta Medan tidak ada lagi tahanan yang terjangkit HIV, karena langsung dibantarkan ke RSU Bayangkara Medan.
Sementara di Mapolsekta Medan Area, ada dua tahanan yang juga positif terjangkit HIV yakni S dan SG belum dilakukan pembantara ke rumah sakit.
Penderita HIV/AIDS Demo
Ratusan penderita HIV/AIDS dan LSM Pendamping Medan Plus dan Koalisi Untuk Penanggulangan HIV/AIDS (KUPAS) melakukan aksi damai di depan Kantor Pemprovsu dan DPRDSU, Rabu (6/6).
Dalam aksinya, pedemo menuntut perhatian para pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggapi tingginya penularan HIV/AIDS di Sumatera Utara.
“Walaupun merupakan tugas bersama untuk menanggulanginya, tetap saja negara mempunyai sistem pemberian mandat kepada seseorang untuk melakukan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyatnya,”ujar Ketua Medan Plus Eban Totonta Kaban, saat menyampaikan orasi. Komunitas ODHA hanya ingin bertemu dengan Pak Gatot sebagai Plt Gubsu,” ujarnya.
Ratusan masa diterima bagian protokoler yang berjanji dalam 1-2 minggu ini akan berupaya mempertemukan komunitas ODHA dengan Plt Gubsu Gatot Pudjonugroho.
“Kita akan tunggu. Bila tidak bisa juga bertemu, kita akan tungu sampai Pak Gatot mau menjumpa kita,” tegas Toton.
Masih menurut Toton, pengidap HIV/AIDS terus bertambah dari waktu ke waktu, membuat semakin banyak penerus bangsa harus menjadi korban dan harus segera diselamatkan.
“Hingga saat ini jumlah kasus yang kami peroleh, terdapat sebanyak 422 penderita ODHA di Sumut. Angka ini dipastikan terus bertambah dimana salah satu faktor utama penyebabnya adalah lemahnya respon pemerintah dalam upaya penanggulangannya, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah,”terangnya.
Dia juga menyebutkan, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007, Tentang Pedoman Umum Pembntukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS di daerah, bahwa mandat kepmimpinan penanggulangan HIV/AIDS ada pada pemimpin bangsa ini.
Dimulai dari presiden, lalu gubernur, dan dilanjutkan oleh bupati ataupun wali kota.
“Penanggulangan HV/AIDS membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pimpinan daerah berupa adanya sebuah kebijakan dan ketersediaan anggaran terkait penanggulangan HIV/AIDS. Khusus untuk pemberdayaan ODHA dan keluarganya (OHIDHA) dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pada komunitas tersebut. Maka pemerintah wajib untuk memberikan dukungan dan perhatiannya,” ujar Toton. (uma/gus/jon)
