25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Taksi Online ‘Ancam’ Lenyapkan Kendaraan Khas Medan

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEMO PENGENDARA BETOR_Puluhan pengemudi betor dari Solidaritas Angkutan Transportasi Umum dan Becak Bermotor (SATU) mengikuti aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (23/5). Para pengemudi betor memprotes keberadaan transportasi berbasis “online” karena mempengaruhi penghasilan mereka.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan lama kelamaan bakal kehilangan salah satu ikonnya, becak mesin atau becak bermotor (betor). Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya sarana transportasi berbasis aplikasi, ojek online maupun taksi online di ibukota Sumatera Utara ini. Apalagi, Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Perhubungan telah melegalkan keberadaan taksi online tersebut.

Terlepas soal macet yang kerap timbul, yang jelas Betor di Kota Medan sejatinya sudah menjadi kendaraan khas Kota Medan. Bahkan, becak juga dijadikan salah satu motif Batik Medan yang kerap dipromosikan Wali Kota Medan  Dzulmi Eldin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan Hj Rita Maharani.

Banyak juga ‘tamu’ Kota Medan yang merasa belum sah ke Medan kalau tidak mencoba naik betor. Itu makanya, tak jarang kita melihat turis mancanegara masih banyak berkunjung ke Medan dan berkeliling kota naik becak, entah becak mesin atau becak dayung.

Kini, nasib para pengemudi betor di Kota Medan kian terancam seiring dilegalkannya sarana transportasi online. Pendapatan mereka menurun drastic, bahkan tak jarang penghasilan mereka hanya cukup untuk menutupi setoran. Karenanya, Koordinator Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) Sumut, Johan Merdeka mendesak pemerintah agar lebih arif mengambil kebijakan, dan lebih peduli terhadap nasib penarik betor yang didominasi masyarakat kelas bawah. “Ini yang pemerintah kita lupa. Bagaimana nasib mereka abang becak?” kata Johan kepada Sumut Pos, Minggu (6/8).

Menurutnya, itu yang menjadi alasan utama penolakan mereka terhadap ojek dan taksi online sedari awal. Meski secara harfiah, tak ada regulasi yang dilanggar secara administrasi, tapi pemerintah baiknya arif dalam mengambil kebijakan, melakukan pembenahan terhadap keberadaan penarik becak bermotor.

“Seperti kita ketahui, pandangan orang terhadap penarik becak itu negatif. Ini yang harus dibenahi, jadikan becak bermotor itu ikonnya Medan, benahi payung hukum soal keberadaannya. Kalau perlu, kata Johan, diberikan subsidinya. Jadi para abang becak tidak seperti dianaktirikan,” ungkapnya.

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEMO PENGENDARA BETOR_Puluhan pengemudi betor dari Solidaritas Angkutan Transportasi Umum dan Becak Bermotor (SATU) mengikuti aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (23/5). Para pengemudi betor memprotes keberadaan transportasi berbasis “online” karena mempengaruhi penghasilan mereka.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan lama kelamaan bakal kehilangan salah satu ikonnya, becak mesin atau becak bermotor (betor). Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya sarana transportasi berbasis aplikasi, ojek online maupun taksi online di ibukota Sumatera Utara ini. Apalagi, Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Perhubungan telah melegalkan keberadaan taksi online tersebut.

Terlepas soal macet yang kerap timbul, yang jelas Betor di Kota Medan sejatinya sudah menjadi kendaraan khas Kota Medan. Bahkan, becak juga dijadikan salah satu motif Batik Medan yang kerap dipromosikan Wali Kota Medan  Dzulmi Eldin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan Hj Rita Maharani.

Banyak juga ‘tamu’ Kota Medan yang merasa belum sah ke Medan kalau tidak mencoba naik betor. Itu makanya, tak jarang kita melihat turis mancanegara masih banyak berkunjung ke Medan dan berkeliling kota naik becak, entah becak mesin atau becak dayung.

Kini, nasib para pengemudi betor di Kota Medan kian terancam seiring dilegalkannya sarana transportasi online. Pendapatan mereka menurun drastic, bahkan tak jarang penghasilan mereka hanya cukup untuk menutupi setoran. Karenanya, Koordinator Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) Sumut, Johan Merdeka mendesak pemerintah agar lebih arif mengambil kebijakan, dan lebih peduli terhadap nasib penarik betor yang didominasi masyarakat kelas bawah. “Ini yang pemerintah kita lupa. Bagaimana nasib mereka abang becak?” kata Johan kepada Sumut Pos, Minggu (6/8).

Menurutnya, itu yang menjadi alasan utama penolakan mereka terhadap ojek dan taksi online sedari awal. Meski secara harfiah, tak ada regulasi yang dilanggar secara administrasi, tapi pemerintah baiknya arif dalam mengambil kebijakan, melakukan pembenahan terhadap keberadaan penarik becak bermotor.

“Seperti kita ketahui, pandangan orang terhadap penarik becak itu negatif. Ini yang harus dibenahi, jadikan becak bermotor itu ikonnya Medan, benahi payung hukum soal keberadaannya. Kalau perlu, kata Johan, diberikan subsidinya. Jadi para abang becak tidak seperti dianaktirikan,” ungkapnya.

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/