Ketua Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Budi Derita Sinulingga dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI itu memaparkan, ide dan kajian tentang jalan tol ini sudah setahun lalu disampaikan ke BBPJN Sumut. “Tak ada cara lain untuk mengatasi kemacetan selain membangun jalan tol Medan-Berastagi,” tegasnya.
Dipaparkan Budi, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah bertemu juga dengan Bapppenas dan Kementerian PUPR di Jakarta.
“Kami juga sudah dapat bocoran informasi dari pihak berkompeten bahwa pembangunan jalan tol Medan-Karo dapat ditampung anggarannya di APBN 2019 sebesar Rp500 miliar. Nah, ini juga maksud kami semua yang hadir ini datang menemui Dr. Capt Anthon Sihombing, M. MAR selaku komisi V DPR RI, perwakilan Dapil Sumut,” tegas Budi.
Anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting meminta komitmen Komisi V DPR RI dalam mendukung rencana pembangunan jalan tol Medan-Karo itu. “Kami ingin tahu, apakah Komisi V DPR RI mendukung pembangunan jalan tol Medan-Karo yang sangat didambakan masyarakat Provinsi Sumut,” tanyanya.
Dijelaskan Baskami, ide dan gagasan ini sudah melewati tahapan layak studi yang dibuat Budi Derita Sinulingga bersama timnya di ICK. Apalagi, Budi juga mantan Kepala Bappeda Sumut, jadi sudah tahu bahwa jalan tol ini sangat dibutuhkan sekali, mengingat seringnya macat akibat longsor dan padatnya volume kendaraan di titik Sembahe dan Sibolangit.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan. Menurutnya, DPRD Sumut tidak bisa berbuat banyak karena dana untuk pembangunan tol Medan-Karo sangat besar. “Dananya harus berasal dari pemerintah pusat. Inilah kami mohon dukungan Komisi V DPR RI,” katanya.
Diakuinya, DPRD Sumut sudah ada melakukan terobosan dengan membuka jalur alternatif menggunakan anggaran Provsu seperti jalan tembus Langkat-Karo. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pengerjaan.
