25.6 C
Medan
Monday, May 6, 2024

Djarot Harapkan Bangun Bendung Sei Wampu

Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat mengunjungi Bendungan Sei Wampu di Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat mengharapkan adanya sinerji dari instansi terkait untuk mempercepat proses pembangunan Bendungan Sei Wampu di Langkat. Hal itu disampaikannya saat meninjau proyek Nasional bersama Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono.

Djarot mengatakan, untuk memaksimalkan proses percepatan pembangunan dan pemanfaatan bendungan Sei Wampu, perlu sinergi antara Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Utamanya dalam hal pengawasan agar jangan ada areal persawahan dialihfungsi untuk peruntukan lain, seperti lahan sawit atau perumahan.

“Nah, kalau sampai lahan persawahan dialihfungsi, inikan tidak sejalan dengan tujuan dibangunnya bendungan. Tidak sejalan dengan tujuan swasembada pangan,” ujar Djarot, Jumat (4/5).

Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 ini juga meminta agar petani tidak mengalih fungsi lahan persawahan miliknya maka perlu ada intervensi, baik reward maupun punishment. Membuat sebuah regulasi dalam peraturan daerah yang tidak memperbolehkan alih fungsi lahan sesuka hati. Namun di balik itu, pemerintah juga harus siap memberikan jaminan harga dan memberi reward semacam membebaskan PBB bagi petani yang tetap mempertahankan lahan persawahannya.

Persoalan selama ini katanya, kehidupan petani padi banyak yang tidak sejahtera, hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian dari pemerintah. Seharusnya, pemerintah hadir gunakan melakukan pendampingan seperti dalam budidaya, hingga paska panen.

“Pemerintah harus memberikan jaminan harga, sehingga petani tetap mempertahankan lahan persawahannya,” ujarnya.

Untuk diketahui, proyek pembangunan bendungan Sei Wampu dikerjakan oleh dua KSO, yakni PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya.

Bambang, Enginering PT Adhi Karya menjelaskan, Bendungan Sei Wampu senilai Rp270 miliar. Progres sampai tanggal 25 April 2018, 45 persen.

Target sampai akhir 2018 selesai 75 persen. Pembangunan bendungan Sei Wampu didanai APBN secara multiyears. Sisanya masuk tahun anggaran 2019.

“Itu masih bendungan, belum termasuk jaringan irigasi,” terang Bambang.

Juhendra Sirait, PPK Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara, menjelaskan bendungan ini didesain dengan memanfaatkan sungai Sei Wampu, untuk mengairi areal persawahan seluas kurang lebih 11.000 ha di Kabupaten Langkat. Terutama mengairi lahan persawahan yang mengandalkan tadah hujan.

Bendungan ini memiliki dua jaringan, kanan dan kiri. Jaringan kiri ditujukan untuk mengairi persawahan seluas 3.000 ha. Sementara saluran kanan mengairi lebih kurang 7.000 ha. “Seluruhnya di Kabupaten Langkat,” terangnya.(bal/azw)

Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat mengunjungi Bendungan Sei Wampu di Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Djarot Saiful Hidayat mengharapkan adanya sinerji dari instansi terkait untuk mempercepat proses pembangunan Bendungan Sei Wampu di Langkat. Hal itu disampaikannya saat meninjau proyek Nasional bersama Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono.

Djarot mengatakan, untuk memaksimalkan proses percepatan pembangunan dan pemanfaatan bendungan Sei Wampu, perlu sinergi antara Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Utamanya dalam hal pengawasan agar jangan ada areal persawahan dialihfungsi untuk peruntukan lain, seperti lahan sawit atau perumahan.

“Nah, kalau sampai lahan persawahan dialihfungsi, inikan tidak sejalan dengan tujuan dibangunnya bendungan. Tidak sejalan dengan tujuan swasembada pangan,” ujar Djarot, Jumat (4/5).

Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 ini juga meminta agar petani tidak mengalih fungsi lahan persawahan miliknya maka perlu ada intervensi, baik reward maupun punishment. Membuat sebuah regulasi dalam peraturan daerah yang tidak memperbolehkan alih fungsi lahan sesuka hati. Namun di balik itu, pemerintah juga harus siap memberikan jaminan harga dan memberi reward semacam membebaskan PBB bagi petani yang tetap mempertahankan lahan persawahannya.

Persoalan selama ini katanya, kehidupan petani padi banyak yang tidak sejahtera, hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian dari pemerintah. Seharusnya, pemerintah hadir gunakan melakukan pendampingan seperti dalam budidaya, hingga paska panen.

“Pemerintah harus memberikan jaminan harga, sehingga petani tetap mempertahankan lahan persawahannya,” ujarnya.

Untuk diketahui, proyek pembangunan bendungan Sei Wampu dikerjakan oleh dua KSO, yakni PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya.

Bambang, Enginering PT Adhi Karya menjelaskan, Bendungan Sei Wampu senilai Rp270 miliar. Progres sampai tanggal 25 April 2018, 45 persen.

Target sampai akhir 2018 selesai 75 persen. Pembangunan bendungan Sei Wampu didanai APBN secara multiyears. Sisanya masuk tahun anggaran 2019.

“Itu masih bendungan, belum termasuk jaringan irigasi,” terang Bambang.

Juhendra Sirait, PPK Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara, menjelaskan bendungan ini didesain dengan memanfaatkan sungai Sei Wampu, untuk mengairi areal persawahan seluas kurang lebih 11.000 ha di Kabupaten Langkat. Terutama mengairi lahan persawahan yang mengandalkan tadah hujan.

Bendungan ini memiliki dua jaringan, kanan dan kiri. Jaringan kiri ditujukan untuk mengairi persawahan seluas 3.000 ha. Sementara saluran kanan mengairi lebih kurang 7.000 ha. “Seluruhnya di Kabupaten Langkat,” terangnya.(bal/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/