PENGGELEDAHAN_Petugas Tipikor Polda sumut membawa berkas setelah menggeledah kantor Dinas BPPT kota Medan di Jalan Ah Nasution Medan, Kamis (7/9) Petugas melakukan pengembangan setelah menangkap tangan PNS dinas BPPT tgl 31 agustus 2017.
Inspektorat Lemah
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Medan Herri Zulkarnain menilai, OTT Poldasu yang melibatkan seorang PNS di Dinas PMPTSP Kota Medan bernama Nurlina, mengindikasikan lemahnya pengawasan Inspektorat Setdako Medan.
Sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat dinilai paling bertanggungjawab atas insiden tersebut.”Ya, Inspektorat telah gagal seiring adanya OTT Poldasu di instansi Pemko Medan. Ini bukti bahwa pengawasan mereka terhadap PNS dan jajaran SKPD Pemko Medan, lemah selama ini,” kata Herri Zulkarnain kepada Sumut Pos, Kamis (7/9).
Menurutnya, pola pikir selaku penyelenggara pemerintahan, mesti dirubah secara utuh. Di mana pamong bertugas sebagai pelayan, bukan dilayani oleh masyarakat. “Sebagai instansi perizinan yang bersinggungan langsung ke masyarakat, semestinya mengedepankan pelayanan tanpa ada embel-embel dibelakangnya. Kita berharap dengan adanya OTT ini, pelayanan di Kota Medan akan berubah,” katanya.
Atas insiden memalukan ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan itu menitip pesan untuk Kadis PMPTSP Medan, Purnama Dewi yang baru menjabat di posisi tersebut. “Kadis yang sekarang harus punya atensi kepada jajarannya untuk bekerja lebih baik dan serius. (OTT) ini tentu memalukan bagi Kota Medan yang mengusung jargon ‘Medan Rumah Kita’. Kenapa di masa Pak Wiriya di situ tak pernah ada kabar OTT. Ini pelajaran penting bagi Bu Purnama Dewi,” katanya.
Ia juga mengkitisi pelayanan di Pemko Medan yang sampai hari ini belum terlihat memuaskan. Di sisi lain ia mengingatkan kepada PNS yang lain, ke depan jangan coba-coba melakukan praktek pungli ataupun bersedia menerima dana taktis. “Aparat hukum bergerak karena ada laporan dan keluhan masyarakat terkait perizinan. Jadi kemungkinan sudah lama informasi itu diperoleh polisi, yang pada akhirnya melakukan OTT,” katanya.
Senada, Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Zulkarnain Yusuf mengatakan, Inspektorat harus memetik hikmah dari insiden ini, dengan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh jajaran di Pemko Medan akan praktek tercela tersebut.
“Bisa dikatakan Inspektorat telah kecolongan dan mesti bertanggungjawab penuh atas kejadian ini. Saya pikir ke depan mereka harus memberi penekanan dan pengawasan ekstra, agar kondisi serupa tidak terulang. Sebab bisa jadi berimbas ke instansi lainnya,” katanya.
Politisi PAN ini pun meminta, agar Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap pimpinan dinas terkait, terlebih kepada jajaran SKPD Pemko Medan. “Insiden OTT ini tentu sangat memalukan kita, dan merupakan tamparan bagi wali kota sebagai top pimpinan di Kota Medan,” pungkasnya.
