Sekda Provsu, Hasban Ritonga di aula Martabe Gubernuran.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga membantah ada aliran uang kepada DPRD Sumut untuk meredam bergulirnya hak interpelasi terhadap Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Hasban juga mengaku tak tahu-menahu atas kecurigaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal adanya aliran dana tak resmi mengalir ke anggota DPRD Sumut terkait hal tersebut.
“Kalau resmi sudah pasti tak ada. Apakah benar ada isu-isu (aliran uang) saya tidak tahu lah. Saya baru dapat informasi dari media juga,” kata Hasban menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Rabu (9/9).
Hasban ditanyai terkait pengusutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait interpelasi terhadap Gubsu Gatot, atas pengembangan kasus dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan.
Justru Hasban mengaku dirinya tahu ada pengembangan pemeriksaan KPK soal dugaan suap interpelasi dari media massa. Jajaran Pemprov Sumut, kata Hasban, tetap dalam posisi mengikuti apa yang menjadi tugas penyidik lembaga antirasuah.
“Kami kan dalam posisi menjalani, karena mereka (KPK) melaksanakan tugas. Saya tahu awalnya kan ini masalah OTT (Operasi Tangkap Tangan, Red) hakim PTUN Medan. Belakangan baru tahu dari media massa juga tentang adanya pengembangan masalah interpelasi di DPRD ,” ujarnya.
Mantan Inspektur Pemprov Sumut ini menampik ada hubungan dana hibah dan bansos yang tidak cair dengan wacana interpelasi yang digulirkan hingga tiga kali oleh DPRD Sumut. Kendati demikian, Hasban mempersilakan untuk menilik kembali apa saja yang menjadi materi dalam penggalangan interpelasi terdahulu.
“Itu berbeda dong. Kalau dibuat alasan-alasan, ya, itu masing-masing lah. Tapi tidaklah karena alasan bansos itu kemudian terjadi interpelasi. Tapi coba kita lihat dulu materi interpelasinya seperti apa?” katanya.
Disinggung kalau dulunya wacana interpelasi digadang-gadang lantaran banyak usulan hibah dan bansos dari anggota DPRD Sumut tidak cair, Hasban menjawab diplomatis.
“Oh iya (banyak bansos yang tidak cair). Pertama, karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Kedua, dalam proses itu kan dilihat syarat-syarat yang ditentukan dipenuhi atau tidak. Kalau syarat-syarat sudah dipenuhi kan tentu bisa diakomodir,” jawabnya.
Di sisi lain, Hasban mengakui sedikit banyak kinerja Pemprov Sumut terganggu dengan banyaknya pemeriksaan aparat penegak hukum, termasuk jika KPK dalam pengembangan kasus dugaan suap interpelasi memanggil sejumlah pejabat di jajaran Pemprov Sumut. Namun ia menegaskan proses pemerintahan hingga hari ini tetap berjalan sebagaimana mestinya.?
“Harapan saya mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang diperiksa-periksa seperti itu. Apakah itu akan menganggu atau tidak, sedikit banyaknya pasti ada. Tapi sampai saat ini proses pemerintahan tetap berjalan seperti biasa,” jawabnya.
