MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah anggota Komisi II dan III DPRD Sukoharjo melakukan kunjungan kerja ke DPRD Medan, Selasa (9/10). Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo, Dahono Marlianto ingin belajar kepada DPRD Medan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sektor seperti hotel, hiburan dan makanan. Termasuk, pengelolaan sampah yang telah dialihkan kewenangan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada pihak kecamatan.
“Kita melihat Medan mengalami perkembangan yang cukup baik. Tentu hal ini didukung dari PAD-nya. Bagaimana Medan bisa memaksimalkan pendapatan khususnya di bidang hotel, hiburan, dan makanan? Kalau tidak di-manage dengan baik, pasti kecil sekali hasilnya,” ungkap anggota Komisi II DPRD Sukoharjo Budi Martono kepada Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS.
Ketua Komisi C DPRD Medan, Hendra DS menerangkan, APBD Kota Medan tahun anggaran 2017 sebesar Rp5,2 triliun. Sementara untuk PAD Kota Medan mencapai Rp2,4 triliun. Pada tahun 2017, Pemko Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk perbaikan infrastruktur.
Anggota Komisi C DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung menambahkan, pasar di Kota Medan yang memiliki bangunan hanya sebanyak 23 pasar. Sementara sebagian lainnya berada di badan jalan.”Kita menyadari PD Pasar mengarah kepada sosial. Sehingga tidak bisa dibebankan untuk berkontribusi secara maksimal,” bebernya.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo, Sugeng meminta penjelasan terkait pembentukan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar di Kota Medan. Sebab, Sukoharjo masih menjadikan Pasar dalam sebuah Dinas. Dan hal itu mengakibatkan pendapatannya terus menurun.
Politisi DPRD Sukoharjo lainnya, Jaka menyebutkan, Sukoharjo menargetkan 2018 dapat meraih adipura paripurna. Sehingga pihaknya perlu belajar ke Kota Medan dalam pengelolaan persampahan.
“Di Sukoharjo, Pasar masih jadi satu dinas. Setiap tahun, pendapatannya selalu turun. Sehingga kita perlu belajar agar pendapatan Pasar bisa meningkat dengan menjadikannya sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) seperti yang ada di Kota Medan,” ucap anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sukoharjo itu.
Politisi DPRD Sukoharjo lainnya, Jaka menyebutkan, Sukoharjo menargetkan 2018 dapat meraih adipura paripurna. Sehingga pihaknya perlu belajar ke Kota Medan dalam pengelolaan persampahan. Dimana, Medan diketahui telah menyerahkan penanganan masalah sampah kepada pihak kecamatan.
“Pengalihan masalah sampah ke camat itu sangat keren. Kita berharap, hal itu dapat diadopsi di Sukoharjo,” kata Jaka. (ris/ila)
